Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Anton Charliyan

Peran gerakan pramuka dalam penyelenggaraan pendidikan pendahuluan bela negara (ppbn)

" Sebagai suatu kesatuan, sistem pendidikan meliputi berbagai unsur di dalamnya diantaranya menjadi komponen utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah substansi/materi pengajaran, pengajar / instruktur dan metode atau cara penyampaian belajar mengajar. Atas dasar itu penelitian yang berkaitan dengan PPBN sbeagai sub bagian dalam pendidikan nasional salah satunya ingin melihat secara substansial materi yang diajarkan maupun hasil yang dicapat terhadap penerimanya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mekanisme pendidikan PPBN pada Gerakan Pramuka, serta mengetahui pihak-pihak yang ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000

T11870

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nurhayu Woro Santoso

Klausa atributif dalam bahasa Belanda suatu analisis terhadap klausa atributif berstruktur terikat

" ABSTRAK
Klausa atributif dapat berfungsi membatasi atau memperluas informasi tentang suatu nomina. Klausa atributif yang membatasi makna disebut kalausa pembatas, sedangkan yang memperluas makna diebut klausa peluas. Kata penghubung dan merupakan klausa berstruktur terikat. Kata penghubung yang memulai sautu konstruksi kalusa atributif dapat berupa relativa, konjungsi, atau interegativa. Relatif dapat menduduki fungsi sintaktis dalam klausa atributif, sedangkan konjungsi dan interogativa tidak menduduki fungsi sintaktis dalam klausa atributif...

... "

1985

S15888

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pengembalian pendahuluan kelebiahan pembayaran pajak pertambahan nilai di KPP wajib pajak besar satu (studi tentang pelaksanaan, faktor-faktor pendukung dan kendala)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10367

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Soleh

Restitusi pendahuluan PPN dan atau PPn BM atas Ekspor barang kena pajak (Studi kasus pada BAPEKSTA Keuagan Jakarta)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994

S9140

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Damian Agata Yuvens

Dilema upaya hukum terhadap penyadapan

" Abstrak
Kendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara konsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum positif ... "

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017

340 JHP 47:3 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hanifah Puspita Sari

Analisis Dampak Fasilitas Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Arus Kas dan Biaya Kepatuhan Perusahaan Eksportir Kopi = Analysis of the Impact of Preliminary Returns on Value Added Tax on Cash Flow Facilities and Compliance Costs of Coffee Exporter Companies

" Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pardede, Dickson Marusaha

Analisis yuridis peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor: 11/PRT/M/2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah terhadap kepemilikan hunian = Juridical analysis of regulation of the minister of public works and public housing number: 11/PRT/M/2019 concerning the system preliminary agreement to buy and sell houses against house ownership.

" Perjanjian pendahuluan jual beli ("PPJB") rumah di masyarakat dibuat manakala kesepakatan jual beli telah tercapai namun masih ada syarat yang belum terpenuhi dalam jual beli tersebut sehingga transaksi belum dapat dilaksanakan. PPJB dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga para pihak bebas menuangkan kehendaknya sesuai kesepakatan. Perkembangan dunia properti dewasa ini sering kali menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembuatan PPJB karena penjualan properti dikuasai oleh perusahaan besar sedangkan pembeli adalah pihak perorangan. Karenanya ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54736

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Doeghell Adjie Pamungkas

Analisis efektivitas restitusi pajak melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dalam upaya meningkatkan kemudahan berbisnis pada kantor pelayanan pajak wajib = Analysis of the effectiveness of tax restitution through return of tax advantages in an effort to increase business ease on large tax office 2

" Penelitian ini meneliti tentang efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK.03/2018. Kebijakan ini dikeluarkan seiring dengan perintah presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Peningkatan kemudahan berbisnis memang terjadi di tahun 2018 namun pada tahun 2019 peringkat tersebut mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas restitusi pajak pengembalian pendahuluan dan melihat faktor pendukung dan penghambat proses pengembalian pendahuluan. melihat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tujuan ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Johanes Blasius Vernando

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform

" Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan dianggap kurang efektif dan efisien guna menyalurkan hak-hak tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, timbul ide untuk memperbaharui KUHAP untuk mengganti lembaga pra peradilan dengan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Syahfitri Meizarini Zulkarnaini

Implementasi Kebijakan Insentif Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dipercepat Bagi Sektor Konstruksi Pada Masa Pandemi Covid-19 = Implementation of Preliminary Refund of Overpaid Value Added Tax Facility for the Construction Sector During the Covid-19 Pandemic

" Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dalam PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Fasilitasini dapat dimanfaatkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan dan persyaratan tertentu sebagaimana yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam lampiran PMK, salah satunya PKP sektor konstruksi. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mendominasi PDB nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN untuk PKP Sektor Konstruksi. ... "

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian