Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Corruption, good governance and civil society
" Korupsi, dewasa ini, merupakan masalah yang serius dan akut yang di hadapi oleh Bangsa Indonesia dalam rangka untuk mewujudlan tata pemerintahan yang baik... ... "
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Good governance(Tata pemerintahan yang baik)untuk comman good (kesejahteraan umum)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Askin Harta Mulya
Dasar hukum dan eksistensi implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = The law and the existence implementation of the general principles of good governance on the stipulation of the clear and clean status of the mining business license iup with consideration to the law no 4 year 2009 concerning the mineral and coal min
" Tesis ini membahas tentang penetapan status clear and clean pada izin usaha pertambangan (IUP) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan melakukan analisa dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan peraturan lainnya yang terkait dengan analisa tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penulisan ini memberikan kesimpulan bahwa penetapan status clear and clean pada IUP telah sesuai ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yohanes Febrientama Yubilianto
Tinjauan terhadap Pengaturan dan Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Tata Kelola Riset Nasional pasca Sentralisasi Lembaga Riset = A Review of the Regulation and Institution of the National Research and Innovation Agency and National Research Governance after the Centralization of Research Institutions
" Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Apriyanti
Pengaturan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batu Bara = Regulation of General Good Governance Principles in Granting Mineral and Coal Mining Business Permits Based on the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 7 of 2020
" Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan di daerah kerap kali  menimbulkan polemik. Permasalahan yang terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ini bisa merugikan negara hingga mencapai angka triliun rupiah. Terlebih, hal ini berkaitan dengan tindakan Badan/Pejabat Negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Genoveva Margi
Penerapan Prinsip Good Governance pada Implementasi Joint Analysis dalam Rangka Pengawasan Wajib Pajak serta Wajib Bayar di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = The Application of Good Governance Principles on The Implementation of Joint Analysis in The Framework of Taxpayer Supervision at The Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
" Demokratisasi sistem pemungutan pajak di Indonesia, Self-Assessment System, berpotensi meningkatkan kecurangan pajak. Akibatnya, salah satu upaya pemerintah mengoptimalisasi penerimaan pajak adalah dengan melakukan Joint Program, program sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam Joint Program terdapat sebuah sistem terintegrasi, yaitu Joint Analysis, yang berguna mengawasi kepatuhan perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor ekspor dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus terhadap ketentuan kepabeanan, cukai, dan perpajakan serta mendukung optimalisasi ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Hanif Muslim
Evaluasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Rekomendasi Perbaikan Proses Berdasarkan Kerangka Kerja COBIT 5: Studi Kasus Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia = The Evaluation of Information Technology Management and Recommendation of Process Improvement Using COBIT 5 Framework: Study Case Indonesian Institute Of Sciences
" Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu ... "
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
M. Rendi Aridhayandi
Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintah yang baik ( good governance) dibidang pembinaan dan pengwasan indikasi geogragfis
" Abstrak
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut harus melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah dibidang pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis sesuai dengan amanat Pasal 70 dan 71 ... "
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:4 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siska Yuniza
Analisis reformasi birokrasi pada mahkamah konstitusi ri dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik good governance = Analysis of bureaucracy reform at constitutional court of republic of indonesia in attempt to establish good governance / Siska Yuniza
" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di MK, mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di MK, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi MK dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, jurnal, karya akhir, peraturan yang berlaku, dan laporan-laporan yang disusun oleh MK. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penilaian PMPRB, ... "
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman Masdiana
Netralitas pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik = The neutrality of civil servants in the implementation of the election of regional heads to achieve the good governance principles / Abdurrahman Masdiana
" ABSTRAK
Penelitian ini meneliti bagaimana urgensi netralitas PNS dalam pilkada untuk mewujudkan AUPB, dan melihat bagaimana permasalahan penerapan netralitas PNS dalam beberapa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasanya Pilkada di berbagai daerah di Indonesia beberapa waktu kebelakang masih diwarnai dengan beberapa permasalahan dan sengketa pasca pilkada dilaksanakan, hal tersebut dilatarbelakangi berbagai hal dan yang spesifik berkaitan dengan penelitian ini adalah pelanggaran terhadap netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada. Pada hasil penelitian, terlihat dengan jelas bahwa netralitas PNS dalam pelaksanaan Pilkada merupakan suatu ... "
2017
T49042
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>