Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 80 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Christine S.T. Kansil
Pokok-pokok pemerintahan di daerah
Jakarta: Rineka Cipta, 1991
352 KAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Yudoyono
Otonomi daerah : desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur Pemda dan anggota DPRD
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001
351.1 BAM o (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
S.H. Sarundajang
Babak baru sistem pemerintahan daerah
Jakarta: Kata Hasta, 2005
320.8 SAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fadel Muhammad
Reinventing local government : pengalaman dari daerah
Jakarta: Kompas Gramedia, 2008
320.8 FAD r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perundang-undangan pokok-pokok pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa : undang-undang no.5/1974 dan No.5/1979
Bogor: Politeia, 1980
352.026 PER (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Christine S.T. Kansil
pokok-pokok Pemerintahan Di Indonesia
Jakarta: Bumi Aksara, 1984
352 KAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Putusan nomor 006/PUU-III/2005 : pengujian UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Mahkamah Konstitusi RI, 2006
R 342.09 IND p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika RI , 2005
R 320.83 IND u
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
K.D. Andaru Nugroho
Persepsi geopolitik pimpinan daerah dalam pelaksanaan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (studi kasus di kabupaten karanganyar jawa tengah)
" Era reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari aentralistik ke desentralistik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dihadapkan dengan paradigma sentralistik masa lalu selama 32 tahun, perubahan paradigma tersebut menimbulkan permasalahan yang justru hanya akan menggeser pola scntralistik ke daerah. Di sisi lain gegar desentralisasi menimbulkan persepsi ketidakberdayaan daerah dalam membiayai kcmandinan yang diterima dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu. Padahal dilaksanakannya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah, schingga ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T4951
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deddi Nordiawan
Rekonstruksi pemicu dan pembentuk budaya yang mendorong kinerja dalam siklus manajemen kinerja pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur = Reconstruction of enabler and building block of performance driven culture in performance management cycle at East Java Province
" [ABSTRAK
Kajian ini membahas tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorong kinerja untuk meningkatkan efektivitas manajemen kinerja di pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan soft systems methodology (Checkland & Scholes, 1990) dengan dual imperative of action research (McKay & Marshall, 2001) melalui 4 (empat) tahapan SSM (Checkland & Poulter, 2006). Kajian ini memetakan permasalahan faktual di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan tidak efektifnya tahapan pembelajaran dikarenakan kurangnya budaya yang mendorong kinerja. Kajian ini merekonstruksi konsep Marr (2009) tentang pemicu dan pembentuk budaya yang mendorong ... "
2015
D2064
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>