Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah / Depdiknas
Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan , 1990
373.959 8 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gema Perdana
Perubahan dan implikasi urusan pengelolaan pendidikan menengah di pemerintah provinsi = Changes and implications of management affairs for middle education in the provincial government
" ABSTRAK
Berlakunnya UU No. 23 Tahun 2014 berimplikasi pada perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan dibidang pendidikan menengah yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berubah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Penetapan pembagian urusan pemerintahan harus berdasar pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur pada UU No. 23 Tahun 2014, tetapi penetapan pengelolaan penedidikan menengah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sehingga, terdapat kekhawatiran adanya ketidak sesuaian antara maksud dan ... "
2019
T54416
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zulfadhly Sanusi
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros) = The Authority of the Provincial Government and Regency/City Regional Government in the Implementation of Education at the Elementary and Secondary Education Levels (Case Study of South Sulawesi Province and Maros Regency)
" Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini yaitu UU No. 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan pengelolaan manajemen pendidikan menengah yaitu dari kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi yang tentunya menimbulkan banyak implikasi bagi daerah-daerah di kabupaten/kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan harus dilandasi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta tujuan strategis nasional. Namun, penyelenggaraan pendidikan menengah tidak sepenunya sesuai dengan kriteria yang ditentukan undang-undang. Sehingga terdapat beberapa masalah dan hambatan dalam ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Menuju pendidikan Multikultural pada lembaga pendidikan menengah umum (Studi kasus: lembaga pendidikan SMU Plus Muthahhari, Bandung)
"  ... "
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S8349
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hana Farida
Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi = Transfer of authority in managing the secondary education from district/city government to provincial government
" Tesis ini membahas transfer kewenangan dalam mengelola pendidikan menengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penulisan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dari bahan pustaka dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Dengan penggantian UU Pemerintah Daerah menjadi UU No. 23 tahun 2014, wewenang untuk mengelola pendidikan menengah ditransfer dari otoritas sebelumnya dari pemerintah kabupaten/kota ke otoritas pemerintah provinsi. Karena kebijakan itu, muncul pro dan kontra yang mengarah pada pengajuan permohonan uji materi UU No. 23 tahun 2014 ke ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Supit, Deivy Donna Ingrid
Dampak anggaran pemerintah daerah terhadap perbaikan akses pendidikan menengah (studi kasus Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010-2012) = Local goverment budget impact on improving secondary education acess (case study Kabupaten Kota of North Sulawesi Province from 2010 to 2012) / Deivy Donna Ingrid Supit
" [ABSTRAK
Salah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkan membuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitian ini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan akses pendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisis ekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010- 2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melalui anggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan ... "
2015
T43663
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pembangkangan para murid Jurusan IPS (Sosial) dan IPA (Paspal) di SMA Negeri X Filial Pademangan Timur Jakarta
" Maksud dan tujuan skripsiKarangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pembangkangan para murid jurusan IPS (Sosial) dan IPA (Pas-Pal) di SMA Negeri X Filial, Pademangan Timur, Jakarta dalam hubungannya dengan mata pelajaran, kepala sekolah, guru-guru yang mengajar dan organisasi sosial yang ada di sekolah ini. Penelitian tentang pembangkangan para murid tersebut di atas bertujuan untuk mencari hubung_an antara pembangkangan para murid di sekolah ini dengan sumber frustrasi yang berasal dari lingkungan keluarga mereka. Alasan ... "
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1978
S12905
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Murid-murid SMA JPP di Djakarta Kota perubahan jang dialami dalam kehidupannya sebagai akibat dari perubahan dalam bidang pendidikan dan pengadjaran
" Murid-murid SMA JPP jang telah diselidiki disini adalah pe_muda pemudi Indonesia keturunan Tionghoa. Mereka ini pada umumnja sedjak ketjil selalu mendapat pendidikan dan pengadjaran diseko_lah asing (Tionghoa), dan baru setelah dikeluarkan oleh pemerin_tah Peraturan Penguasa Militer No.989/PMT/Tahun 1957 tentang Pe_ngawasan Pengadjaran Asing - jang antara lain melarang anak-anak Indonesia mengundjungi sekolah asing di Indonesia - mereka pindah kesekolah partikulir JPP fang bersifat nasional (Indonesia) ini. Sekolah mereka ini walaupun diusahakan oleh swasta (orang-orang Indonesia keturunan ... "
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1963
S12919
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadian Jamil Valianshah Yuwono
Scenario Planning Kebijakan Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta Hingga Tahun 2045 = Scenario Planning For Jakarta Province Secondary Education Policy Until 2045
" Persoalan pendidikan menengah dalam hal akses dan kualitas pendidikan di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi perhatian di Provinsi DKI Jakarta. Akses dan kualitas tersebut belum sepenuhnya merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas karena masih banyak masyarakat utamanya peserta didik di DKI Jakarta yang belum dapat dan kesulitan untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat pendidikan menengah SMA atau SMK di DKI Jakarta. Adapun kondisi pada pendidikan menengah seperti SMA dan SMK di Provinsi DKI Jakarta ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Hadya Jayani
Peramalan kebutuhan guru pasca pengalihan kewenangan bidang pendidikan menengah atas/kejuruan oleh pemerintah Provinsi Banten = The forecasting of teacher needs post transfer of authority in the field of senior secondary/vocational education by Banten Provincial government
" ABSTRACT
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah provinsi untuk mengelola bidang pendidikan menengah atas/kejuruan, khususnya dalam melakukan pemindahan guru SMA/SMK antar kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan kebutuhan guru. Pemerataan kebutuhan guru sulit untuk diterapkan sejak otonomi daerah sehingga pemerintah provinsi harus melakukan peramalan kebutuhan guru agar pemerintah provinsi memiliki ketersediaan guru di masa depan dalam rangka mencapai pemerataan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang sedang ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>