Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Vanda Noviana
"
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjalankan jabatannya guna melayani kepentingan masyarakat atau para pihak yang memerlukan bukti hukum berupa akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Para pihak yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan jual beli memerlukan PPAT untuk membuat akta otentik atas jual beli yang dilakukan.
Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Adapun dengan latar belakang demikian penulis ingin menganalisamengenai ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45176
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wa Ode Adhinda Putri Syara Lestari Syahbuddin
"
Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini. Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vici Lestari
"
ABSTRAK
Thesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dan
kaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yang
dirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuan
seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan
suatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh karena pemberian
kuasa merupakan perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baik
yang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sama
sekali selama ...
"
2010
T27939
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Marcivia Rahmani
"
ABSTRAK
Kepemilikan suatu subjek hukum terhadap hak atas tanah, tidak bisa mengesampingkan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun bila terjadi transaksi jual-beli hak atas tanah yang tidak sesuai tetapi kemudian tetap dapat terjadi proses pengalihan hak atas tanah, maka hal itu bisa menjadi pengecualian tersendiri yang patut disertai dengan landasan yang memiliki nilai justifikasi yang pantas. Suatu Putusan Pengadilan dapat dimohonkan sebagai solusi dari proses pengalihan ...
"
2013
T32603
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fachrysa Ditia Zulfira
"
Penelitian ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan tentang administrasi pertanahan pada kegiatan pendaftaran tanah di lingkup pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi pertanahan di Desa Kelubir dan Desa Pimping, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun masukan bagi pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya di bidang pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library