Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Erlangga, 1979
363.23 HIM t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hanan Prakoso
"
Skripsi ini membahas Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia. Dalam melaksanakannya tugasnya Kepolisian mempunyai Kewenangan Diskresi untuk membantu melaksanakan tugasnya sebagai Aparatur Penegak Hukum di Indonesia.
Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Polda Metro Jaya. Permasalahannya bagaimana Penggunaan Asas Diskresi Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparat Penegak Hukum, bagaimana tata cara, syarat dan tanggungjawab hukum dalam pelaksanaan Kewenangan Diskresi oleh Kepolisian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64646
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Affandi
Bandung: Alumni, 1984
347.01 WAH h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ari Wahyudi Hertanto
"
Tingkat kecerdasaan suatu bangsa memiliki arti penting dalam pembangunan hukum ataupun penciptaan proses demokratisasi hukum
...
"
Teropong : Media Hukum dan Keadilan, 2005
TMHK-IV-5-Okt2005-16
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
"
Praktek penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh sendi peradilan,oleh karena itu mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan perdadilan terhadap masyarakat dan dunia internasional... ...
"
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Soerjono Soekanto
Bandung: Mandar Maju, 1990
302.3 SOE p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sitompul, D.P.M.
Bandung: Tarsito-PTIK, 1985
363.2 SIT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
A. Salman Maggalatung
Depok: Rajawali Pers, 2023
340.092 MAG e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Taufan Setia Prawira
"
Prinsip Kerahasiaan Bank di Indonesia menganut prinsip teori relatif, artinya dalam hal kepentingan umum dan kepentingan negara masih terdapat pengecualian kerahasiaan bank. Namun dalam prakteknya, penegak hukum masih kesulitan dalam mengakses data perbankan disebabkan birokrasi dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang hadir sebagai jembatan dalam mengatasi permasalahan penegak hukum terkait prinsip kerahasiaan bank melalui pemanfaatan informasi PPATK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gholib Yudha Mawaridi
"
Penyidikan ialah tindakan penyidik guna mencari beserta menghimpun bukti, menerangkan terkait tindak.pidana yang terjadi serta untuk.menemukan tersangkanya. Seperti.yang diterangkan pada pasal 1 butir (1) serta pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang mampu dianggap sebagai.penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menerima kewenangan khusus dari Undang-Undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini ialah bagaimana mekanisme.penyidikan tindak pidana.judi online yang penyidik.unit cyber crime Subdit.Ditreskrimsus Polda Metro Jaya lakukan, hambatan apa yang penyidik unit cyber crime Ditreskrimsus ...
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
