Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap pelanggaran mekanisme penagihan dalam peer to peer lending dengan mengkaji peraturan apa saja yang mengatur mengenai peer to peer lending di Indonesia, dan bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman terhadap pelanggaran mekanisme penagihan dalam peer to peer lending. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan teknik pengolahan data secara kualitatif sehingga menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Dalam hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenai peer to peer lending di Indonesia adalah sebagai perlindungan hukum bagi pengguna dan penyelenggara dari jasa P2P Lending tersebut. Hal tersebut diatur secara khusus dalam POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan SEOJK 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox. Perlindungan hukum penerima pinjaman P2PLending dalam hal terjadinya pelanggaran saat penagihan dapat dibedakan sebagai berikut: Perlindungan bagi penerima pinjaman pada penyelenggara P2PLending legal, yaitu berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka, penerima pinjaman yang merasa dirugikan disaat penagihan dapat terlebih dahulu mengajukan penyelesaian kepada penyelenggara P2P Lending, apabila tidak mendapat kesepakatan maka penerima pinjaman dapat melakukan upaya hukum melalui litigasi maupun non litigasi dan apabila tidak ada upaya hukum non litigasi dapat melakukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan bagi Penerima pinjaman pada P2P Lending illegal tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak tersedia lembaga khusus untuk menampung pengaduan penerima pinjaman, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan akan menyesuaikan dengan tindakan pelanggaran petugas penagihan terhadap peraturan perundangan-undangan yang ada.

---

This thesis discusses the legal protection for loan recipients against the violations of the peer to peer lending (P2P Lending) billing mechanism by examining the regulations governing the P2P lending in Indonesia, and the legal protection for loan recipients against the violations of billing mechanisms in P2P lending. The method used is a normative juridical literature method with qualitative data processing techniques, resulting in descriptive-analytical research. The result concluded that the regulation regarding peer to peer lending in Indonesia serves as legal protection for users and operators of the P2P Lending service. This is specifically regulated in POJK 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-Based Borrowing and Lending Services, POJK 13/POJK.02/2018 regarding Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector, SEOJK18/SEOJK.02/2017 regarding Governance and Information Technology Risk Management in Information Technology-Based Borrowing and Lending Services, and SEOJK 21/ SEOJK.02/2019 regarding Regulatory Sandbox. The legal protection for P2P Lending loan recipients in the event of a violation during the billing process can be distinguished as follows: Protection for loan recipients at legal P2P Lending operators based on POJK Number 18 / POJK.07 / 2018 regarding Consumer Complaint services in the Financial Services Sector. The loan recipients who feel disadvantaged during the billing process can first submit a settlement to the P2P Lending organizer. If there is no agreement, the loan recipient can take legal action through litigation and non-litigation, and if there is no non-litigation legal remedy, he can file a complaint with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK). Protection for loan recipients in illegal P2P lending does not follow the rules set by the Financial Services Authority. Therefore, no institution will accommodate complaints from loan recipients. Thus, the form of legal protection provided will be adjusted to the actions conducted by billing officers that violated the existing laws and regulations"

"Penelitian ini mengkaji sistematika wacana penagihan pinjaman online. Pinjaman online merupakan salah satu jasa layanan keuangan yang ramai dimanfaatkan publik saat ini. Namun, upaya penagihan pinjaman online menimbulkan permasalahan tersendiri di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan paparan mengenai tindak tutur serta sistematika yang mengisi wacana penagihan pinjaman online. Sumber data penelitian ini adalah 50 tangkapan layar penagihan pinjaman online pada akun instagram. Data penelitian berupa tuturan-tuturan pada saat kreditur menagih debitur. Analisis dilakukan dengan mengimplementasikan taksonomi tindak tutur Searle (1979), konsep tindak tutur campuran dari Hancher (1979) dan tuturan ancaman Beller (2005). Berdasarkan hasil pencermatan, sistematika wacana penagihan pinjaman online dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu format dan fungsi. Tuturan penagihan pinjaman online terdiri atas berbagai format, yakni kondisional, konjungtif, disjungtif, dan temporal. Dilihat dari segi fungsi, tuturan penagihan pinjaman online hanya terdiri atas lokusi komisif dan direktif.

---

This study examines systematics of online loan collection discourse. Online loans are one of the financial services that are currently being used by the public. However, online loan collection have created its own problems among the public. This study aims to provide an explanation of the speech acts and systematics that fill the discourse on online loan collection. Data source for this research are 50 screenshots of online loan collection in Instagram accounts. The observed research data is in the form of utterances when the creditor collects loan from the debtor. The analysis was carried out by implementing Searle’s taxonomy of speech acts (1979) concept of mixed speech acts from Hancher (1979) and Beller's threatening utterances (2010). Based on the results of analysis, the systematic discourse of online loan collection can be seen from two perspectives, namely format and function. Online loan collection utterances consist of various formats, namely conditional, conjunctive, disjunctive, and temporal. In terms of function, online loan collection utterances only consist of commissive and directive locutions."