Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas tentang prosedur pengakuan piutang pembelian tenaga listrik dari Independent Power Producer IPP di PT PLN Persero. Dalam laporan ini, diuraikan prosedur pengakuan piutang atas tagihan pembelian tenaga listrik dari IPP oleh PT PLN. Pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini memerlukan proses pengukuran dan perhitungan yang cukup kompleks yang meliputi komponen biaya Komponen A Pembayaran Kapasitas yang dihitung dengan basis Capital Cost Recovery Charge Rate, Komponen B pembayaran atas biaya tetap Operation and Maintenance, Komponen C pembayaran atas pemakaian bahan bakar, dan Komponen D pembayaran biaya variabel Operation and Maintenance. Dengan menggunakan SAP, pengakuan piutang atas tagihan pembelian listrik ini pertama-tama akan dilakukan oleh Unit PLN, setelah dilakukan pemeriksaan atas pengukuran dan perhitungan tagihan tersebut. Selanjutnya, Unit akan menyampaikan nota ke Kantor Pusat untuk memindahkan tagihan tersebut ke Kantor Pusat untuk dapat dibayarkan. Divisi Akuntansi selanjutnya akan melakukan rekonsiliasi atas jumlah tagihan tersebut dengan pengukuran dan perhitungan pembelian listrik oleh Unit PLN Pusat Pengaturan Beban P2B . Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah yang ditagih adalah benar.

---

This internship report discusses about the process of electricity purchase receivable recognition from Independent Power Producer IPP at PT PLN Persero . In this report, there are explanations regarding the procedure of recognizing receivable for electricity purchase bill from IPP by PT. PLN. This recognition needs quite complex measurement and calculation that consist of cost component Component A Capacity Payment which use Capital Cost Recovery Charge Rate basis, Component B payment for fixed cost of Operation and Maintenance , Component C payment for fuel usage, and Component D payment for variable cost of Operation and Maintenance.

By using SAP, receivable recognition for electricity purchase bill is being used by PLN rsquo s unit, after conducting checking of measurement and calculation of the bill. Then, Unit will submit the note to Central Office to transfer the bill for Central Office to pay for. Further, Accounting Division will do the reconciliation for the bill amount based on electricity purchase measurement and calculation by PLN rsquo s unit Pusat Pengaturan Beban P2B . Reconciliation is being done to ensure that the amount being billed is correct."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Indonesia memiliki sumber daya dan potensi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan total kapasitas sekitar 29.000 MW 40 potensi panas bumi dunia . Total kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi adalah sebesar 1.643,5 MW dan menempati peringkat ketiga terbesar di dunia hingga akhir tahun 2016. Namun, Indonesia belum memanfaatkan potensi sumber daya panas bumi secara optimal jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki.Potensi panas bumi yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal karena terdapat hambatan terutama terkait dengan investasi awal, risiko sumber daya panas bumi, dan pendanaan proyek. Pihak pengembang memasukkan seluruh risiko awal proyek sebagai biaya investasi sehingga menyebabkan harga pembelian tenaga listrik PLTP menjadi tinggi dan negosiasi dengan PT PLN Persero menjadi berlarut-larut. Dalam tesis ini disusun tiga skema berbeda yang diaplikasikan secara internasional dalam pengembangan PLTP yang melibatkan BUMN dan IPP. Untuk pengembangan PLTP oleh BUMN Model 1 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,33 sen USD/kWh 110 MW s.d. 14,15 sen USD/kWh 10 MW , pengembangan PLTP oleh BUMN IPP Model 2 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 6,99 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,63 sen USD/kWh 10 MW, pengembangan PLTP oleh IPP Model 3 diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,92 sen USD/kWh 110 MW s.d. 17,7 sen USD/kWh 10 MW , dan pengembangan PLTP oleh IPP dengan bantuan grant Model 3 Grant diperoleh harga pembelian tenaga listrik PLTP berkisar 7,05 sen USD/kWh 110 MW s.d. 15,76 sen USD/kWh 10 MW. Pengembangan PLTP di Jawa Bali, Sumbar, Sumsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sulselrabar hanya layak dikembangkan oleh pihak BUMN Model 1 melalui proses negosiasi B to B dengan PT PLN Persero dan untuk sistem-sistem kecil dapat dikembangkan oleh pihak IPP dengan bantuan grant dari Pemerintah mengingat kapasitas PLTP yang dapat dikembangkan hanya kelas kapasitas kecil 10 MW dan 20 MW yang kurang ekonomis secara unit cost dibandingkan dengan kelas kapasitas medium dan besar 55 MW dan 110 MW.

---

It is said that Indonesia has the world 2nd biggest class geothermal energy resources and its potential is about 29,000 MW which corresponds to about 40 of all potential of the world. The current total capacity of geothermal power generation in Indonesia is 1,438.5 MW and occupies the 3rd position in the world ranking as of 2015. However, Indonesia has not exploited the geothermal resource potential enough yet, when its huge potential is considered.The large potential of geothermal have not been maximally utilized because of the obstacles associated primarily with initial investment, geothermal resource risks, and project funding. The developer calculates all the initial risks of the project as an investment cost causing the purchase price of geothermal power to be high and become protracted negotiation with PT PLN Persero.

In this thesis, there are three different schemes that are applied internationally in the development of geothermal power plant involving BUMN and IPP. For the development by SOE Model 1 obtained the purchase price of 6.33 cents USD kWh 110 MW up to 14.15 cents USD kWh 10 MW , the development by SOE IPP Model 2 obtained the purchase price of 6.99 cents USD kWh 110 MW up to 15.63 cents USD kWh 10 MW , by IPP Model 3 obtained the purchase price 7.92 cents USD kWh 110 MW up to 17.7 cents USD kWh 10 MW , and the development by IPP with grant assistance Model 3 Grant obtained the purchase price of 7.05 cents USD kWh 110 MW up to 15.76 cents USD kWh 10 MW.

The development of geothermal power plant in Java Bali, West Sumatera, South Sumatera, Jambi, Bengkuliu, Lampung, Sulselrabar is only feasible to be developed by SoE Model 1 through B to B negotiation with PT PLN Persero and for small systems can be developed by IPP with grant assistance from the Government, consider geothermal power plant capacity that can be developed only small capacity classes 10 MW and 20 MW which is less cost effective in terms of unit cost compared to medium and large capacity classes 55 MW and 110 MW ."