Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Raymond Ali

Pidana mati: analisis terhadap aturan pidana, penerapan dan pelaksanaan (eksekusi) serta prospeknya dalam pembaharuan hukum pidana

" Isu tentang pidana mati sudah cukup lama menjadi bahan perdebatan. Banyak sarjana yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Akan tetapi banyak pula sarjana lainnya yang menyatakan bahwa dikarenakan masyarakat dalam sebuah negara telah berkonsensus melalui sarana legislasi bahwa terhadap sebuah perilaku (baik berbuat maupun tidak berbuat) adalah harus diancamkan dengan pidana mati, maka tidak terdapat lagi pelanggaran HAM bagi penegakan aturan terhadap perilaku tersebut. Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H., M.H., memberikan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

T14589

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Carlo Rubio

Tinjauan yuridis penerapan pasal 47 ayat (2) huruf g undang-undang No.5 tahun 1999 sebagai dasar hukum KPPU dalam menetapkan denda administratif = Judicial analysis on the enforcement of section 47 (2) g law No. 5 of 1999 as the judicial basis of KPPU in determining administrative penalty

" ABSTRAK
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan tersebut termasuk untuk menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menentukan denda administratif pada kasuskasus yang diputus KPPU dan membandingkannya dengan pengaturan di Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ... "

2016

S64719

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pensra

Pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia

" Penelitian ini akan mengkaji pemberlakuan pidana mati ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, dimana di Indoensia pidana mati masih diberlakuakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang lain serta RUU KUHP yang memuat pidana mati. Pada sisi lain Indoensia pun telah merativikasi peraturan internasional yang menerapkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan telah memberlakuakan UU No 39 tahun I999 juga termuat dalam Pasal 28 A sampai dengan 283 Amandemen UUD 45 dan ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007

T20704

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edita Elda

Pengaturan Pidana Mali sebagai Pidana Pokok yang Bersifat Khusus dan Alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana = Arrangement Of Death Penalty as main Punishment Which Having The Character of Special and Alternative in Draft of Indonesian Criminal Code

" Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan pidana mati (retentionist country), berdasarkan Pasal 10 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana konsep dan tujuan pengaturan pidana mati dalam Rancangan KUHP; 2) Bagaimana konsekuensi rumusan unsur-unsur Pasal 89 Ayat (1) Rancangan KUHP dan 3) Apa yang menjadi dasar pertimbangan adanya perbedaan pejabat yang berwenang dalam mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 (dua puluh) tahun dalam Pasal 89 Ayat (2) ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26065

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

The Death penalty today

New York: CRC Pres, 2008

345.730 DEA

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Ramdhani

Analisis perencanaan pajak Kantor Konsultan Pajak atas kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak (studi kasus pada Kantor Konsultan Pajak X)

" Sistem Self Assesment menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan serta seringkalinya peraturan perpajakan tersebut mengalami perubahan, sehingga membuat Wajib Pajak menjadi bingung dan lebih memilih menggunakan bantuan pihak ketiga yang mengerti akan peraturan perpajakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakan yaitu pihak konsultan pajak. Persaingan bisnis konsultan pajak yang pesat, membuat konsultan pajak tersebut perlu menjaga pengguna jasanya agak tidak pindah ke ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Dedyng Wibiyanto Atabay

Pidana tambahan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara akubat tindak pidana korupsi : Studi di wilayah hukum DKI Jakarta tahun 2000-2004

" Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warga negaranya dari segala ketidaknyamanan dan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia dan membentuk manusia seutuhnya baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil-hasil pembangunan yang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T15546

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendra Kurniawan

Implementasi kebijakan pembayaran denda hukuman mati bagi tenaga kerja indonesia di Arab Saudi / Hendra Kurniawan

" ABSTRACT
This study discusses the policy of the fine payment by the Indonesian Government for the death penalty case against Indonesia's labor in Saudi Arabia. The results of this research is an analysis of description about public perception among the public case against Indonesia Diyat payment system that charged to Government of Indonesia. This study uses qualitative methods is descriptive analysis in mapping and analyzing the opinion of stakeholder, the public perception of the actor role-forming, ... "

Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI), 2017

300 MEIS 4: 2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mokoginta, Usman

Pembinaan narapidana hukuman mati kasus narkoba = Building death penalty prisoners of drugs cases

" Pembinaan narapidana hukuman mati khususnya narapidana hukuman mati kasus narkoba di Indonesia selama ini tidak memiliki panduan yang jelas. Kondisi demikian mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana hukuman mati seringkali tidak mendapatkan basil yang maksimal sesuai dengan tujuan pemidanaan. Berangkat dan fakta tersebut penelitian dalam tesis in berusaha untuk mengatahui pembinaan narapidana hukuman mati kasus narkoba yang telah dilaksanakan dan sekaligus mengajukan model yang tepat untuk dilaksanakan dalam rangka pembinaan narapidana hukuman mati kasus narkoba. Literatur teori yang ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007

T20666

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Purwoko

Pembinaan terhadap narapidana hukuman mati kasus terorisme = Treatment for terorism offenders

" In Indonesian law system, treatment for terrorism prisoners didn't have direction and pattern. Therefore, treatment for terrorism prisoners that convicted death sentence didn't have pattern too. Leave from this fact, this thesis will discover how Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu, Nusakambangan treats terrorism prisoners. Theory used as guidance in answering the problem of building death punishment convict for terrorism case in criminal theory developed by Jheremy Bentham, Cessare Becaria and other socialists state that the purpose ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007

T20813

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian