Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peristiwa kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya Zulkarnain dan Gong Matua Siregar dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2008. Terpilihnya pasangan calon perseorangan ini menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara, merupakan kemenangan yang pertama pada pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten di Indonesia. Pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar berhasil menggungguli pasangan lainnya, termasuk pasangan-pasangan calon yang diusung oleh partai politik.Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori demokrasi Robert Dahl yang mengajukan indikator-indikator menuju perubahan demokrasi, teori Juan Linz yang menjelaskan agar demokrasi dapat terkonsolidasi. Dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teori elit, teori komunikasi politik, dan teori political marketing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari KPUD Kabupaten Batu Bara, Bappeda Kabupaten Batu Bara, bukubuku, literatur, jurnal dan beberapa sumber internet, serta wawancara mendalam dengan 7 sumber informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor dominan penyebab kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar. Dua faktor dominan yang dimaksud antara lain, yang pertama, faktor ketokohan OK. Arya sebagai pejuang pemekaran. Dan yang kedua, faktor organisasi GEMKARA sebagai mesin pemenangan pengganti partai politik. Disisi lain kemenangan pasangan calon perseorangan OK. Arya dan Gong Siregar menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pola rekrutmen dan mesin pemenangan partai poltik.

---

This Reseach is based on the case of personal candidates OK. Arya Zulkarnain and Gong Matua Siregar Winning local elections in the District of Batu Bara in 2008. The election of personal candidates to be the Regent and Vice Regent in the District of Batu Bara, is the first victory in the local elections at the district level in Indonesia. Personal candidates OK. Arya and Gong Siregar managed to win from the other candidates, particularly the candidate promoted by political parties.

As a frame of mind which became the foundation theory, this research uses the theory of democracy Robert Dahl who filed the indicators toward democratic change, Juan Linz theory that explains that democracy can be consolidated. And in this study the author also uses an elite theory, theories of political communication and political marketing theory. This research used qualitative methods, the technique of collecting data from KPUD in the district of Batu Bara, Bappeda in the district of Batu Bara, books, literature, journals and internet sources, as well as in-depth interviews with 7 sources of informants.

The results showed that, there are 2 (two) dominant factors causing personal candidate wins OK. Arya and Gong Siregar. two dominant factors are, among others, the first Factors figure OK. Arya as a fighter who makes the blossoming district. And second, organizational factors GEMKARA as a substitute for a political party winning machine. On the other hand the victory of personal candidates OK. Arya and Gong Siregar shows that there are problems in the recruitment pattern and the winning party's machine politic."

"Dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, terjadi penyimpangan dalam pengategorisasian kriteria TPS, yaitu tidak mengacu pada kategoisasi yang lazim digunakan Polri. Hal ini melanggar MoU Helsinki, karena pelibatan polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi yang diperbolehkan di NAD. Bahrumsyah selaku Kapolda NAD melakukan negosiasi dengan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa dalam hal penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Selain itu Kapolda NAD menerapkan strategi mewujudkan Pilkada damai dengan membentuk Pokja Pilkada Damai, yang melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat, di samping melaksanakan operasi khusus kepolisian pengamanan Pilkada NAD 2006.

---

In the framework of safeguarding the electoral of NAD 2006 by the police, there was irregularity in polling stations criterion, it did not refer to the commonly categorization used by police. This violets the Helsinki MoU, because of the involvement of police in securing the NAD 2006 election exceeded the allowed number of police in Aceh. Bahrumsyah the chief of NAD Police Department, had decided to negotiate with Peter Feid as the EU representative in terms of the use police students interns in securing the election of NAD 2006. In addition he implemented strategies to realize peaceful elections by forming a working group of peace, which involved representatives of the government and elements of society, besides carrying out of special operation of safe guarding the NAD 2006 elections."

"ABSTRAKAda beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih, diantaranya faktor psikologis, faktor sosiologis, faktor rasional, dan faktor geografis. Penelitian ini berfokus pada karakteristik lokasi yang dimiliki oleh wilayah pemenangan masing-masing kandidat pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan tahun 2015 dan pola keruangan yang terbentuk. Penelitian dilakukan dengan mengolah data sekunder hingga menemukan titik-titik sampel basis massa masing-masing kandidat, yang kemudian akan diteliti faktor apa yang menjadi pendorong keputusan memilih di lokasi tersebut. Hasil yang diperoleh adalah terdapat karakteristik lokasi yang berbeda-beda pada basis massa kandidat satu dan lainnya, serta faktor utama pendorongnya pun berbeda. Faktor geografis merupakan faktor signifikan dalam keputusan memilih. Pola keruangan yang terbentuk terbagi menjadi dua, yaitu pola keruangan antar basis masa kandidat dan pola keruangan menurut selisih hasil suara.

---

ABSTRACTThere are several factors that influence voting behavior, including psychological factors, sociological factors, rational factors, and geographic factors. This study focuses on the characteristics of locations owned by each region winning candidate in South Tangerang Mayor Election 2015 and the spatial patterns are formed. The study was conducted with secondary data processing to find points of sample mass base of each candidate, which will then be examined what factors are driving the decision to choose the location. The results are there characteristics of different locations on a mass basis and one other candidate, as well as the main factor driving force was different. Geographical factor is a significant factor in the decision to choose. Spatial patterns formed divided into two, namely the spatial patterns between the base period and the candidate spatial patterns according to the difference in sound results."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Huru-hara demokratisasi lokal khususnya kasus kerusuhan pilkada yang menempatkan ruang spasial di Kabupaten Tuban. Temporal yang diambil adalah perisitiwa kerusuhan Pilkada tahun 2006 yang mencoba ditarik mundur dengan menelisik berbagai situasi dan peristiwa politik lokal sejak terpilihnya Haeny sebagai wakil ketua DPRD kabupaten Tuban pada tahun 1997. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala sosial yang menyertai setiap peristiwa dan momentum politik yang berujung pada kerusuhan Pilkada pada tahun 2006. Berbagai kasus kerusuhan pilkada di Indonesia bersifat partikulistik dengan faktor determinan yang berbeda-beda. Kerusuhan pilkada kabupaten tuban 2006 merupakan kasus kerusuhan yang tidak disebabkan oleh faktor tunggal, terdapat banyak faktor pendukung lain yang menyebabkan meletusnya perirtiwa Tuban membara tahun 2006. Faktor Meletusnya peristiwa kerusuhan pilkada tuban tahun 2006 disebakan oleh faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum yang menyebabkan kerusuhan Pilkada tuban dipicu oleh banyaknya kecurangan Pilkada yang dilakukan oleh kubu pasangan Haeny-Lilik Heli yang mengakibatkan kekalahan yang terpaut tipis di kubu Noor Nahar-Tjong Ping Nonstop . Berita mengenai berbagai kecurangan yang dilakukan oleh kubu Heli begitu cepat menyebar di kalangan pendukung Nonstop sehingga terjadi gerakan massa untuk melakukan aksi. Sedangkan sebab khusus kerusuhan pilkada tuban dipicu oleh latar belakang politik di Kabupaten Tuban yang bersifat unik antara Partai Golkar dan PDIP dan PKB. Politik lanjutan yang digelar pasca pemilu 1999 telah menimbulkan sejumlah ketegangan pada elit politik hingga massa pendukungnya. Proses lanjutan tersebut diantaranya merupakan persaingan Partai Golkar, PDIP dan PKB dalam memperebutkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Tuban periode 1999-2004 yang berakhir dengan kemenangan Haeny Relawati dari Partai Golkar. Tidak hanya sampai disitu pertarungan lanjutan yang sebenarnya justru terjadi pada Pilkada Tuban 2001 yang memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Tuban periode 2001-2006.

