Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Juang Gibran
Penetapan pengadilan sebagai solusi bagi pencatatan perjanjian perkawinan (yang dicatatkan setelah perkawinan) terkait kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga: analisa penetapan No. 333/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar = A court order as a solution to ratify a prenuptial agreement (after marriage) concerning its binding power towards third parties: case study penetapan No 333/Pdt P/2009/PN.Jkt.Bar
" Sebuah perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh beberapa sebelum menikah untuk mengatur konsekuensi dari pernikahan ke properti. Berdasarkan pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, agar perjanjian pranikah dapat mengikat pihak ketiga, harus didaftarkan oleh catatan sipil pernikahan. Di sebuah Kasus pihak telah lalai untuk mendaftarkan perjanjian pranikah mereka, kata perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat lebih pihak ketiga. Metode analisis adalah pendekatan yuridis normatif. Data dan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian sastra dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64892
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vionee Carla
Keabsahan surat kesepakatan pembagian harta bersama yang tidak disahkan pegawai pencatat perkawinan (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) = The validity of joint property division agreement that is not legalized by registrar of marriage central Jakarta District court decision (case study no. 539/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) / Vionee Carla
" ABSTRAK
Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian maupun pengaturan mengenai isi perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan secara tertulis dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Tesis ini membahas mengenai isi suatu perjanjian perkawinan dan keabsahan ... "
2018
T51390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Charissa
Peran notaris terkait pengesahan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr) = The role of notary in regards to the authorization of marriage agreements post constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and the importance of marriage agreements registrations related to third parties (Case study of Bogor’s Court Decision No. 59/Pdt.G/2018/Pn Bgr).
" Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan serta pentingnya pencatatan perjanjian perkawinan ke Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS) dalam Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa SHM XXXX/Ciriung merupakan harta bersama. Padahal, jika ditinjau dari UU Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, seharusnya SHM XXXX/Ciriung bukan merupakan harta bersama sehingga jika terjadi pengalihan hak dikemudian hari atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risfan Nirwana Putra
Pembatalan perjanjian perkawinan disebabkan perjanjian perkawinan tidak dicatatkan : analisis putusan Mahkamah Agung nomor 598 PK/PDT/2016 = Nullification of the prenuptial agreement caused by unregistered prenuptial agreement : analysis on the supreme court judgement number 598 PK/PDT/2016
" Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama dapat dijadikan alasan seseorang untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Disahkannya perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dapat ditafsirkan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian perkawinan. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tetap berlaku bagi para pihak (suami-istri) yang membuatnya. Tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan tidak dapat dijadikan alasan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50190
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Nurfitriana
Penolakan Harta Perkawinan Sebagai Boedel Pailit atas Dasar Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim = The Refusal of Marriage Property as Bankruptcy Property Based On Unregistered Prenuptial Agreement Case Analysis No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim
" Skripsi ini membahas mengenai perjanjian perkawinan di dalam suatu perkawinan yang memiliki suatu akibat hukum terhadap harta perkawinan seperti ditolaknya harta perkawinan untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit apabila salah satu suami atau istri dipailitkan. Salah satu kasus terkait dengan perjanjian perkawinan adalah Sengketa Pailit No. 423/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang mana pada perkara ini terdapat suatu perjanjian perkawinan, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dicatatkan sehingga tentu hal tersebut dapat membuat perjanjian perkawinan menjadi tidak mengikat kepada pihak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library