Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Anita Archam
"
Indonesia setelah ditinggalkan oleh penjajah memiliki ungang-undanga yang mengatur bidang pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria kemudian di tahun 1997 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua peraturan perundang- undangan tersebut diciptakan untuk melindungi dan menjamin kepada rakyat khususnya bagi pemegang hak atas tanah agar status kepemilikan atas tanah tidak tumpang tindih atau terjadi perselisihan /sengketa. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat banyak sengketa pertanahan khususnya menyangkut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31496
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S6230
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Armand
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36547
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nicolas Anggono
"
[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk mententukan tanah terlantar, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP Nomor 36 Tahun ...
"
2015
T43032
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Aswan
"
ABSTRAK
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25165
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Wahyu Brahmantyo Hadiningrat
"
Dalam penulisan Tesis ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan Yang Objek Hak Tanggungannya Diblokir Oleh Kantor Pertanahan Atas Permohonan Pihak Lain, dengan contoh kasus ITC Roxy Mas Jakarta Pusat. Hal ini dilatarbelakangi dari kesalahan Kantor Pertanahan dalam meemberikan perpanjangan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan memblokir Objek Hak Tanggungan tersebut.
Dalam upaya untuk mengetahui aspek hukum pemblokiran terhadap objek Hak Tanggungan, mengetahui alasan Kantor Pertanahan melakukan pemblokiran terhadap Objek Hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26106
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Muhammad Aswan
"
ABSTRAK
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk melindungi hak-haknya yang timbul dari perhubungan hukum pinjam-meminjam dengan debitor. Diantara para kreditor, terdapat kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang piutangnya dijamin dengan jaminan hak kebendaan. Pemberian jaminan hak kebendaan tersebut telah memposisikan kreditor separatis lebih utama dibandingkan kreditor lain yang tidak dijamin dengan jaminan hak kebendaan dalam hal pembayaran utang debitor. Namun, bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, baik yang menguasai benda yang dijaminkan maupun yang tidak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37284
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Wahyu Brahmantyo Hadiningrat
2009
T37254
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Widya Putri
"
Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29211
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mahaputeri Wisnuhardjo
"
Jual beli hak atas tanah merupakan suatu perjanjian, dan salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kesepakatan dari para pihak. Undang-Undang Pokok Agraria juga memiliki asas yang terkandung di dalamnya mengenai jual beli, yaitu asas terang dan tunai. Syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat kumulatif, apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka konsekuensinya tetap berlaku pada perjanjian yang dimaksudkan. Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai salah ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
