Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fadli Ramadhanil
Pemenuhan prinsip keadilan pemilu dalam penyelesaian sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah: studi putusan sengketa pencalonan pemilihan kepala daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 = The fulfillment of electoral justice principle in settlement of candidacy dispute for regional head election study of decision for candidacy dispute of regional head election from 2015 to 2017
" Kewenangan penyelesaian sengketa pencalonan adalah hal yang baru oleh lembaga pengawas pemilu. Pada pelaksanannya, terdapat banyak kendala yang muncul, yang salah satunya adalah, akibat sengketa pencalona terjadi penundaan pilkada di lima daerah pada pelaksanaan Pilkada 2015. Padahal, sengketa pencalonan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan pemilu dan perlindungan hak plih, tak semestinya terjadi kendala seperti itu. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah, yakni bagaimanakah persoalan peraturan penyelesaian sengketa pencalonan di dalam pelaksanaan Pilkada ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49283
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susilo Yanuardi
Peranan dewan kehormatan penyelenggara pemilu peran dalam mendapatkan keadilan bagi calon peserta Pemilukada : studi kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2013 = Dkpp role for election candidate in gaining justice case study east java governor election in 2013
" Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library