Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan meneliti faktor – faktor yang berpengaruh terhadap efektifitaspenegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon. Variabel yang dipilihsebagai variabel bebas dan secara khusus diamati selama ini yang paling dominanadalah variabel kualitas penegak hukum, kepemimpinan, dan komitmen. Sebagaidaerah yang mempunyai sejarah panjang dan turun temurun, kampung Ambonmerupakan kampung yang terkenal karena transaksi Narkoba, sejak jaman penjajahanBelanda. Penggrebekkan yang sering dilakukan kepolisian maupun BNN tidakmembuat jera dari generasi ke generasi seperti kata pepatah “gugur satu tumbuhseribu”.Kualitas penegak hukum di satuan resnarkoba harus mumpuni karena godaan danrayuan kepada para petugas baik secara halus maupun kasar terus membombardirpara anggota polisi yang tidak kuat iman. Sementara itu kepimpinan dan komitmenmerupakan dua hal penting yang berpengaruh. Penelitian ini menggunakan metodekuantitatif, dengan sampel 61 orang anggota yang pernah ikut dan terlibat dalampenegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon. Kuesioner dikembangkandalam pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan 4 pilihan. Butirpernyataan untuk kualitas penegak hukum sebanyak 30 butir, kepemimpinan 32 butir,komitmen 25 butir, dan efektifitas penegakan hukum 29 butir. Hasil uji validitas danreliablitas butir dari 30 orang responden menunjukkan bahwa variabel kepemimpinantidak ada butir yang gugur, semuanya valid. Variabel kualitas penegak hukumsebanyak 8 butir yang gugur. Variabel komitmen 10 butir yang gugur dan varibelefektifitas penegakan hukum 4 yang gugur.Hasil uji statistik terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa variabel kualitaspenegak hukum, kepemimpinan dan komitmen secara bersama sama berpengaruhterhadap efektifitas penegakan hukum kejahatan narkoba di kampung Ambon, denganpersentase sebesar 77,6% dengan tingkat hubungan yang sangat kuat (88,7%). Sedangkansekitar 22, 4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model ini. Faktor– faktor lain misalnya faktor stimulus seperti penghargaan financial, kenaikanpangkat, promosi, serta ketersediaan dana dan anggaran yang memadai dalammelakukan operasi.

---

b>ABSTRACTThis thesis aims to examine the factors - which affect the effectiveness of law enforcement ofdrug crimes in the village of Ambon. Selected variables as independent variables andspecifically observed during the most dominant are the variable qualities of law enforcement,leadership, and commitment. As a region that has a long heriditary history, kampung Ambonis the village famous for its drug transactions, ever since the Dutch colonial era. Frequentpolice and BNN raids are never deterrent from generation to generation; as the saying goes"One gone, a thousand will grow."Quality of law enforcement in the unit must be sufficient because drugs narcotics of unitfaces temptation and seduction of both smooth and rough methods which continuebombarding the police officers who does not have a strong faith. Mean while the leadershipand commitment are two important issues which give most influence This study usesquantitative methods, with a sample of 61 people whom joined as members and wereinvolved in law enforcement and drug-related crime in kampung Ambon. The questionnairewas developed to collect data using a Likert scale with 4 options. The statement to the qualityof law enforcement as much as 30 points, 32 points of leadership, commitment to 25 points,and the effectiveness of law enforcement 29 points. Validity of the test results and reliabilitypoints of 30 respondents indicated that there is no leadership variable point failed, are allvalid. Variable quality of law enforcement as much as 8 points which failed. Commitmentvariables failed was 10 points and of variable effectiveness of failed law enforcement 4.Results of statistical tests on the questionnaire data indicate that the variable quality of lawenforcement, leadership and commitment altogether influenced the effectiveness of lawenforcement of drug crimes in the village of Ambon, with a percentage of 77.6% with a verystrong relationship (88.7%). The remaining 22, 4% is influenced by other factors notdescribed in this model. Factors such as stimulus factors, financial rewards, promotion ofrank, promotion, and availability of funds and adequate budget to perform the operation."

"ABSTRAKSetiap negara berdasarkan kedaulatannya memiliki berbagai cara atau dalam hal ini, sistem yang dibentuk untuk melindungi kedaulatan tersebut serta kepentingan nasionalnya, khususnya di laut. Setidaknya dikenal tiga jenis sistem penegakan hukum di laut, yakni sistem Single Agency Multi Tasks, sistem Multi Agency, dan sistem Three Tier Coastal Security. Ketiga sistem tersebut memiliki cirinya masing- masing, yang paling jelas dapat dilihat adalah jumlah instansi yang melakukan fungsi penegakan hukum di laut dan bagaimana penunjukan instansi utama yang melakukan fungsi tersebut. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, secara umum negara yang menerapkan sistem Single Agency Multi Task memiliki satu instansi utama penegak hukum di laut, sistem Multi Agency tidak memiliki instansi utama penegak hukum di laut, dan sistem Three Tier Coastal Security sesuai namanya memiliki tiga instansi utama penegak hukum di laut.

---

ABSTRACT Each states, based on their sovereignty, has different ways or in this case, different system formed to protect their sovereignty and national interests, especially at the sea. There are at least three types of maritime law enforcement systems: the Single Agency Multi Tasks system, the Multi Agency system, and the Three Tier Coastal Security system. These three systems have their respective characteristics, which can be identified from the number of agencies with maritime law enforcement functions and the appointment of apex bodieswith said functions. Based on the normative and juridical research that has been done, in general, stateswith the Single Agency Multi Task system has one apex body with maritime law enforcement functions, the Multi Agency systems does not have any apex bodies with said functions, and the Three Tier Coastal Security system, as the name suggests, has three apex bodies with maritime law enforcement functions."

"Polisi di semua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah sama wewenangnya. Selain mengadakan tindakan berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan, juga dapat secara leluasa memakai peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menangani penegakan hukum serta situasi dalam memelihara ketertiban yang polisi temui dalam melaksanakan tugasnya. Polisi tidak perlu mempunyai bukti cukup untuk menangkap orang dan dimintai keterangan. Walaupun tanpa dibekali atau didukung surat perintah sepotong pun, cukup mengenalkan identitasnya saja. Wewenang tersebut di semua negara terutama Amerika Serikat dan Inggris, dikenal dengan istilah Police Discretion. Dan Indonesia menyebut dengan istilah diskresi, terutama para perwira dan senior Polri. Padahal dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 terdapat wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan dalam penjelasan disebutkan untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan. Menurut penulis, wewenang tersebut sama dengan wewenang yang dilaksanakan di semua negara yang dikenal dengan istilah Police Discretion. Kenyataan di lapangan polisi yang berada di tengah-tengah, berbaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat serta yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum dan pelaku kejahatan adalah polisi yang paling rendah pangkatnya yaitu Tamtama dan Bintara. Oleh karena itulah pangkat Tamtama dan Bintaralah yang paling dominan dalam melaksanakan wewenang mengadakan tindakan lain daripada wewenang lainnya yang telah dirinci pasal demi pasal dalam UUHAP. Dalam mengadakan tindakan lain tersebut tidak harus lebih dahulu membuat laporan polisi, Surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan penyitaan, surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Polisi dapat langsung melakukan tindakan tersebut cukup hanya berdasarkan kecurigaan dan laporan informasi masyarakat yang dapat dipercaya maupun didapat sendiri baik secara individu, dua atau lebih, maupun satuan antara lain mengadakan razia dan operasi khusus kepolisian terhadap orang-orang yang termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan barang-barang yang termasuk Daftar Pencarian Barang (DPB). Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum di lapangan, karena Polri selalu dihadapkan dengan meluasnya dan tidak fleksibelnya undang-undang pidana. Undang-Undang yang mendua arti dan samar atau tidak jelas. Undang-undang yang usang dan kuno yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana penegakan hukum, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan di dalam masyarakat, berbedanya struktur, kebudayaan dan harapan masyarakat. Pendapat intern baik individu, satuan maupun atasan, waktu dan tempat kejadian serta faktor-faktor lain. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus dan sebagai kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan maupun dalam melaksanakan fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum. Mengingat sangat pentingnya wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum di lapangan sebagai kebijakan penegakan hukum dalarn pencegahan kejahatan, maka perlu diatur dalam peraturan pemerintah atau dimasukkan dalam RUU Polri dan dibuatkan petunjuk teknis sama dengan wewenang lainnya yang telah dirinci pasal demi pasal dalam UUHAP guna pedoman bagi Polri di lapangan serta dilakukan pemasyarakatan pada semua lapisan terutama seluruh anggota Polri atau ABRI, para pakar dan semua mahasiswa universitas dalam upaya untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum serta dalam usaha mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat swakarsa."

"Secara filosofis, regulasi bidang perlindungan konsumen tidak lain dari upaya mewujudkan tujuan negara menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)."

"Artikel ini menyorot system penegakan hukum pemilu yang merupakan salah satu hal penting bagi suksesnya pemilu .Mendekati Pemilu 2009, kita perlu mengkaji dengan serius bagaiman sistem penegakan hukum pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu dilakukan...."