Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Persepsi Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Ekspektasi Pemberi Kerja terhadap Keterampilan dan Pengetahuan yang dibutuhkan Lulusan Akuntasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapat gambaran yang respresentatif mengenai keterampilan dan pengetahuan lulusan akuntansi menurut persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja. Data-data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan software SPSS versi 21.0 melalui beberapa pengujian. Hasil penelitian ini adalah persepsi tertinggi dari mahasiswa terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah honesty, continuous learning, dan work ethics sedangkan ekspektasi tertinggi dari pemberi kerja terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah work ethics, teamwork, dan time management. Persepsi tertinggi dari mahasiswa terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah financial accounting, accounting and financial reporting, dan Financial statement analysis. sedangkan ekspektasi tertinggi dari pemberi kerja terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansi adalah financial statement analysis, microsoft office program, dan financial accounting. Selain itu Terdapat gap antara persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja terhadap keterampilan yang dibutuhkan lulusan akuntansi dan tidak terdapat gap antara persepsi mahasiswa dan ekspektasi pemberi kerja terhadap pengetahuan yang dibutuhkan lulusan akuntansiKata Kunci:Keterampilan, pengetahuan, mahasiswa, pemberi kerja, gap

---

ABSTRACTThis study describes Perception of Students of Accounting, Faculty of Economy and Business, University of Indonesia and Expectation of Employer towards Skills and Knowledge, which are needed by Accounting Graduate. This research use quantitative methods to get a representative picture about skills and knowledge of accounting graduates according to the perception of students and the expectation of employers. The data in this study processed using SPSS software version 21.0 with some testing. The results of this study as follows skills that are needed by accounting graduates in the perception of students are honesty, continuous learning, and work ethics. While in the perception of employers, skill that are needed are work ethics, teamwork, and time management. Knowledge that are needed by accounting graduates in the perception of students are financial accounting, accounting and financial reporting, and financial statement analysis. Whereas, in the perception of employers, knowledge that are needed by accounting graduates are financial statement analysis, microsoft office program, and financial accounting. Other than that there is a gap between the perception of students with the expectations of employers towards skills that are needed by accounting graduates. But in the perception of students and expectations of employers towards knowledge that are needed by accounting graduates, there were no gaps. Keywords Skills, Knowledge, Students, Employer, Gap"

"Skripsi ini membahas perlakuan Undang-undang pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi wanita yang bekerja hanya pada satu pemberi kerja pada tahun 2008. Undang-undang PPH Indonesia memandang laki-laki sebagai pencari penghasilan karena itu bila wanita telah menikah maka wanita tidak berhak memperoleh Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mendapatkannya adalah laki-laki sebagai suami. Pemberian PTKP ini menentukan besarnya PPh yang harus dibayar yang berarti juga mempengaruhi besar take home pay yang diperoleh. Bila wanita dan suami dalam suatu perkawinan sama-sama bekerja dan tidak pisah harta ataupun pisah harta, yang berhak memperoleh PTKP kawin dan tanggungan adalah suami. Begitupula bila telah hidup berpisah. Jika seorang wanita pekerja dan suaminya pengangguran maka untuk mendapatkan PTKP tanggungan suami, wanita tersebut harus mendapatkan keterangan dari Pemerintah Daerah setempat dan hal ini tidak berlaku untuk kebalikannya, yaitu bila wanita tidak bekerja maka suami tidak perlu mendapatkan keterangan apapun dari Pemerintah Daerah setempat.

---

This script is explains about the income tax treatment applied to women's individual taxpayer that only works for one employer in 2008. Viewed by the income tax treatment, man is the one who looking for money, so, married women not entitled to earn personal's exemption, the one who earn it is man as the husband. This giving of personal exemption determine how much tax income that must be paid which also determine how much take home pay that we earned. If women and husband in a marriage work together and do not split the property or split it, the one that entitled to earn the personal exemption for married status and dependents is the husband. Also the same if divorced. If a women is worker and her husband is unemployment, so, to earn a dependent husband of personal exemption, that women must get a detail from local government and this is not applicable to its reverse, such as if women is unemployment, so, husband doesn't need to get any detail from local government."

"Tesis ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Penerima manfaat pada Dana Pensiun Pemberi Kerja merupakan peserta, pensiunan dan/atau pihak lain yang berhak menerima manfaat pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terhadap kondisi defisit pendanaan tersebut, akan dilakukan penyelesaian dengan penggabungan atau pembubaran pada Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang mana dalam pembahasan tesis ini akan dikaitkan dengan kasus Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Tesis ini membahas mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang berada dalam kondisi defisit pendanaan. Sebagai bentuk upaya dalam memperbaiki kondisi tersebut, pada Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC akan dilakukan penggabungan dengan Dana Pensiun Pemberi Kerja lainnya. Adapun dikarenakan kondisi defisit pendanaan tersebut, dapat terjadi konsekuensi dimana Dana Pensiun Pemberi Kerja lain tidak menerima untuk dilakukan penggabungan dengan dana pensiun dimaksud. Atas hal tersebut, maka terhadap Dana Pensiun Pemberi Kerja ABC dapat dilakukan pembubaran sebagai bentuk penyelesaian defisit pendanaan. Dalam hal dilakukannya pembubaran terhadap dana pensiun dalam kondisi defisit pendanaan, diketahui penerima manfaat akan memperoleh hak yang akan dikurangi secara berimbang, yang mana akan sama dengan sisa kekayaan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hal tersebut berarti bahwa penerima manfaat Dana Pensiun Pemberi Kerja akan memperoleh hak yang kurang dari yang telah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun akibat adanya defisit pendanaan pada dana pensiun.

---

This thesis analyzes how legal protection is given to beneficiaries on Employer Pension Funds in the condition of funding deficit. Beneficiaries on Employer Pension Funds are participants, retired participant and/or other party that is entitled to retirement benefits from Employer Pension Funds. In relation to the condition of funding deficit, will be settled through the merger or liquidation of Employer Pension Funds, which in this thesis will be associated with ABC Employer Pension Fund. This thesis was written using doctrinal research method and secondary data. In this thesis will be discussed about ABC Employer Pension Fund that organizes Definite Program Pension Plan that is in the condition of funding deficit. To remedy such condition, ABC Employer Pension Fund will be merge with other Employer Pension Fund. However, in relation to such deficit condition, there may be a consequence where the other Employer Pension Fund will not accept the merge of ABC Employer Pension Fund. As a result of ABC Employer Pension Fund not being able to merge with another Employer Pension Fund, ABC Employer Pension Fund can be liquidated, as a form of resolving the funding deficit. In relation to the liquidation of pension fund in the condition of funding deficit, the beneficiaries on employer pension fund will receive their rights that will be reduced proportionally, which will be equal to the remaining assets of the employer pension fund. This means that the beneficiaries of employer pension fund will receive their rights less than those specified in the Pension Fund Regulations due to the funding deficit in the pension fund."

"ABSTRAKJurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis journal discusses Notary obligation as employer toward his her female employee. Research question discussed in this thesis is employment relation between the Notary and the female employee. The focus of the research is on the implementation of the obligation of Notary to his her female employee with case study at Notary office Fulan in Depok city. The form of the research is juridical normative with descriptive analysis type. The results of the study show that the implementation of working relationship between the Notary and the female employee is as same as the implementation of employment relations in general that follows the labor regulations as evidenced by the fulfillment of elements of the employment agreement. The practice of the employment relations between the Notary Fulan and his her female employee has complied with the labor regulation, among others are earnings, women 39 s special leave rights, breastfeeding occasions and facilities, proper workplaces and health and safety insurance through personal funds of the Notary. The provisions contained in the labor regulation that have not been executed by the Notary Fulan are including the program of health and safety insurance through the National Welfare Administration Agency BPJS , granting of annual leave and long time rests. Based on the results of the research, the author advises that every Notary in carrying out work relations with his her female employees should be done in accordance with the provisions of labor regulations.Keywords Notary as employer female employee employment relation."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Banyaknya lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah telah memudahkan seorang muslim untuk menjalankan syariah, namun bagi yang memiliki dana pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) kekafahan belum bisa terwujud, karena belum ada yang mengelola portofolionya secara syariah. Adanya kekhawatiran bahwa hasilnya lebih jelek daripada hasil portofolio konvensional, menyebabkan belum ada yang memutuskan untuk mengalokasikan dana pensiun yang dikelola secara syariah saja. Melalui penelitian ini, dengan melakukan perbandingan antara hasil dan risiko pengelolaan portofolio investasi secara konvensional yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja XYZ dengan pengelolaan portofolio investasi secara syariah, diperoleh jawaban bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada, karena baik hasil maupun risiko di antara kedua portofolio tersebut tidak menunjukkan perbedaan yang significant, demikian pula jika yang diuji adalah kinerja kedua portofolio melalui penghitungan Sharpe Ratio, bahkan dari segi hasilnya secara absolut portofolio syariah lebih baik. Selain itu, portofolio investasi yang dijalankan secara syariah, sesuai dengan firman Allah, jika dibelanjakan di jalan Allah akan memberikan ganjaran atau berkah sebanyak 700 kali. Jika nilai falah yang dibandingkan, maka selain nilai ekonomi yang didapatkan diperoleh pula nilai berkah. Nilai Falah di portofolio syariah lebih baik daripada Nilai Falah portofolio konvensional. Hal ini menunjukkan bukti seperti yang difirmankan Allah pada surat Al-Baqarah ayat 261.

---

A growing Financial Institutions that comply with sharia principle make a moslem easy to implement sharia principle in their life. However, for moslem whose pension fund managed by Employer Pension Fund, the objective for kaffah in applying sharia principle still can not be achieved, since there are no Pension Fund Institution that manage their portfolio in fully comply with sharia principle. Worrying of less return from a sharia managed portfolio compared to a conventionally managed portfolio, Employer of Pension Fund Institution decided not to allocate big portion of the portfolio to be managed in a fully comply with sharia principle. This study will observe the return and risk of the portfolio which is conventionally managed and the one which is managed in a sharia way in XYZ Pension Fund. It was found that the concern should not be existed. Since the return and risks, have no significant differences. Similar finding is also found when sharpe ratio calculation is employed. Interestingly, in an absolute value the return of sharia managed portfolio gives a slightly better result than conventional one. In addition, sharia portfolio as in icluded in Al-Quran, Al-Baqarah 261, Allah says that if belonging is spent in Allah ways, Someone will get return or berkah 700 times of the spending amount. If Falah Value for both portfolio are compared, someone will not only get economic value but also berkah value. Therefore, the falah value of a sharia managed portfolio will give a far better result than the conventionally managed one."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa dan pemberi kerja mengenai generic skills yang meliputi tingkat kepentingan dari generic skills untuk kesuksesan di dalam berkarir, tingkat pengembangan generic skills mahasiswa akuntansi melalui mata kuliah yang diambil selama masa kuliah S1, dan tingkat pencapaian generic skills yang didemonstrasikan oleh lulusan akuntansi. Survei dilakukan terhadap mahasiswa tingkat akhir S1 akuntansi dari Universitas Indonesia dan pemberi kerja dengan level pekerjaan menengah ke atas untuk melihat kesenjangan atas generic skills yang terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi mulai sadar atas kebutuhan generic skills di dalam dunia kerja dimana dari empat kategori generic skills, terdapat dua kategori yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu kategori keterampilan personal dan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan antara generic skills yang diharapkan oleh pemberi kerja dengan generic skills yang dimiliki oleh lulusan akuntansi, serta antara persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tingkat pengembangan generic skills dengan persepsi pemberi kerja.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to see generic skills perception between undergraduates and employers in terms of the importance of generic skills for career success, generic skills developed by undergraduates thorugh courses taken during the degree, and the achievement level of generic skills demonstrated by accounting graduates. Respondents of this survey consist of final year accounting undergraduates of Universitas Indonesia and employers that have upper middle employement level to see if there is a gap between those two categories of respondents. This study finds that undergraduates are becoming aware of the importance of generic skills for career success, namely, personal skills and interpersonal and communication skills. However the gap still exists between generic skills expected by employers and generic skills demonstrated by accounting graduates. The gap is also found between undergraduates perception of generic skills developed and employers perception of generic skills."

"ABSTRAKPeranan tenaga kerja sebagai penghasil barang atau jasa merupakan salah satumodal penting dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu, sudah selayaknya jika kesejahteraan tenaga kerja perlu menjadiperhatian demi terjaganya atau meningkatnya produktivitas tenaga kerja.Saat ini,pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendorong peningkatankesejahteraan tenaga kerja melalui penyelenggaraan jaminan sosial, salah satunyayaitu jaminan kesehatan nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwapenyelenggaraan jaminan kesehatan khususnya bagi tenaga kerja merupakankewajiban yang harus diselenggarakan oleh Pemberi Kerja terhadap tenaga kerjapaling lambat pada 1 Januari 2016 dengan besaran persentase iuran sebagaimanadiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana beberapakali diubah dan terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentangJaminan Kesehatan. Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja yangtidak patuh terhadap aturan penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk mengkajiefektivitas penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional bagi tenagakerja di Kota Depok melalui tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam programjaminan kesehatan nasional bagi tenaga kerja di Kota Depok. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipologi preskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa hanya terdapat 29% badan usaha Kota Depokyang patuh dalam program jaminan kesehatan nasional (patuh dalam pendaftaran,pemberian data secara lengkap dan benar, dan pembayaran iuran). Berdasarkanhal tersebut, penegakan kepatuhan melalui pemangku kepentingan dalam programjaminan kesehatan nasional perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitaspenyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.

---

ABSTRACTThe role of employee as producer of goods and services is one of the mostimportant thing in development especially in economy field. Therefore, theprosperity of employee should be the main concern in order to improve theirproductivity. As of now, the government have issued number of regulations whichaim to improve the prosperity of employee through social security such asNational Health Security. As of stated in Act 24 Year 2011 about Social SecurityInstitution, Employer is required to provide Health Security for the employeebefore 1st January 2016 with percentage of dues as stated in President RegulationNumber 28 Year 2016 about Social Security. However, there are still manyEmployers whom do not obey the regulations of providing Health Security. Basedon the fact above, the researcher conducted the research reviewing theimplementation of National Health Security for Employee in Depok throughdegree of Employer's obedience in providing Health Security for theemployee.Research method that was used in this research is empiric judicial withprescriptive tipology. The result shows only 29% of total Company in Depok thatobey The National Health Security regulation (obey in registering, reportingfactual data and dues payment). Based on the result above, obedienceenforcement by stakeholders in National Health Security program need to beimproved to ensure the effectiveness of National Health Security Implementation."

"Tesis ini membahas mengenai pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja oleh pemberi kerja setelah berlakunya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 dimana pemberi kerja wajib untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut bagaimana implementasi Keputusan Menteri ini pada pelaksanaannya. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan bagaimana implementasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dan non-doktrinal. Setiap pekerja memiliki hak atas perlindungan terhadap moral dan juga kesusilaan serta diperlakukan sebagaimana harkat dan martabat manusia dan juga nilai-nilai agama, namun tindak kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa pun sehingga penting untuk dibentuk pihak yang khusus untuk menangani pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja.

---

This thesis discusses the formation of a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace by employers after the issuance of the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 where employers are required to form a Task Forces for the Prevention and Handling of Sexual Violence Within the Workplace, but further research needs to be done on how the implementation of this Ministerial Decree is implemented. This thesis aims to find out what is meant by sexual violence, its impact on victims, and how the the Minister of Manpower Decree Number 88 of 2023 is implemented. The research methods used are doctrinal and non-doctrinal. Every worker has the right to protection of morals and decency and to be treated according to human dignity and religious values, however sexual violence can happen to anyone so it’s important to establish a special party to handle the prevention and handling of sexual violence in the workplace."

"Organisasi harus memikirkan kembali hubungan dengan karyawannya agar dapat bersaing di dunia bisnis yang berubah dengan cepat. Seiring tuntutan pasar akan inovasi, perubahan cepat ini menuntut karyawan untuk terlibat dalam berbagai cara dengan pekerjaan dan perusahaan mereka, komunikasi diperlukan antara manajemen dan karyawan. Internal communication adalah salah satu cara untuk memengaruhi employee engagement, meningkatkan employer branding, dan meningkatkan employee retention untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang sangat berbakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh internal communication pada employer branding dan employee engagement melalui employee engagement. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) untuk menganalisis kuesioner yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal communication dan employee engagement akan efektif untuk mempertahankan karyawan hanya jika karyawan merasa aman dalam bekerja untuk perusahaan terkemuka. Hasil ini diharapkan untuk mempertimbangkan internal communication sebagai alat manajemen strategis.

---

Organization must rethink the relationship with its employees in order to compete in this rapidly changing business world. As market demands for innovation, this rapid change require employees to be involved in various ways with their work and company, communication is needed between the management and employees. Internal communication is one of the channel to influence employee engagement, improve employer branding and increase employee retention as attracting and retaining highly talented employees. The purpose of this study was to understand the effect of internal communication on employer branding and employee retention through employee engagement. Structural equation modeling (SEM) was served to analyze collected questionnaires. The results showed that the internal communication and employee engagement would be effective to retain the employees only if the employees felt safe in working for reputable companies. The results were expected to consider internal communication as strategic management tools."