Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Auzan Qasthary
PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020
" Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), yaitu lokasi warisan dunia yang ditetapkan pada di tahun 2004 oleh UNESCO. Melalui Mahkmah Agung putusan Nomor: 91K/TUN/LH/2020, menerima gugatan dari penghuni Beutong ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratih Herawati
Tinjauan atas permasalahan dan kinerja keuangan terkait dengan pencabutan izin usaha bank: Studi kasus pada PT. Bank Asiatic
" Bank sebagai suatu institusi yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan azas kepercayaan, prinsip kehati-hatian mutlak harus dilaksanakan untuk menjamin keamanan dana masyarakat yang tersimpan di sana. Tutupnya sebuah bank yang disebabkan penyimpangan terhadap prinsip kehati-hatian yang terjadi di bank tersebut akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi keuangan tersebut yang selanjutnya menimbulkan dampak negatif pada bank-bank lainnya atau disebut juga sebagai efek domino. Kekhawatiran yang timbul di masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menarik dananya yang ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suprionoto Wijaya
Aspek aspek hukum didalam pencabutan izin usaha bank perkreditan rakyat studi kasus bpr vox modern danamitra = Legal aspects in revoke the operating license of the rural bank case study on bpr vox modern danamitra / Suprionoto Wijaya
" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dicky Yudhistira
Legal analysis of non performing loan at BPR whose license have been revoked by The OJK = Analisa terhadap kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK.
" Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simarmata, Sylvia Arthanami
Analisis sentralisasi pencabutan izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap perusahaan penanaman modal asing = Analysis of centralization of mining license revocation according to law No. 3 of 2020 regarding mineral and coal mining against foreign investment company
" Terjadi beberapa perubahan ketentuan hukum terkait dengan perizinan di bidang pertambangan di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Pada Undang-Undang No.3 Tahun 2020 terdapat perubahan ketentuan mengenai kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan. Perubahan ini menimbulkan akibat hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai ketidakpastian hukum kewenangan pencabutan izin usaha pertambangan perusahaan penanaman modal asing yang terjadi. Metode penelitian yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Noviyanthy
Kewenangan badan pengawas pasar modal & lembaga keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha manajer investasi (tinjauan studi kasus: pencabutan izin usaha PT. Eurocapital Peregrine Securities)
" Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S64
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library