Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis.

The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, included the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Pandemi COVID-19 telah melanda banyak Negara di dunia termasuk Indonesia. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak yang signifikan bagi kesehatan masyarakat, namun juga memberikan dampak melemahnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan memberikan kemudahan bagi nasabah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Kebijakan restrukturisasi tersebut diatur dalam POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber dari Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan sudah sangat membantu meringankan beban nasabah untuk bertahan di masa pandemi saat ini. Akibat hukum dari pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, yaitu terjadinya perubahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah di dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan batalnya perjanjian pembiayaan awal yang telah disepakati sebelumnya. Adapun hambatan dalam penerapan kebijakan restrukturisasi adalah adanya debitur yang tidak beritikad baik dan bersikap tidak kooperatif. Oleh karena itu, sebaiknya dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi nasabah debitur yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif. Selanjutnya, untuk pemerintah lebih aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan restrukturisasi pembiayaan sehingga dapat membantu pemulihan perekonomian negara.

---

The COVID-19 pandemic has hit many countries in the world, including Indonesia. The impact of COVID-19 not only has on public health sector, but also on the public economic sector. Consequently, the government implemented a policy of financing restructuring in order to maintain financial system stability and provide convenience for debtor customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank. The restructuring policy is regulated in POJK Number 48/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019. This research was conducted using the juridical-normative method by reviewing library materials or secondary data, including primary legal materials, secondary, and tertiary. In addition, the author also conducted interviews with informant from Bank Syariah Indonesia. The result of this study is implementation of the relaxation policy on financing carried out by Bank Syariah Indonesia (Ex-Bank Syariah Mandiri) has been implemented properly in accordance with POJK Number 48/POJK.03/2020 and able to help ease the burden on customers during the current pandemic. The legal consequence of this policy is a change of agreement between the bank and the customer in the financing agreement. In addition, the financing restructuring also resulted the cancellation of the pre-agreed financing agreement. As for the obstacles in implementing this policy is debtors not have good intentions and are uncooperative. Therefore, it is better to make arrangements regarding the imposition of sanctions for debtor who do not have good intentions and are uncooperative. Furthermore, for the government should be more active in  socializing to the public regarding the financing restructuring policy, so that it can help the country's economic recovery. "

"Skripsi ini, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi helikopter yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah, antara lain pembentukan sindikasi mempengaruhi terlaksananya pembiayaan sindikasi, pertanggungjawaban atas terhambatnya pembiayaan sindikasi terhadap peran lead bank dalam membentuk sindikasi, dan perbedaan pengaturan hukum atas bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi serta penyelesaiannya, tanggungjawab peran lead bank atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait kesesuaian pembiayaan sindikasi baik aspek pembentukan sindikasi hingga pemberian pembiayaan dan sahnya pembiayaan sidikasi dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah mengalami berbagai hambatan yang terkait penyebaran resiko, batas maksimum pemberian pembiayaan mengakibatkan sindikasi tidak terbentuk karena undersubscribe dan penyelesaian masalah dengan cara bridging finance serta pengambil bagian kepemilikan atas helikopter. Terkait hak dan kewajiban peran sebagai lead bank adalah telah bertanggungjawab. Dalam hal Kerjasama oleh bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah serta pemberian pembiayaan sindikasi kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

---

This Thesis, The Writer tries to juridically analyze several aspect of helicopter syndication financing by syariah bank and syariah multifinance, among others syndication formation having been effect implementation financing of syndication. Liability of happened failed of syndication financing against actor as the lead manager for the formation of syndication, and have different of the law of syariah bank and syariah multifinance. In analyze any of the obove aspect, the writer tries to view each discussion point from the syndication financing process and law of syariah banking in enforce, specially with obatruction and solution to giving syndication financing, liabillity as lead bank on formation of syndication, and law of syari?ah banking be in effect, especialy interrelated conformity with syndicated financing from of syndication formation aspect until finance giving and syari'ah bank with syariah multifinance do syndication finance is legally. In This Thesis, the writer uses analysis description method.

The result of this thesis shows that syndication financing do it by bank syariah and syariah multifinance any resistance wich interrelated risk spreading, finance line caused is not formation of syndication because undersubscribe and solution of resistance by getting bridging finance as well as take of share on helicopter. Concern right and liabillity as lead bank is be responsible. In the case cooperation beteen syariah bank and syariah multifinance as well as syndication financing to debitor costomer had legalistic of regulation of banking."

"Pembiayaan murabahah merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan murabahah di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risikc untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk. mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan murabahah yang bermasalah/macet tersebut Berawai dari permasalahan tersebut). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakakan analisis pemberlan pembiayaan (yang dlukur dari pengalarnanlmasa keda darl petugas benk di bagian kredit, pendidikan dan peiatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada serta kecukupan jaminan, terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah macet agar dapat mencapai tujuan penelitian digunakan model regresi logistik (logit) sebagai metode analisisnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketajaman petugas bank (SDM) dalam menganalisis pembertan pembiayaan {yang diukur dari pengalamanfmasa kerja dan pelatihan perkreditanlpembiayaan yang diperoleh/dimiliki petugas bank di bagian kreditipembiayaan), serta ketaatan petugas di bagian kredit/pembiayaan untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan murabahah.

---

Financing through murabahah is a non risk investment model (it is assume that it is without any risk to have non performing loan). However. murabahah financing that were wedged in QTA Bank Syariah unit is increasing each year thus increase the potential loss. This event leads to a research which was conducted to find out any factors that caused the non performing loan in murabahah financing.

This research was focused on the ability of the bank officers to make analysis in order to give credit financing (the indicators that were used; working experiences in credit division, education and training that the officers have.and age), and also the ability of the officers to obey all the regulations on payments, mortgage, which leads to non performing loan. Regression logistic model was used as the analytical model.

The research results showed that the ability of the bank officers in analyzing credit payments (by using working experiences and training that the bank officers have as indicators) including the ability of the bank officers to obey all the credits financing regulations, having significant impacts that lead to murabahah that were non performing loan."

"ABSTRAKPembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat perusahaan pembiayaan harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK. Sedangkan sebelum pembentukan OJK, peraturan bagi perusahaan pembiayaan tidaklah terlalu lengkap. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah bagaimana penyelenggaraan kegiatan perusahaan pembiayaan setelah dibentuknya OJK dan bagaimana peran notaris dalam kaitannya dengan keberadaan OJK bagi perusahaan pembiayaan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum dan didukung dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum. Penelitian ini menemukan bahwa ketatnya pengaturan yang dilakukan oleh OJK terhadap perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014 dan sulitnya adaptasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan terhadap peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya perusahaan pembiayaan yang dikenakan sanksi oleh OJK, baik sanksi administratif maupun sanksi pencabutan usaha. Penelitian ini juga menemukan bahwa notaris yang akan melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang menjadi ruang lingkup OJK tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke OJK, kecuali bagi notaris yang akan melakukan kegiatannya di pasar modal.

---

ABSTRACTThe establishment of the Financial Services Authority (OJK) requires finance companies to do adjustment to comply with the new Regulations of OJK. Before the establishment of OJK, the regulations for finance companies were not too comprehensive. The problem raised in this thesis is how to carry out the activities of finance companies after the establishment of the OJK and how the role of the notary in relation to the existence of OJK for finance companies. This thesis using a normative juridical research method which refers to the legal norms and literature study to examines and analyzes library materials in the field of law. This study finds that new regulation for finance companies, the OJK Regulation No.29/POJK.05/2014, is more rigorous and requires the finance companies to give more efforts to comply with the new regulation. Thus, many financing companies were punished with a range of different sanctions, from administrative sanctions up to the revocation business license. Moreover, the study also finds that the notary who is going to do business in the finance sector is not obliged to register to OJK, unless the notary wants to doing business in capital market."