Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query
Fredy Hartanto
"
Perjanjian penanggungan utang diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Dari definisi penanggungan utang dapat dilihat terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur ketika debitur tidak memenuhi prestasinya. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17334
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Teuku Faizal Asikin Karimuddin
"
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah penanggung utang dapat dimohonkan pailit oleh kreditur dengan berdasarkan pada utang-utang debitur utama pada saat terjadi wanprestasi serta prosedur pengajuan
permohonan pailit apabila penanggung utang dapat dipailitkan oleh kreditur berdasarkan pada utang debitur utama yang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum yuridis normatif, dengan cara menganalisa norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. Bahwa penanggung utang dapat diajukan pailit oleh kreditur dengan didasarkan pada sisa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nur Aisyah
"
Penelitian ini membahas kelengkapan resume medis rawat inap di RS Umum Hermina Depok. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan resume medis rawat inap. mendapatkan gambaran hasil analisis kelengkapan resume medis rawat inap. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain studi cross sectonal dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan terstruktur menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kurangnya pengetahuan, kurang sesuainya sanksi dan insentif, instrumen yang penting, format instrument kolom, ...
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
S64005
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andri Wahyu Putranto
"
Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa, yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.; putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 232/Pdt/2012/PT.DKI; dan putusan Mahkamah Agung No. 862/K/Pdt/2013, antara Victor Joe Sinaga sebagai penggugat melawan PT. Prudential Life Assurance sebagai Tergugat. Penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada penerapan prinsip utmost good faith pada asuransi jiwa yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai asuransi terutama Pasal 251 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Saragih, Ahmad El Faruqi
"
Skripsi ini menganalisis implementasi pengaturan penanggung pajak dari para wajib pajak Entitas berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia. Di Skripsi ini juga penulis mengkritisi penataan dan penerapan aransemen Penanggung Pajak dari Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas. Penulisan Ini menggambarkan bagaimana hukum dan peraturan di Indonesia, yang mengatur secara khusus menyiratkan ketentuan dari Penanggung Pajak terdapat pengalihan hak dan kewajiban dari Wajib Pajak badan yang berbentuk perseroan Terbatas untuk penanggung pajak. UU KUP dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ronald Marcelinus Honarto
"
Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kristen Natalia
"
Pasal 6 ayat 1 Undang undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mengatur mengenai kebebasan bagi tertanggung untuk secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun untuk memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya Hal tersebut ditujukan untuk melindungi tertanggung sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap objek asuransi Namun dalam produk Kredit Pemilikan Rumah yang diselenggarakan oleh perbankan terdapat kewajiban bagi debitur untuk menutup perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi yang telah menjadi mitra dari bank bersangkutan Penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52402
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Utami Kurnia Pratiwi
"
Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa dikenal dengan penanggungan (borgtocht), dimana terdapat pihak ketiga untuk kepentingan Kreditor, mengikatkan diri untuk membayar utang apabila Debitor tidak memenuhinya. Pada praktiknya, dalam kasus kepailitan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S65864
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Karina Puspita Sari
"
Prinsip utmost good faith merupakan salah satu prinsip didalam asuransi, yang mengaturTertanggung dan Penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Masalahnya antara lain, Pertama, bagaimana interpretasi hakim terhadap Pasal 251 Kode Komersial. Kedua, aturan hukum apa adalah yang paling tepat untuk digunakan oleh hakim dalam hal terjadi perselisihan penolakan klaim asuransi, apakah itu diatur dalam perjanjian umum atau asuransi pengaturan yang diatur dalam kode komersial. Ketiga, apakah hakim memiliki menerapkan aturan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Talitha Mumtaz
"
Prinsip itikad paling baik atau utmost good faith pada intinya mengatur tentang itikad baik antara tertanggung dan penanggung atau perusahaan asuransi saat perjanjian asuransi sedang berlangsung. Prinsip ini diatur dalam Pasal 251 KUHD yang menjadi dasar hukum pembatalan pertanggungan asuransi jika tertanggung menutup-nutupi informasi yang diketahuinya. Sehingga, tertanggung dalam perjanjian asuransi harus menyampaikan informasi dan fakta-fakta materiil terkait dirinya atau objek yang diasuransikan dengan jujur dan apa adanya untuk mengindari pembatalan polis dan/atau penolakan klaim ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