---

ABSTRACT This thesis discusses the local democratization riots, especially in the case of regional elections that place spatial space in Tuban Regency. Temporal taken is the event of 2006 elections that was elected by Haeny as vice chairman of Tuban district council in 1997. This is done to identify the social phenomena that accompany every political event and momentum which led to unrest in 2006. Various cases of regional election unrest in Indonesia are particulate with different determinants. The eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was the result of the eruption of the incidents of the regional head election in 2006 was caused by general factors and special factors. The general factor causing the unrest of Tuban election was triggered by the number of election fraud conducted by the Haeny Lilik Heli stronghold which resulted in a slight deficit in the Noordin Nahar Tjong Ping Nonstop group. News of the various fraud by Heli stronghold so rapid spread among Nonstop supporters so that the mass movement to take action. While the unique causes of the election unrest were triggered by the political background in Tuban Regency which is unique between Golkar Party and PDIP and PKB. The continued politics that followed post 1999 elections has caused some tension in the political elite to the masses of supporters. The follow up process among others is the competition of Golkar Party, PDI P, and PKB in fighting for Chairman of Tuban District Council of 1999 2004 period ended with Haeny Relawati victory from Golkar Party. Not only there was a follow up fighting that actually happened at the Tuban election 2001 who was fighting over the seat of Regent and Vice Regent of Tuban period 2001 2006. "

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan APBD memungkinkan penyalahgunaan anggaran dengan memanipulasi anggaran untuk menarik simpati dari pemilih untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Itu menyebabkan anggaran pemerintah membentuk siklus yang mengikuti tahun pemilihan. Dalam politik teori anggaran publik, keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada keputusan teknis tetapi juga keputusan politik. Kekuatan kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam keputusan anggaran. Studi ini dilakukan untuk melihat pola siklus anggaran yang terjadi pada tahun pemilu dan bagaimana peran koalisi partai kepala daerah di DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran. Siklus anggaran dianalisis dalam sisi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat keseluruhan pola siklus anggaran. Penelitian ini menggunakan data panel dari 502 kabupaten/kota pada periode 2011-2017 menggunakan Fixed Effect Model dan Pooled OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh tahun pemilihan pada tingkat agregat pendapatan dan pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran dibiayai dari peningkatan sisi pendapatan. Di sisi pendapatan, PAD meningkat pada tahun pemilihan yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang relatif lebih tinggi di bidang ekonomi, perumahan dan fasilitas publik, kesehatan dan fungsi perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat. Dan sebagian besar jenis anggaran yang relatif lebih tinggi di tahun pemilu adalah belanja baik dan layanan dan belanja karyawan. Pangsa koalisi partai kepala daerah di DPRD signifikan terhadap pengeluaran dan pendapatan di tingkat agregat. Di tingkat komponen pengeluaran dan pendapatan, kekuatan koalisi di DPRD hanya signifikan terhadap pendapatan terutama PAD yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Karena DPRD juga memengaruhi keputusan anggaran, jika ada praktik PBC, koalisi partai kepala daerah di DPRD juga terlibat atau memiliki peran di dalamnya.

---

The first direct regional head election (Pilkada) in Indonesia was held in 2005. To win the election, regional head candidates must obtain the highest votes. On the other hand, after the implementation of decentralization in Indonesia, the regional head has the authority to manage regional finances including the authority to prepare the Regional Budget (APBD). The authority to prepare the APBD allows budget misuse by manipulating the budget to attract sympathy from voters for re-election in the next election. That causes the government budget to form a cycle that follows the election year. In the politics of public budget theory, budget decisions are not only based on technical decisions but also political decisions. The strength of interest groups plays an important role in budget decisions.

This study was conducted to look at the pattern of the budget cycle that occurred in the election year and how the role of the party coalition of regional heads in the DPRD in budget decision making. The budget cycle is analyzed in terms of income and expenditure to see the overall pattern of the budget cycle. This study uses panel data from 502 districts / cities in the period 2011-2017 using the Fixed Effect Model and Pooled OLS. The results show that there is an influence of the election year on the aggregate level of income and expenditure. This shows that the increase in expenditure was funded by an increase in income.

On the revenue side, PAD increased in the election year originating from taxes and other PAD. On the expenditure side, expenditures are relatively higher in the economic, housing and public facilities, health and social protection functions as the basic needs of people's welfare. And most types of budgets that are relatively higher in the election year are good spending and service and employee spending. The share of the party head coalition in the DPRD is significant on expenditure and income at the aggregate level. At the level of expenditure and revenue components, the strength of the coalition in the DPRD is only significant to revenues, especially PAD derived from taxes and other PAD. Because the DPRD also influences budget decisions, if PBC practices are involved, the regional head party coalition in the DPRD is also involved or has a role in it."