Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Retno Moerniati

Masalah grosse akta dalam penyelesaian kredit macet

" ABSTRAK Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam hal debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langusung ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik saja. Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia ... "

Depok: Universitas Indonesia, 1995

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gerrid Williem Karlosa Reskin

Analisis Akta Pengakuan Hutang Tanpa Grosse Akta Yang Mencantumkan Klausul Denda dan Bunga (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2834K/Pdt.G/2021) = Analysis of Deed of Acknowledgment of Debt without Grosse Deed Including Fines and Interest Clauses (Study of MA Decision No.2834K/Pdt.G/2021)

" Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun sayangnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2834K/PDT/2021, hakim tetap mengabsahkan salinan akta pengakuan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putu Ameliagustina Awyadnyani

Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI = Obligation of a Notary in Issuing a Copy of Deed of Recognition of Debt Made Without the Approval of the Married Couple (Study of the High Court Decision of the Special Capital Region of Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI)

" Tesis ini membahas mengenai Notaris dalam kasus No. 108/PDT/2019/PT.DKI yang membuat akta tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini dalam membuat akta, Notaris tidak meminta persetujuan pasangan para pihak yang menghadap, dan juga Notaris tersebut tidak mau memberikan Salinan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan pertanggung-jawaban notaris, serta kewajiban notaris dalam memberikan layanan berkaitan dengan pengeluaran salinan akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aska Laksamana Putera

Gugurnya kekuatan eksekutorial grose akta pengakuan hutang melalui perlawanan hukum atas dasar jumlah hutang yang tidak pasti (analisis putusan Mahkamah Agung RI nomor 2903K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001) / Aska Laksamana Putera

" ABSTRAK
Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relativ mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau kelemahan yang dapat menunda atau menggugurkannya bagi yang hendak mengingkarinya, seperti halnya dalam kasus yang dianalisis. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah akibat hukum atas perbedaan perhitungan jumlah hutang ... "

2008

T36927

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Andin Rinanda Nidia Putri

Tanggung jawab notaris atas kekeliruan yang dilakukan yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian suatu akta (analisis akta pengakuan hutang dengan jaminan dan kuasa yang dibuat dihadapan notaris x di Tangerang) = The liability of notary for omission could affect deed?s degree of evidence (an analysis of debt promissory deed with collateral and power of attorney signed before notary x in Tangerang)

" Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa merupakan suatu perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Pada umumnya suatu perjanjian hutang-piutang selalu diikuti dengan pemberian jaminan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mana benda jaminan tersebut bisa milik pribadi si yang berhutang, bisa juga milik pihak lain yang diberikan dengan kuasa. Dalam hal ini tentu saja Notaris sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sangat bertanggungjawab terhadap setiap akta yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T30975

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fransiska Nona Kartika

Analisis mengenai akta pengakuan utang dengan jaminan hak atas tanah yang diikuti kuasa menjual = Analysis of acknowledgment of Indebtedness deed with land rights security followed by the power attorney to sell

" Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang dari Kreditur sebagai hutang dan Kreditur berhak memperoleh pengembalian atas hutang tersebut berikut bunga sesuai jangka waktu yang disepakati bersama. Akta Pengakuan Hutang lazim dikuatkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31851

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bambang Surjana

Kekuatan eksekusi grosse akte pengakuan hutang berdasarkan pasal 24 reglemen Indonesia yang diperbaharui dalam hubungannya dengan perjanjian kredit

" ABSTRAK
Pasal 224 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui merupakan suatu pasal yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberi kemudahan kepada kreditur dalam ~al debitur melakukan wanprestasi. Dengan adanya pasal tersebut maka kreditur dapat langsung mengeksekusi barang jaminan debitur tanpa harus ada keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Adapun grosse akta yang dapat dieksekusi secara langsung telah ditentukan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang yaitu hanya grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotek saja.

Pada tahun 1985 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor: 213/229/85/II/Um.Tu/Pdt tertanggal 16 April ... "

1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Joshua Dipatama P.

Analisis Proses Pengujian ICoFR Pada Siklus Expenditure Di Sub Proses Pengakuan Hutang Di PT Pertamina = Analysis of ICoFR process on Expenditure Cycle, In Sub Process of Recognition of Debt in PT. Pertamina

" ABSTRAK
Laporan ini ditulis untuk menganalisis proses pengujian ICoFR yang dilakukan PT. Pertamina di dalam siklus Pengeluaran, khususnya di sub proses pengakuan hutang. Penemuan didalam laporan magang ini menunjukkan bahwa proses pengujian yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman internal dan hasil pengujian ICoFR menunjukkan bahwa hampir semua proses bisnis di dalam sub proses Pengakuan Hutang sudah efisien, namun tetap ada proses bisnis yang mendapat kesimpulan control deficiency.

ABSTRACT
This report was written to analyze the ICoFR testing process ... "

2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Marshalrin Ng

Legalitas akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai jaminan hutang (studi kasus akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris X di Jakarta) = Validity of sales purchase agreement as credit warranty (case study of sales purchase agreement and deed of credit acknowledgement made before notary X in Jakarta) / Marshalrin Ng

" Legalitas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Jaminan Utang Studi Kasus Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris X di Jakarta . Tesis ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang yang dibuat antara Ny. Janda N selaku debitur dengan Tuan A selaku kreditur dalam bentuk Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris X di Jakarta, untuk jumlah hutang senilai Rp. 1.300.000.000,- satu milyar tiga ratus juta Rupiah dengan menggunakan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46924

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nadia Syifa Nabila

Eksekusi Harta Bersama Berdasarkan Pengakuan Hutang Tanpa Persetujuan Pasangan Kawinnya (Studi Putusan Nomor 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms) = Execution of join asset based on debt recognition without the spouse consent (study of verdict number 94/ Pdt. G/ 2017/ PN Pms)

" Harta bersama ialah harta benda yang diperoleh suami dan isteri selama masa perkawinan namun tidak termasuk harta yang diperoleh dari hibah dan warisan. Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian, dan untuk membuat perjanjian yang melibatkan harta bersama dalam perkawinan, harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai harta perkawinan. Tesis ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah pengaturan kewenangan terhadap harta bersama dan prosedur pengikatan harta bersama sebagai jaminan utang, dan bagaimanakah eksekusi harta bersama berdasarkan legalisasi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52271

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian