Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Komisi pengawas eksternal pada POLRI: pembatas kewenangan ataukah pendorong profesionalisme?

" Penulis artikel ini membahas dilema yang dihadapi polisi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Posisi polisi sebagai bagian dari ABRI telah banyak memberi pengaruh pada pelaksanaan tugas kepolisian. Kultur militer yang ditanamkan pada masa pendidikan teiah membentuk watak militeristik pada perwira polisi. ... "

Hukum dan Pembangunan Vol. 30 No. 1 Januari-Maret 2000 : 46-55, 2000

HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-46

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Windy Vidya Pratitya

Analisis terhadap upaya penegakan hukum perdagangan ilegal satwa yang dilindungi studi kasus perdagangan ilegal burung kakatua kecil jambul kuning = Law enforcement of illegal wildlife trade case study illegal trade of small yellow crested cockatoo

" [ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alamnya yang tinggi. Tercatat bahwa negara Indonesia memiliki 10-20% dari jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia. Namun dewasa ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Terancamnya kehidupan mereka disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah maraknya perdagangan satwa liar khususnya untuk satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi ... "

Universitas Indonesia, 2016

S61692

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dadang Herli Saputra

Penguatan fungsi polda banten dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi guna mendukung iklim investasi yang kondusif = Empowering the function of banten regional police to law enforcement of corruption crime to create conducive investment

" Pencapaian tujuan pembangunan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 1945, dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan yang semakin meningkat, mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi. Selain supremasi hukum, salah satu tuntutan reformasi adalah penerapan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada daerah. Tapi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang semula diharapkan dapat memangkas tindak pidana korupsi tapi dalam kenyataannya ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mutiara Hikmah

Mahkamah konstitusi dan penegakan hukum dan HAM di Indonesia

" Indonesian Constitutional Court under law number 24 year 2003 is obliged as constitutional watchers and human rights enforcement. The principe is coming from the constitution designations it self as the political documents which protects toward people human rights. Idea through Constitutional Court establishing is as advanced of modern 's state and legal thought since 20th century. This article is embarked on two essential roles of constitution to control towards power in the state organizations and ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

HUPE-35-2-(Apr-Jun)2005-127

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Jurnal Hukum : Program studi ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya

" Jurnal ini sebagai media komunikasi bagi mahasiswa hukum Program S-2/S- ... "

Palembang: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, {s.a.}

348 JHUSR

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Arif Purnama Oktora

Strategi Pelaksanaan Operasi Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Narkotika; Mengungkap Kasus 120 Kg Narkotika Jenis Sabu Oleh Polres Metro Jakarta Barat = The Strategies of the Implementation of Handling Narcotics Cases (Uncovering a Case of 120 Kilograms of Methamphetamine by West Jakarta Metropolitan Police Resort)

" Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Toto Sugiatno Samingan

Efektivitas penegakan hukum hak atas merek dan hak cipta oleh otoritas kepabeanan : tantangan dan hambatan pelaksanaannya = The Effectiveness of trademark and copyright enforcement by customs authority challenges and obstacles in its performance

" Berkembangnya perdagangan yang melewati batas-batas negara dan adanya perdagangan bebas mengakibatkan semakin terasa kebutuhan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang sifatnya tidak lagi timbal balik, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia WTO mengatur dan mewajibkan negara-negara anggotanya untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap hak kekayaan intelektual. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual, selain itu negara-negara anggota WTO harus menetapkan otoritas kepabeanan untuk menegakkan hukum hak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

D2341

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian