Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hani Yuliati
Analisa potensi pemanfaatan obligasi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur = Analysis of the potential use of bonds as an alternative infrastructure financing
" Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu. Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31815
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aspek Hukum Pembiayaan Infrastruktur Jalan
" jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pembukaan menyebutkan untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan berbangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak ... "
300 JIH 1:1 2010
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Fauziah
Implementasi Sukuk Negara untuk Pembiayaan Infrastruktur: Pendekatan Analytic Network Process = State Sukuk Implementation for Infrastructure Financing: Analytic Network Process Approach.
" ABSTRAK
Sukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Tetapi sejak 2013 sampai 2018, penerbitan sukuk untuk pembiayaan infrastruktur masih rendah dibanding nilai underlying asset yang tersedia yakni nilai investasi infrastruktur yang dibutuhkan dan aset BMN yang dimiliki negara. Melihat hal itu, maka dibutuhkan evaluasi guna mengoptimalkan implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah implementasi sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia dan mengusulkan solusi ... "
2020
T54942
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faiq Fahmi Bahwal
Pembiayaan alternatif berbasis syariah untuk pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Batang = Sharia-based alternative funding for rural infrastructure development in Batang District
" ABSTRACT
Dalam membangun infrastruktur, pemerintah belum bisa banyak mengalokasikan pembangunan infrastruktur karena keterbatasan anggaran negara. Pemerintah hanya mampu membiayai sebesar 41,3 saja dari kebutuhan biaya pembangunan periode 2015-2019 di seluruh Indonesia Bappenas 2016b. Oleh karena itu, dalam membiayai pembangunan infrastruktur dibutuhkan skema pembiayaan lain diluar APBN dan APBD yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu opsi pembiayaan yang bisa digunakan adalah pembiayaan berbasis syariah Rarasati 2014. Pembiayaan infrastruktur dapat dibiayai secara syariah karena di dalamnya tidak ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jamal Rizki
Skema pembiayaan publik terhadap infrastruktur transportasi mass rapid transit di Jakarta = Public financing scheme on transportation infrastructure of mass rapid transit in Jakarta / Jamal Rizki
" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38964
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jatmiko
Kendala dan kelayakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk negara sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur (studi kasus: proyek pembangunan Bandar Udara baru Kertajati, Majalengka) = Constraint and feasibility sovereign Syariah securities/Sovereign Sukuk as an alternative fianancing infrastructure project (case study: the new airport Kertajati construction project, Majalengka)
" Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) ... "
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012
T31836
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Abdi Nugroho
Aspek Hukum Pekerjaan Tambah/Kurang (Variation Order) Pembiayaan Infrastruktur Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tahap 1 = Legal Aspects of Variation Order in Infrastructure Financing Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Phase 1
" Transaksi pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta bersumber dari pinjaman luar negeri Jepang melalui Japanese International Cooperation Agency (JICA). Skema transaksi pembiayaan menimbulkan pengaturan hukum perjanjian antara PT MRT Jakarta dengan penyedia barang/jasa menggunakan FIDIC Yellow Book 1999 dan FIDIC Silver Book 1999 serta JICA’s Procurement Guidelines dengan kontrak lump sum. Di saat yang sama terdapat ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur kontrak lump sum. Pada pelaksanaan konstruksi, terjadi perubahan peraturan/desain dan klaim kontraktor yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzy Muslim Irwanto
Analisis skema pembiayaan dan kelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta pada desain konseptual jalan tol trans Sumatera = Analysis of financial and strategic alliance public private partnership organiztational scheme on conceptual design of trans Sumatera toll road
" ABSTRAK
Desain Konseptual Jalan Tol Trans Sumatera terdiri dari fungsi fiber optic, dry port, pariwisata, rest area, jalan tol sepeda motor, dan jalan tol utama yang membentang dari Bakaheuni ke Banda Aceh dengan biaya investasi sebesar Rp 333 T. penelitia n ini bertujuan menaikkan nilai IRR Proyek. Analisis kelayakan dilakukan dengan skema pembiayaan pemerintah swasta yang dilanjutkan dengan analisis skema kelembagaan aliansi strategis kerjasama pemerintah swasta Penelitian ini menghasilkan kenaikan nilai IRR menajdi 12.76%. sehingga dapat disimpulka n bahwa aliansi strategis kerjasama pemerintah ... "
2016
S64584
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Clara Anastasia
Pembiayaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha melalui pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan rupiah di Indonesia = Infrastructure financing through public-private partnerships using offshore loan regarding the mandatory use of rupiah in Indonesia
" ABSTRACT
Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan ... "
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zafya Nadhira Affiandi
Analisis kelayakan finansial dan kelembagaan berbasis kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) pada konseptual desain aerotropolis wilayah Bandara Radin IntenI II Lampung = Financial and institutional analysis based on public private partnership in Radin Inten II aerotropolis Airport area conceptual design
" ABSTRACT
onsep bandara aerotropolis diharapkan bisa membuat bentuk bandara yang terintegrasi, efektif dan efisien sehingga bisa menghilangkan permasalahan seperti fasilitas dan infrastruktur pada bandara yang belum memadai dikarenakan belum tertatanya perkembangan bandara. Sebelum merealisasikan proyek pengembangan kawasan bandara Radin Inten II Lampung, dilakukan analisis kelayakan finansial untuk mengetahui kelayakan investasi dari proyek tersebut, sehingga pihak investor akan tertarik dan dapat bergabung dalam pengembangan infrastruktur ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan finansial dan kelembagaan ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library