Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nasution, Bulan Purnama
Peran kepemimpinan bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas = Leadership roles regent Ali Sutan Harahap post proliferation in Padang Lawas District
" Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap pascapemekaran di Kabupaten Padang Lawas. Teori yang digunakan adalah konsep kepemimpinan, peran kepemimpinan, fungsi kepemimpinan. Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peran kepemimpinan Bupati Ali Sutan Harahap dalam menjalani peran dilihat dari 3 tiga dimensi yaitu interpersonal role, informasional role, dan decisional role. Hanya peran informasional role yang sudah sesuai sedangkan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkikha Dwi Dharma
Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District
" ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45362
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Henny Liauw
Analisis yuridis penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi jabatan notaris = Juridical analysis determination of formation notary in regard to economic growth rate based Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang formasi jabatan notaris
" Tesis ini membahas mengenai analisis yuridis penentuan formasi jabataan notaris dalam kaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, pemekaran wilayah dan peningkatan lulusan magister kenotariatan berdasarjkan PermenKumHam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan formasi jabatan notaris belum memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia hal ini terbukti dari belum diaturnya didalam PermenKumHam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44935
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinaga, Rosmaida
Pemerintahan kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua) 1892-1962
" Disertasi ini membahas Pemerintahan Kolonial Belanda di Nederlands Nieuw Guinea (Papua) pada periode 1898 hingga 1962. Penelitian ini mendeskripsikan motivasi penegakan kekuasaan dan ekspansi kolonial Belanda di NNG. Pendekatan struktural dan teori imperialisme modern digunakan untuk menjelaskan kausalitas umum dan unik ekspansi kolonial Belanda di NNG. Studi ini menemukan bahwa pembagian wilayah (pemekaran wilayah) pemerintahan kolonial Belanda di NNG diawali dengan kegiatan penjajakan wilayah untuk menetapkan pos pemerintahan dan batas wilayah, pembangunan sarana dan prasarana ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia , 2010
D1812
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hendris Mur Aditama
Tingkat perkembangan wilayah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat
" Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan tingkat perkembangan wilayah Kota Pariaman dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bersifat keruangan berupa teknik overlay dengan unit analisis kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel infrastruktur kota dengan parameter jaringan jalan, pelayana listrik, pelayanan air minum dan pelayanan persampahan, variabel penggunaan tanah dan variabel penduduk dengan parameter jumlah dan kepadatan penduduk dapat menggambarkan tingkat perkembangan wilayah kota Pariaman baik ... "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S34168
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Gilang Sukmahavi
Peranan Ulama dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten 1999-2000 = The Role of Ulama in Banten Province's Forming in 1999-2000
" Isu pemekaran wilayah di Indonesia muncul kepermukaan pada tahun 1999, pasca turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Banten yang merupakan wilayah Eks-Keresidenan masa Hindia Belanda muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari Jawa Barat. Gagasan ini muncul setelah dua kali mendapatkan halangan menjadi provinsi pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Ulama menjadi corong pertama dalam hal gagasan pembentukan provinsi Banten. Lobi politik baik formal ataupun ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S53323
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldi Pratama Aji
Peranan Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB) dalam Proses Pemekaran Wilayah 2002-2007 = The Role of the West Bandung Regency Establishment Committee (KPKBB) in the Regional Proliferation Process 2002?2007
" Artikel ini membahas sepak terjang dari kelompok masyarakat sistematis yang menginginkan terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Salah satu daerah sebagai hasil dari praktik pemekaran wilayah adalah Kabupaten Bandung Barat. Dalam sejarahnya, pihak yang sangat vokal memperjuangkan usaha tersebut adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat atau KPKBB. Meninjau kembali perjuangan KPKBB penting karena komite tersebut adalah “legalisasi” dari semua aspirasi dan pergerakan masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah ketika itu. Dalam rangka merekonstruksi gejala yang dimaksud, digunakan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Armalia Sarah
Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Hak atas Tanah Bekas Hak Milik Adat yang Letak Objeknya Mengalami Pemekaran Wilayah di Jakarta Selatan = The Role of Land Deed Officials In The Transfer of Land Rights to Former Customary Property Rights Whose Location is Subject to Regional Expansion in South Jakarta
" Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arini Yulfarida
Dari Maluku Kie Raha hingga Maluku Utara: pembentukan provinsi, konflik, dan awal pembangunan 1998-2007 = From Maluku Kie Raha to North Maluku establish province conflict and early development 1998-2007
" Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S69702
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library