Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan politik merupakan jendela kamar dari sebuah parpol. Ia sanggup menghubungkan parpol dengan masyarakat. Khususnya calon pemilih. Tidak ada partai politik, calon legislatif dan calon presiden berikut wakilnya yang ingin maju dan memenangkan kompetisi Pemilu 2009 tanpa mengandalakan iklan politik. Demikian pentingnya peran iklan politik dalam "bisnis parpol" sehingga salah satu parameter bonafiditas parpol terletak pada seberapa banyak data yang digelontorkan untuk iklan tersebut."

"Perubahan peta kekuatan parpol tampaknya akan kembali pada pemilu 2009. Terlebih dalam kurun waktu 2006-2008 dalam politik di Aceh. Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh membawa implikasi pada dua hal. Pertama, diperbolehkannya calon independen dalam ajang pilkada. Kedua, disahkannya keberadaan parpol lokal untuk bertarung di pemilu legislatif provinsi dan kabupaten/kota. Pilkada di sebagian besar wilayah Aceh pada 11 Desember 2006 telah mengubah basis wilayah parpol nasional. Kemenangan calon-calon independen yang didukung mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di 6 kabupaten/kota (Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Aceh Jaya, Kota Lhokseumawe dan Kota Sabang), Aceh Barat, Aceh Selatan, Bireuen, dan Pidie Jaya menyusul kemenangan calon independen serta di tingkat provinsi akan memberi dorongan yang sangat kuat bagi perubahan peta politik. Kekuatan calon independen yang berasal dari unsur GAM dan Sentral Informasi referendum Aceh (SIRA) juga dibuktikan lewat pemilihan gubernur. Situasi politik di Aceh memang berubah drastis setelah bencana tsunami. Selain gagasan calon independen diadopsi dalam UU Pemerintahan Aceh, gagasan pembentukan parpol lokal pun direalisasikan sebagai konsekuensi dari Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Kendati tidak dapat bertarung di level nasional, kekuatan partai lokal akan sangat diperhitungkan dalam pemilihan anggota DPRA dan DPRK. PA yang dibentuk mantan kombatan dan aktivis GAM, selain mempertahankan basis massa, juga memperluas jaringan yang sebelumnya dikuasai oleh partai-partai nasional. Perebutan suara pemilih, selain akan diwarnai persaingan antarsesama partai lokal dan partai nasional."

"Penelitian ini hendak mengetahui perilaku memilih masyarakat adat Ternate dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009. Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei di enam kelurahan di Kota Ternate dengan total sampel sebanyak 120 responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Hasil survei menunjukkan perilaku memilih masyarakat adat Ternate dalam Pemilu Legislatif Kota Ternate tahun 2009 adalah perilaku memilih berdasarkan atas ikatan primordial karena rata-rata pemilih dalam memilih partai dan caleg atas dasar hubungan keluarga, etnis, serta figur Sultan dan Boki. Karakteristik pemilih dalam masyarakat adat Ternate yang primordial dipengaruhi oleh variabel geografis, keterlibatan dalam adat, kedekatan dengan partai dan caleg serta perilaku politik Sultan dan Boki. Berdasarkan letak geografis, rata-rata kelurahan yang berada di wilayah Kesultanan Ternate dimenangkan oleh Partai Demokrat, dan responden yang memiliki keterlibatan dalam adat Ternate juga memiliki kecenderungan memilih Partai Demokrat. Responden yang memiliki kedekatan dengan partai dan caleg sebagian besar memilih partai lama seperti Golkar, PPP dan PDIP. Sedangkan responden yang terpengaruh oleh perilaku Sultan dan Boki bukan termasuk pemilih loyal partai karena sebagian besar mereka merubah pilihan partainya di Pemilu 2009. Implikasi teoritis dalam penelitian ini menunjukkan faktor sosiologis dan psikologis dapat menjelaskan perilaku memilih dalam masyarakat adat, temuan dalam penelitian ini juga bukan hal yang baru karena faktor sosiologis dan psikologis dalam penelitian sebelumnya juga berpengaruh dalam penelitian ini. Namun yang berbeda adalah objek penelitian, dimana Kesultanan dan masyarakat adat Ternate yaitu komunitas masyarakat yang memiliki struktur dan kultur yang terbangun sejak abad ke-13.

---

This study wishes to determine voting behavior of indigenous peoples of Ternate and the factors that influence voting behavior in the legislative elections of Ternate in 2009. Researchers using quantitative methods with a survey approach in six kelurahan in Ternate with 120 respondents.

The survey results showed the voting behavior of indigenous peoples of Ternate Ternate in the Legislative elections of 2009 were voting behavior based on primordial loyalty because the average voter in selecting the party and the candidates on the basis of family, ethnicity, and the figure of Sultan and Boki. The Characteristics primordial voters in the Ternate was influenced by geographic variables, involvement in adat, closeness to parties and candidates, and political behavior of the Sultan and Boki.

Based on geographic location, the average kelurahan are located in the Sultan Ternate authority was won by the Democrats Party, and respondents who have an involvement in adat Ternate also have voted Democrat. Respondents who have a closeness with the party and candidate most choose the old parties such as Golkar, PPP and PDI-P. While the respondents are influenced by the political behavior of the Sultan and Boki not including the loyal party voters because most of them change his party's choice in the 2009 election.

Theoretical implication show that in this study is nothing new, because the sociological and psychological factors in previous studies was also influential in this study. But what is different is the object of research, where the Sultanate of Ternate and the community of indigenous communities that have a structure and culture that was established since the 13th century."

"Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic."