Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh dari pemekaran kabupaten/kota terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data di tingkat kabupaten/kota dengan periode observasi antara tahun 2003 dan 2013. Batas wilayah kabupaten/kota setelah pemekaran dikembalikan menurut batas wilayah asli sebelum tahun 1999 ketika desentralisasi belum diterapkan di Indonesia sehingga didapatkan sampel data sebanyak 292 kabupaten/kota. Metode estimasi yang digunakan adalah metode synthetic control dan metode difference-in-difference menggunakan regresi panel data. Metode synthetic control digunakan untuk mengestimasi pengaruh pemekaran terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota yang melakukan pemekaran dengan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten tersebut, yaitu kabupaten/kota synthetic yang tidak melakukan pemekaran namun memiliki karakteristik yang mirip dengan kabupaten yang melakukan pemekaran. Metode difference-in-difference digunakan untuk melihat pengaruh keseluruhan dari pemekaran terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik pemekaran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari 45 kabupaten/kota yang melakukan pemekaran antara tahun 2003 dan 2013, 31 diantaranya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten synthetic-nya antara sebelum dan setelah pemekaran terjadi.

---

ABSTRACTThis study analyzes the effect of district splitting pemekaran to poverty rate. This study uses district level data between 2003 and 2013. The boundaries of districts who split are combined to their original boundaries in 1999 before the implementation of decentralization in Indonesia to get a sample of 292 districts. Synthetic control and difference in difference method are used to estimate the effect of district splitting. Synthetic control method is used to estimate the effect of splitting at the district level by comparing the poverty rate of the districts who split with their counterfactual, which is the synthetic of districts who did not split but have similar characteristics with districts who split. Difference in difference method is used to estimate the overall effect of district splitting to poverty rate. This study shows that district splitting has negative and significant effect to poverty rate in Indonesia. Among the 45 districts who split between 2003 and 2013, 31 of them have lower poverty rate compared to their respective synthetic districts before and after the proliferation."

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama.Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development.This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province.The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators."