Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query
F.X. Djumialdji
Jakarta: Rineka Cipta, 1991
346.02 DJU p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Soegiarso RS
"
ABSTRAK
Dikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisi
sosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegara
yang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untuk
pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah da
lam pembangunan sangat diperlukan.
Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yang
berupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak lang
sung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan
dengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkan
membatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,
Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapat
an dan Belanja Negara dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Boedi Maryoto
"
Tidak ada abstra ...
"
Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irmatan
"
Perjanjian pembarongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Ada pun alasan penulis untuk memilih topik mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah karena akhir-akhir ini pembangunan sarana perhubungan seperti peningkatan jalan dan jembatan semakin meningkat sehinqga penting untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pada prakteknya. Peraturan pemborongan pekerjaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan A.V. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Julia Nurrachmi
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
Yogyakarta: Liberty, 1982
344.063 635 SRI h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Purnamawati
"
ABSTRAK
Didalam rangka mengisi kemerdekaan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bentuk bangunan gedung-gedung, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pemborong untuk melaksanakannya, hal ini didahului dengan adanya perjanjian pemborongan, dimana akibat adanya perjanjian ini maka menimbulkan hubungan - hubungan Perdata. Karena adanya hubungan keperdataanlah maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang ada hubungannya dengan Pemborongan Pekerjaan serperti ter sebut diatas, yaitu dengan memilih judul: "Perjanjian Pemborongan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Mulianti Ratnasari
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S20657
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kristiyono Soeripto
"
ABSTRAK
Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan untuk penelitian/pengembangan ilmu Hukum (Perdata) khususnya di bidang Hukum Perjanjian Pemborongan.
Dalam memecahkan masalah transportasi di masa mendatang tidaklah mudah bila tidak dibarengi dengan terobosan-terobosan berupa penelitian-penelitian di sektor perhubungan dan untuk menunjang keberhasilan penelitian tersebut disediakanlah dana dari pemerintah yang setiap tahun tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP).
Pelaksanaan penelitian tersebut membutuhkan kualifikasi pengetahuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sirlan
"
Peranan hukum perjanjian khususnya hukum perjanjian pemborongan sangat penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi pesawat helicopter, Polri sebagai pemberi tugas dan CV Jaya Agung sebagai pemborong. Perjanjian pemborongan rehabilitasi pesawat helicopter antara Polri dengan CV Jaya Agung, pelaksanaannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka para pihak wajib memenuhi ketentuan dalam Keputusan Presiden RI No 29 Tahun 1984 dan Keputusan Presiden RI No 6 tahun 1988. Pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan untuk memperoleh gambaran ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
