Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Desy Shinta Dewi
Analisis Pengaruh Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Masa Pandemi COVID-19 terhadap Kinerja Keuangan di RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor = Analysis of Procurement During the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 to Financial Performance of Pulmonary Hospital dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor
" Pengadaan barang/jasa (PBJ) saat masa pandemi COVID-19 sangatlah vital dalam keberlangsungan operasional RS. Terdapat mekanisme khusus yang tertuang dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 serta pembaharuan pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang PBJ pemerintah. PBJ paling signifikan terdapat pada kebutuhan APD serta renovasi ruangan hal tersebut membuat RS harus memiliki anggaran khusus dalam penanganan COVID-19. Kondisi tersebut membuat pengeluaran RS menjadi lebih tinggi dan keadaan tersebut akan memberi ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Niza Ardania Ningtyas
Tinjauan Yuridis Persekongkolan Tender dalam Perkara No. 07/KPPU-I/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait 4 Paket Tender Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Sumber Dana APBD Di Provinsi Banten = Juridical Review of Bid Rigging in Case Number 07/KPPU-I/2017 Concerning Alleged Violations of Article 22 of Law Number 5 of 1999 Regarding 4 Tender Packages for the Construction of Roads of Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (DBMTR) for the Road Construction and Bridge from APBD Fund in Banten Province
" ABSTRAK
Atas inisiatif tersebut, KPPU melakukan investigasi terhadap 4 (empat) Paket Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten di atas terdapat dugaan pelanggaran Pasal 22 UU 5/1999 tentang Persekongkolan Tender dengan menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran berupa indikasi kerjasama antara peserta dan atau dengan pihak lain. Ada beberapa indikasi persekongkolan tender yang belum terselesaikan dimasukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi dan alat bukti lain yang tidak dibahas dalam persidangan. Kemudian akan dilakukan penelitian ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novita Muliana Basri
Tinjauan yuridis terhadap kontrak renovasi rumah dinas inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan komplek Joglo
2011
S21546
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ideran Syaputra
Analisis sistem pengadaan barang dan jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian di kementerian pertanian = Analysis of procurement system of goods and services Direktorat dan Mesin Pertanian at Kementerian Pertanian / Ideran Syaputra
" ABSTRAK Tugas Akhir ini berfokus kepada Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Penelitian dilakukan dengan observasi wawancara terhadap Pejabat dan Karyawan bagian pengadaan barang dan jasa. Dari hasil penelitian ini,dapat disimpulkan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
ABSTRACT This final report focuses on Government Internal Control System Analysis on Implementation of Procurement of Goods ... "
2015
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Prista Ratnasari
Evaluasi Desain Pengendalian Internal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Studi Kasus Pada Kementerian HNY = Evaluation Of Internal Control Design In Government Procurement Of Goods/Services: A Case Study At the Ministry of HNY
" Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Alya Salsabila
Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Implementasi Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia = Governance Capacity of Government Goods/Services Procurement Policy Institutions in the Implementation of Sustainable Public Procurement in Indonesia
" Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggit Nuzula Rahmadi
Analisis Proses Agenda Setting Dalam Kajian Sentralisasi Pengadaan = Analysis of the Process Agenda Setting in the Procurement Centralization Study
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administarsi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tati Yuliani
Proses pelaksanaan reviu harga perkiraan sendiri (HPS) pada inspektorat ii Kementerian Perhubungan Republik Indonesia = The Implementation process of owner estimate oe review at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia
" ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian internal. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan, maka diperlukan peningkatan pengawasan untuk mengawalnya. Selain kelebihan yang ... "
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Seni Sri Damayanti
Potensi Keterlambatan atau Gagal Bayar Pemerintah pada Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan Diberlakukannya Pasal 3 Ayat (3) PMK Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBP = Potential Delay or Failure to Pay of Government on Government Procurement Contracts as the Result of Implementation of Article 3 (3) PMK Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of PNBP
" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Lora Florencia Br
Analisis pengaruh mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa dan pengendalian internal terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (studi kasus pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) = Analysis of the impact of the vendor of good/service selection mechanism and internal control to the performance of e-procurement (a case study at The Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia)
" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dari sejak tahap persiapan/perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, dan pengendalian internal pada tahap pelaksanaan pengadaan, terhadap capaian kinerja pengadaan barang/jasa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan kebutuhan, evaluasi penetapan pemenang pada proses pengadaan barang/jasa, dan pengendalian internal belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini berdampak pada capaian kinerja pengadaan barang/jasa yang tidak maksimal ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>