Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query
Angling Dandy Wicaksana
"
Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? 3. Bagaimana pengaturan Mutasi dan Demosi yang seharusnya di berlakukan? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Elly Rahmawati Anggraini
"
Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan.
Hasil ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T37189
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Nurwati
1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Anggraini
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tintrin Wahyuni
Depok: Universitas Indonesia, 1984
S26299
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Fazryah Ulfa
"
ABSTRAK
Demosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yang
prestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukansuatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang
melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji
yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosi
dijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah,
melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempat
pekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya,
perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh tersebut. Penulis mencoba untuk menganalisa kasus ...
"
2016
S65658
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dede Adang Yusuf
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S6192
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eryka Rahmawati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S24660
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Luthfi Muhamad Hasya
"
Skripsi ini membahas tentang implementasi pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2013 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan pendekatan kualitiatif dan hasil penelitian hukum ini bersifat penelitian deskriptif.
Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Teknis mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Eirene Lamtiur Setyawati
"
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian keagenan secara sepihak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang sumber datanya adalah data sekunder. Pengaturan perjanjian di Indonesia dianggap sebagai pedoman agar perlindungan dan keadilan terwujud dalam suatu perjanjian, maka diharapkan pelaksanaannya berlangsung secara proporsional dan adil. Maka dari itu, perjanjian keagenan diharapkan dapat berlangsung secara proporsional mewujudkan pertukaran hak dan kewajiban secara adil. Dalam terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya, maka kadar kesalahannya harus diukur berdasarkan asas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
