Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query

Aryanto Budi Nugroho

Pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan :studi kasus Pt X

" Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27565

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ariesta Wibisono Anditya

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1607/K/PDT/2013 mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas = Analysis over judgement of supreme court of Republic of Indonesia number 1607/K/PDT/2013 concerning accusation to share grant deed made without having regard to Indonesian law number 40 year 2007 regulation of limited liability company

" Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan mematuhi ketentuan dalam sebuah Perseroan atas pembuatan akta berkaitan dengan Perseroan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder dan hasil ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43062

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Metty Kusmayantie

Pengalihan hak atas tanah kepada warga negara asing melalui surat kuasa untuk menjual (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 980K/PDT/2002)

" Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satu jenis pemberian kuasa. Karena pemberian kuasa adalah suatu perjanjian maka pemberian kuasa untuk menjual pun merupakan suatu perjanjian. Agar pemberian kuasa untuk menjual tersebut sah maka pemberian kuasa untuk menjual harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dalam perkembangannya, pemberian kuasa sering dilakukan dengan ketentuan tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir karena sebab apapun juga atau lebih sering disebut sebagai kuasa mutlak. Kuasa mutlak ini menyimpangi tujuan pemberian kuasa itu sendiri yaitu melakukan perbuatan untuk dan atas nama pemberi ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2008

S21408

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Maria Jayanti

Analisis yuridis pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan akta perjanjian jual beli (studi kasus : merek "BUGARIN") = Juridical analysis of transfer of trademark rights to sale and purchase agreement (case study: brand "BUGARIN")

" ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, simbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Hak atas merek merupakan salah satu kelompok benda bergerak tak berwujud, yang diberikan kepada orang yang memang berhak dan di dalamnya mengandung suatu penguasaan mutlak, sehingga sering disebut sebagai hak milik yang sifatnya tidak berwujud. Sebagai hak milik, maka hak atas merek pun dapat beralih salah satunya melalui perjanjian. Skripsi ini membahas tentang pengalihan hak atas merek terdaftar melalui perjanjian ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S43885

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Widi Artati

Tinjauan Praktek Pengalihan Hak Kredit Pemilikan Rumah pada Bank (Oper Kredit)

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36272

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Santoso Suryadi

Pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sesuai dengan asas-asas perpajakan

" Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1984.

Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi hingga saat ini telah disempurnakan dengan perubahan sebanyak dua kali yaita pada tahun 1991 dan 1994.

Dalam situasi perekonomian yang normal ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Posma Obed Andreas

Aspek hukum bursa hak kekayaan intelektual = Legal aspects of the intellectual property rights market

" Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang mengatur tentang pemberian dan perlindungan hak kepada seseorang atas karya yang diciptakannya, di mana HKI terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Berkaitan dengan hak ekonomi tersebut, pemegang HKI dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Akan tetapi saat ini, setidaknya terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi pemegang HKI untuk dapat memanfaatkan hak yang dimilikinya tersebut. Kendala yang pertama adalah tidak adanya acuan dalam melakukan valuasi nilai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eva Dewi Kartika

Tinjauan yuridis pengalihan hak atas merek pada saat permohonan pendaftaran merek berdasarkan pasal 41 ayat 8 undang-undang no. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis = Juridical review of trademark assignment on trademark application based on article 41 paragraph 8 of law no. 20 year 2016 regarding trademark and geographical indications / Eva Dewi Kartika

" ABSTRAK
Pasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak ... "

2019

T54956

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ida Bagus Ivan Dharmadipraja

Analisis penilaian dan pengalihan asset HKI berupa merek pada debitur pailit (Studi kasus Nyonya Meneer) = Assessment and transfer asset analysis of IPR in the form of a mark on a bankrupt debtor (Case study of Nyonya Meneer)

" ABSTRAK
Merek merupakan "tanda" berupa kata, angka, gambar, symbol ataupun warna untuk memberikan identifikasi pembuatnya sehingga dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasia Geografis. Putusan kepailitan menunjuk kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mewakili Perseroan Terbatas (PT) melakukan tindakan hukum menyangkut harta Perseroan Terbatas (PT) untuk tujuan pemenuhan hak para Kreditornya. Di dalam praktek Kurator sangat terbatas di dalam melakukan tindakan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50386

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Laila Hafiza

Prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta: Studi proses pembuatan akta pengalihan hak atas merek oleh notaris x = The precautionary principle of notary in making a deed: Study process of making deed of transfer of trademark rights by notary x.

" Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehatihatian harus diterapkan Notaris X dalam hal pengurusan pengalihan hak atas merek SOERABI ENHAII. Sebelum membuat akta, Notaris X dapat melakukan pengecekan dengan mengirimkan surat permohonan terkait keterangan lengkap dari merek SOERABI ENHAII melalui surat elektronik kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberi tanggapannya, atau Notaris mendatangi Kantor Direktorat Jenderal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54846

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian