Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilikan rumah melalui fasilitas KPR saat ini menjadi alternatif pilihan yang banyak diminati masyarakat. Dengan fasilitas KPR, masyarakat dapat memiliki rumah dengan cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi harga rumah terlebih dahulu. Namun kebutuhan ekonomi atau sebab-sebab lainnya, membuat nasabah KPR (debitur) berniat untuk mengalihkan rumah yang menjadi objek KPR tersebut kepada pihak lain yang lebih mampu dan berkeinginan untuk melanjutkan pembayaran angsuran kredit pemilikan rumah tersebut. Tindakan pengalihan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pihak bank yang bersangkutan dan dilakukan dengan perjanjian dibawah tangan. Padahal dalam prosedur formal pengalihan kredit pemilikan rumah tersebut harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank. Oleh karenanya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) secara dibawah tangan terhadap keabsahan kepemilikan rumah objek KPR dan perlindungan hukum bagi penerima pengalihan hak tersebut serta untuk mengetahui seberapa besar peran Notaris dalam penyelesaian perjanjian pengalihan kredit secara dibawah tangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) secara dibawah tangan hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja dalam hal ini pihak penjual dan pembeli, di mana pihak bank tetap hanya mengakui pihak penjual sebagai debitur bank yang sah sehingga pihak pembeli selaku penerima pengalihan kredit tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang kuat. Demikian pula dengan peran seorang Notaris yang harus dapat memberikan saran dan masukan kepada pihak penjual maupun pihak pembeli agar perjanjian pengalihan kredit (oper kredit) tersebut dibuat secara notariil atau dalam bentuk akta otentik.

---

The credit home loans facility has become a popular alternative in today's society in obtaining home ownership. This fact is due to the possibility of owning a house through means of mortgages, or, at least, the possibility of residing in a house without having to pay for the total cost of the house in advance. Though this is so, economic needs or other reasons have influenced the credit home loans clients to divert the instalment payments of the house towards another party who is more capable and willing to continue paying these credit instalments for the ownership of the house. This take over credit is done without the consent of the involved bank and accomplished through unauthentic deeds. Whereby, under the formal procedure of take over credit home loans, this act should have been performed with the consent and in agreement with the concerned bank beforehand. Thus, this study has the objectives to determine the effect of take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds towards the legitimacy of credit home loans house ownership and the legal protections that may be applied to the recipient of the take over credit contract. Also, to determine how significant the impact of a notary is in regards to resolving this issue. The method of research is facilitated through various literatures including regulations and its character is juridis normative.The result of research indicate that take over contract of credit home equity loans in unauthentic deeds only applies to the parties that made the agreement, in this case the seller and the buyer, whereby the bank will only acknowledge the seller as the legitimate bank debtor, thus, the buyer as the recipient of the take over credit will not obtain an adequate legal protection. Moreover, a notary has the obligation to recommend, suggestions and inputs for the seller as well as the buyer with the intention that the take over credit contract is produced through means of authentic certification."

"ABSTRAKIndonesia sebagai negara berkembang memaksimalkan perkembangan pada sektor infrastruktur. Infrastruktur seakan menjadi suatu daya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Program pembangunan infrastruktur yang dipercaya dapat mendorong lajunya perkembangan suatu negara secara cepat adalah ketersediaanya infrastruktur di sektor energi. Implikasi adanya program paket kebijakan pemerintah dengan adanya proses percepatan pembangunan infrastruktur adalah munculnya pengusaha baru yang membutuhkan dana besar untuk kegiatan usahanya. Salah satu energi yang dibutuhkan adalah ketersediaanya penyediaan energi untuk pembangkit tenaga listrik uap yaitu batu bara. Perusahaan batu bara tersebut memperoleh dana berupa fasilitas pembiayaan proyek dari perbankan dengan skema sindikasi untuk memulai dan menjalankan bisnisnya. Dalam pemerian kredit tersebut kreditur membutuhkan jaminan. Salah satu jaminan tersebut yaitu jaminan fidusia atas piutang perjanjian jual beli batu bara. Tesis ini membahas mengenai objek fidusia berbentuk piutang. Kreditur sebagai penerima fidusia memerlukan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi, maka kreditur dapat mengeksekusi objek dengan sempurna dan tidak menimbulkan masalah kepada pihak ketiga di kemudian hari. Penelitian ini adalah metoda kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normative. Hasil penetilitian ini adalah untuk memberikan gambaran aspek pembebanan dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang, maka dibuat akta jaminan fidusia dan akta pengalihan bersyarat antara debitur dan kreditur dan proses penyerahan objek fidusia untuk dieksekusi sebagai penyelesaian kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIndonesia as a developing country maximizes the development of the infrastructure sector, the infrastructure seems to be a power that can affect significant economic growth, the infrastructure development program that is believed to push the speed of a country 39 s rapid development is the availability of infrastructure in the energy sector. The implication of government policy package program with the acceleration process of infrastructure development is the emergence of new entrepreneurs who need big fund for their business activities. One of the energy needed is the availability of energy supply for steam power plant that is coal. The coal company obtained funds in the form of a project financing facility from a bank with a syndicated scheme to start and run its business. In the granted project financing the lender needs security. One of these security is fiduciary security over receivable of coal sale and purchase agreement. This thesis discusses the fiduciary objects in the form of accounts receivable. The creditor as a fiduciary grantee requires legal certainty in the event of default, then the creditor can execute the object perfectly and not cause any problems to third parties in the future. This research is literature method which is juridical normative research. The result of this study is to provide an overview of the aspects of charging and execution of fiduciary security execution of receivables, fiduciary and conditional transfer of deeds between the debtor and the creditor and the transfer of fiduciary objects to be executed as the settlement of non performing loans. "

"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, permasalahan-permasalahan yang muncul dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung penghasilan lain-lain sesuai dengan ketentuan PPh badan dan final sesuai jenis penghasilannya, PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli, dan PT X memilih alternatif upaya yang dilakukan dalam kasus tanah yang dikembangkan bukan milik atau atas nama PT X.

---

The focus of this study is implementation of final income tax procedure for tax payer which its core business in transferring of land and/or building, some problems which often occurred, and he way to solve the problems. This research is qualitative descriptive interpretive through case study in X company. The researches suggests X company to count other income based on corporate income tax and final procedure, they should pay tax payable as some as the amount in transaction, deposit just in time when paid form costumer occurred, and they should choose another alternative ways in case land are built but not by name of X company in the lands document."

"Tesis ini membahas kedudukan akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, serta membahas akibat hukum dari akta Notaris yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akta pernyataan tentang pengalihan harta bawaan kepada anak dibawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Cbi merupakan akta pernyataan dibawah tangan yang menyatakan secara sepihak akan menyerahkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya ketika telah berusia dewasa dan bukanlah akta hibah yang serta merta mengalihkan harta bawaan Penggugat kepada anaknya. Akibat hukum dari akta pernyataan yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan membuat kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.

---

This thesis discusses legal standing of statement deed about the transfer of separate property to minors as mentioned in the court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi, also discussin the legal consequences of the notary deed that made incorrectly based on statutory regulations. The author uses normative-juridicial research methods with descriptive research. The type of data that author uses is secondary data type with primary materials and secondary materials of law. The author uses qualitative data with deductive analysis. This research concluded that statement deed about the transfer of separate property to minors that mentioned in Cibinong District Court decision number 86/Pdt.G/2018/PN Cbi is a private deed that states unilaterally the plaintiff's separate property is handed over to his daughter when his daughter becomes an adult and this is not a grant deed which is immediately transferred the plaintiff's separate property to his daughter. The legal consequences of thee notarial deed that does not comply with statutory regulations made a notarial deed becomes a private deed."

"ABSTRAKKredit bagi bank merupakan salah satu hal yang utama, karena salah satupendapatan terbesar dari bank berasal dari pemberian kredit. Dalam praktek sering ditemukan permasalahan dalam pembayaran kredit oleh debitur sehingga bank harus melakukan alternatif penyelesaian permasalahan, salah satunya adalah dengan pengalihan piutang atas nama (cessie). Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa terjadi pengalihan piutang (cessie) atas perjanjian kredit pada bank dan bagaimana tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada penerima pengalihan piutang (cessionaris) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Bgr. Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakkan penelitian hukum normative dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakan. Salah satu alasan Bank untuk mengalihkan piutang yang dimilikinya adalah karena bank harus menjaga status keuangan yang dimilikinya. Hal itu dikarenakan bank merupakan lembaga keuangan yang mendukung perekonomian suatu negara. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada cessionaris dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 90/Pdt.G/2014/PN.Bogor adalah terkait dengan tindakan debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit juncto akta pengalihan piutang kepada cessionaris. Selain itu debitur mengingkari keabsahan pengalihan piutang tersebut, walaupun jika melalui bukti-bukti yang diberikan oleh bank, proses pengalihan piutang tersebuttelah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

---

ABSTRACTCredit for bank is one of its main activity, because one the biggest revenue forbank came from credit. In practice, there are often found non performingpayments of credit made by the debtor, therefore the bank conducts settlement solutions to these problems, one of them is assigning the credit (cessie). Problems found on this thesis are why there is an assignment of credit (cessie) of the bank credit agreement and how the breach of contract made by the debtor to the assignee of the credit in Bogor District Court's Decision No. 90/Pdt.G/2014/PN.Bgr. To solve the problems on this thesis then the normative legal research is used and using secondary data consist primary, secondary and tertier legal materials, for data funding the library research is done. One of the reason the bank have to assign the credit owned by them that the bank has to secure its financial status. It is because the bank is the financial institution which supports the economy of a country. The breach of contract which is made by the debtor to the cessionaris which was found in Bogor District Court's Decision No. 90/Pdt.G/2014/ PN.Bgr was related to the act of the debtor which he did not fulfill his payment obligation as stated in the credit agreement juncto the assignment of credit act. As an addition, the debtor also denny the validity of the assignment of credit, although if by the evidences given by the bank, the assignment process is in accordance with the valid rule of law."

"Jaminan fidusia sangat berperan besar dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dengan pemberian jaminan tetapi penguasaan benda yang menjadi obyek jaminan tetap di tangan debitur. Hukum jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah dengan dibentuknya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Hal ini dikarenakan Akta Notaris adalah akta yang otentik. Akta Jaminan Fidusia tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan bukti lahirnya jaminan fidusia tersebut. Permasalahannya adalah meskipun dalam undang-undang telah diatur pelarangan untuk mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang tidak hanya berakibat hukum bagi penerima fidusia, tetapi juga kepada pemberi fidusia dan pihak ketiga yang menerima peralihan tersebut contohnya seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan dapat memberikan akibat hukum bagi yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan tersebut sesuai peraturan yang berlaku sehingga sebaiknya para pihak yang terkait mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah dibuat.

---

Fiduciary guarantee play a big role in the community to fulfill the need for credit by providing guarantee but the possession of things that are objects of guarantee remains in the hands of the debtor. Fiduciary law in Indonesia has undergone many changes and adjustments to provide legal certainty and legal protection to concerned parties, one of which is the establishment of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In the law, it is stated that the imposition of objects with fiduciary guarantee must be made with a Notary Deed. This is because the Notary Deed is an authentic deed. The Fiduciary Guarantee Deed will later be used for registration of fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration result in a Fiduciary Guarantee Certificate which is proof of the birth of the fiduciary guarantee. The problem is even though the law already regulates the prohibition for transferring things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from fiduciary acceptor, in reality there are still many violations which not only have legal consequences for fiduciary acceptor, but also to fiduciary giver and third parties which get the transfer, for example as can be seen in the case of the Gorontalo District Court`s Decision Number 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach and descriptive analytical. This study concludes that the transfer of things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient is a form of violation of law and can provide legal consequences for those who transfer or those who receive the transfer in accordance with applicable regulations therefore the parties involved should comply with the regulations and agreements that has been made."

"Ikan cupang (Betta splendens) fancy berkelamin jantan merupakan salah satu jenis ikan yang digemari oleh masyarakat. Ikan cupang berkelamin jantan memiliki keunggulan pada bentuk dan warnanya. Upaya untuk memperoleh populasi jantan dapat dilakukan dengan cara pengalihan kelamin dengan perendaman hormon 17α-metiltestosteron. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hormon 17α-metiltestosteron dengan konsentrasi berbeda 1, 2, 3 mg/L, serta kontrol melalui perendaman larva umur 5 hari dalam hormon 17α-metiltestosteron selama 24 jam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dosis hormon 17α-metiltestosteron (1,2,3 mg/L, dan kontrol) dengan masing-masing enam ulangan setiap perlakuan. Ikan yang telah berumur 76 hari setelah perendaman hormon diidentifikasi jenis kelaminnya. Data yang diperoleh diuji dengan uji normalitas, uji homogenitas, uji ANAVA satu faktor, dan uji Tukey. Hasil analisis data berdasarkan data morfologi menunjukkan bahwa baik nilai kelulushidupan ikan maupun persentase jantan terdistribusi normal dan homogen. Hasil uji ANAVA satu faktor dengan tingkat kepercayaan 99% menunjukkan ada perbedaan nyata (P<0,01) antara perlakuan hormon dengan perlakuan kontrol terhadap kelulushidupan maupun persentase pengalihan kelamin menjadi jantan (maskulinisasi). Kelulushidupan ikan cupang koi (Betta splendens) fancy tertinggi ditunjukkan pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 48,97%, sedangkan persentase jantan (maskulinasi) tertinggi 56,84% ditunjukkan pada perlakuan 17α-metiltestosteron 2 mg/L.

---

Male Betta fish (Betta splendens) fancy is one of the types of fish favored by the community. Effort to obtain male population can be done by sex reversal through immersion of the hormone 17α-methyltestosterone. This study aims to determine the effect of 17α-methyltestosterone hormone through immersion of 5-day-old-larvae hormone for 24 hours. This research was conducted using a completely randomized experimental design with four treatments of the 17α-methyltestosterone hormone dosage (1, 2, 3 mg/L, and control) with six replications for each treatment. Fishes that were 76 days old after hormone immersion were identified each of sex based on its morphology. The data obtained were tested by normality test, homogeneity test, ANOVA test, and Tukey test. The results of data analysis based on morphological data show that both the survival value of fish and the percentage of males are normally distributed and homogeneous. The results of ANOVA of one factor with a 99% confidence level showed that there was a significant difference (P<0,01) between hormone treatment with control treatment on survival and the percentage of sex reversal into males. The highest survival rate of male Betta fish (Betta splendens) fancy 48,97% was shown by control treatment, while the highest percentage of male 56,84% was shown by 2 mg/L."