Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai suatu kesatuan, sistem pendidikan meliputi berbagai unsur di dalamnya diantaranya menjadi komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah substansi/materi pengajaran, pengajar / instruktur dan metode atau cara penyampaian belajar mengajar. Atas dasar itu penelitian yang berkaitan dengan PPBN sbeagai sub bagian dalam pendidikan nasional salah satunya ingin melihat secara substansial materi yang diajarkan maupun hasil yang dicapat terhadap penerimanya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mekanisme pendidikan PPBN pada Gerakan Pramuka, serta mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PPBN, serta menganalisis anggapan Pramuka sebagai penerima terhadap penyelenggaraan PPBN. Penelitian ini juga memberikan bahan penyempurnaan penyelenggaraan PPBN agar dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan."

"ABSTRAKKlausa atributif dapat berfungsi membatasi atau memperluas informasi tentang suatu nomina. Klausa atributif yang membatasi makna disebut kalausa pembatas, sedangkan yang memperluas makna diebut klausa peluas. Kata penghubung dan merupakan klausa berstruktur terikat. Kata penghubung yang memulai sautu konstruksi kalusa atributif dapat berupa relativa, konjungsi, atau interegativa. Relatif dapat menduduki fungsi sintaktis dalam klausa atributif, sedangkan konjungsi dan interogativa tidak menduduki fungsi sintaktis dalam klausa atributif...

---

"

"AbstrakKendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnyapengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagaikewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanismepenyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah KonstitusiRepublik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyataalasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehinggasecara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hinggamencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antarakonsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukumpositif."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang kepatuhan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu serta keuntungannya untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan pajak. Analisis dilakukan atas kesesuaian kepatuhan penyetoran dan pelaporan SPT Masa pada tahun 2018 dan mekanisme pelaporan pengembalian pendahuluan PT FSH sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan PT FSH telah mematuhi peraturan untuk pelaporan pajaknya, kecuali pada bulan Juni di mana tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa bersamaan dengan cuti nasional hari raya Idul Fitri 2018. Selain itu, mekanisme permohonan pengembalian pendahuluan diajukan saat pemeriksaan pajak atas lebih bayar tahun 2017 dilakukan di bulan Juli 2018. Atas pengajuan tersebut, penulis melakukan rekapitulasi atas pelunasan utang pajak sesuai Surat Tagihan Pajak (STP) yang diberikan KPP.

---

ABSTRACTThis internship report discusses compliance with PT FSH's income tax reporting and assessment as a Specific Criteria Taxpayer and its benefits for applying for a preliminary tax refund without going through a tax audit procedure. Analysis is carried out on the compliance of the SPT assessment and reporting period in 2018 and the mechanism for reporting PT FSH's preliminary tax refund as a Certain Criteria Taxpayer. The results of the analysis indicate that overall PT FSH has complied with the regulations for tax reporting, except in June of 2018 where the period of the SPT deposit and reporting deadline coincides with the national leave of the Eid al-Fitr 2018. In addition, the mechanism for preliminary tax refund is submitted during the tax audit overpayments in 2017 are carried out in July of 2018. Upon the submission, the author recapitulated the repayment of tax debt in accordance with the Tax Collection Letter (STP) given by the Tax Office."

"Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan penelitian bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak secara keseluruhan belum efektif dilakukan. Tidak efektifnya proses pengembalian pendahuluan dikarenakan menurut ukuran efektifitas Duncan yaitu integrasi tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya faktor penghambat dan pendorong proses pengembalian pendahuluan adalah dengan adanya sistem dan aplikasi dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat jalanya proses pengembalian pendahuluan. Selain itu faktor pendorong dari proses pengembalian pendahuluan terletak pada kemudahan syarat-syarat yang mendorong WP untuk memanfaatkan kebijakan ini.

---

This thesis aims to examines the effectiveness of the preliminary tax return in accordance with Minister of Finance Regulation 39 / PMK.03 / 2018. This policy was issued in line with the president's order of the Republic of Indonesia to improve the ranking of ease of doing business. But the ranking ease of doing business in 2019 had decreased. This study aims to analyze the effectiveness of the preliminary tax return and see the supporting and inhibiting factors of the preliminary return process. This study uses a qualitative approach, research objectives are descriptive and data collection through library research and field studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the preliminary tax return of the overall excess tax has not been effectively carried out. The ineffectiveness of the preliminary return process is due to Duncan's effectiveness measure. Integration is not going well because there is no socialization. Furthermore, the inhibiting and driving factors of the preliminary return process is that the presence of systems and applications can be both a driver and an obstacle to the preliminary return process and the ease of the conditions that encourage WP to take advantage of this policy."

"Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.

The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.

The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it."

"Perjanjian pendahuluan jual beli ("PPJB") rumah di masyarakat dibuat manakala kesepakatan jual beli telah tercapai namun masih ada syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli tersebut sehingga transaksi belum dapat dilaksanakan.  PPJB dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga para pihak bebas menuangkan kehendaknya sesuai kesepakatan. Perkembangan dunia properti dewasa ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan PPJB karena penjualan properti dikuasai oleh perusahaan besar sedangkan pembeli adalah pihak perorangan. Karenanya perlu dibuat suatu peraturan yang menjaga kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam pembuatan PPJB sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah Terhadap Kepemilikan Hunian diharapkan dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari peraturan tersebut diketahui bahwa pembuatan PPJB harus dibuat dihadapan notaris setelah dipenuhinya syarat pembuatan PPJB sehingga diharapkan terjadi keseimbangan kedudukan para pihak. Kemudian perihal pembatalan jual beli baik karena kelalaian pengembang maupun karena pembatalan sepihak dari pembeli, maka sebagian besar uang yang telah dibayarkan harus dikembalikan. Hal tersebut sebaiknya ditinjau kembali agar tidak memberatkan bagi pihak penjual. Dalam peraturan tersebut juga tidak memberikan sangsi manakala pembuatan PPJB tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut sehingga dalam penerapannya tidak ada sangsi yang secara tegas mengharuskan pengimplementasian peraturan tersebut dalam pembuatan PPJB.

---

Preliminary sale and purchase agreements ("PPJB") of houses in the community are made when a purchase agreement has been reached, but there are still conditions that have not been fulfilled in the sale and purchase so that the transaction cannot be carried out. PPJB is made based on the principle of freedom of contract and is an anonymous agreement so that the parties are free to pour their wishes according to the agreement. The development of the property world today often creates an imbalance in making PPJB because property sales are controlled by large companies while the buyer is an individual party. Therefore it is necessary to make a regulation that maintains legal certainty while providing protection of rights and obligations for the parties in making PPJB so that the Minister of Public Works and Housing Regulation Number: 11/PRT/M/2019 concerning the System of Preliminary Agreement on Buying and Selling Homes for Housing Ownership is expected to be able be the answer to these needs. Writing this thesis uses a form of normative legal research with qualitative methods to analyze data and analytical descriptive research types. From this regulation, it is known that the making of the PPJB must be made before a notary after fulfilling the conditions for making the PPJB so that it is expected that there will be a balanced position of the parties. Then regarding the cancellation of the sale and purchase either due to negligence of the developer or due to the unilateral cancellation of the buyer, then most of the money that has been paid must be returned. This should be reviewed again so as not to burden the seller. The regulation also does not provide sanctions when the making of the PPJB does not meet the provisions in the regulation so that in its implementation there is no sanction that explicitly requires the implementation of these regulations in making the PPJB."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi langkah awal KAP KAIZEN untuk melakukan audit internal yaitu survei pendahuluan untuk pemahaman proses bisnis payroll dalam divisi Human Resource Management (HRM) PT KAIRYO. Survei pendahuluan meliputi pengumpulan bahan latar belakang mengenai PT KAIRYO. Survei pendahuluan sangat penting dalam menentukan arah, ruang lingkup terperinci, dan luasnya upaya audit. Analisis akhir dibuat dengan acuan dari Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) yang menjelaskan mengenai langkah awal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan audit internal. Hasil analisis akhir menunjukkan bahwa survei pendahuluan yang dilaksanakan oleh KAP KAIZEN melalui proses inquiry sudah dapat dijalankan dengan baik, langkah awal yangdijelaskan di dalam Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) telah dijalankan oleh KAP KAIZEN.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the evaluation of KAP KAIZEN`s initial steps to conduct an internal audit, which is a preliminary survey to understand the payroll business process in the Human Resource Management (HRM) division of PT KAIRYO. The preliminary survey includes gathering background materials on PT KAIRYO. A preliminary survey is essential in determining the direction, detailed scope and extent of the audit effort. The final analysis is made with reference to the Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) which describes the initial steps that must be taken to prepare for an internal audit. The results of the analysis show that the preliminary survey conducted by KAP KAIZEN through the inquiry process has been carried out well, the initial steps described in the Standar Profesional Auditor Internal (SPAI) have been carried out by KAP KAIZEN."