Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2569 K/Pdt/2019, akta tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Objeknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5086/Penjaringan yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank dan baru akan dihibahkan setelah dilakukan roya oleh Tn. ZAN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hibah bersyarat dan bentuk tanggung jawab dari PPAT Tn. HYAA, S.H., yang sudah pensiun terhadap akta yang telah ia buat sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) mengenai pembatalan Akta Pengikatan Hibah PPAT yang masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Adapun analisa data yang dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Pihak merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pemberian hibah tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata. Pertimbangan Hakim menggunakan klausul Pasal 1667 KUHPerdata kurang tepat, karena pada nyatanya benda tersebut sudah ada hanya saja masih dijadikan jaminan pinjaman Bank. Terhadap benda yang sedang dijaminkan tidak dapat dibuatkan akta PPATnya, karena suatu akta yang sedang dijaminkan harus bebas dari tanggungan dan juga sengketa. Kemudian tanggung jawab PPAT Tn. HYAA, S.H terhadap Akta Pengikatan Hibah yang dibuatnya merupakan tanggung jawab berdasarkan perdata dan tanggung jawab secara pidana. Untuk tanggung jawab perdata, PPAT Tn. HYAA, S.H., harus mengganti kerugian yang timbul akibat akta yang dibuatnya, sedangkan tanggung jawab secara pidana, karena akta tersebut di dasarkan atas surat-surat palsu, maka berdasarkan Pasal 263 jo Pasal 264 KUHP dikenakan sanksi pidana, yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana penjara paling lama 8 tahun.

---

This research discusses about nullification on the Conveyancer’s Deed of Commitment of Grant which is encumbered for bank loan. The Judgment passed by the Judge of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2569 K/Pdt/2019, declared that the deed was null and void. The object was Certificate of Building Use Right (HGB) Number 5086/Penjaringan which was still made as bank loan guarantee and would be granted just after the cancellation of hypothec by the Petitioner for Cassation I. The issue brought up in this research is about the arrangement of conditional grant and the form of responsibility of Conveyancer Mr. HYAA, S.H, who is already retired, for the deed he had drawn up previously. In order to respond to the issue, the normative law research methodology is applied with analytical approach about nullification of the Conveyancer’s Deed of Commitment of Grant which still became the bank loan guarantee. The data analysis was made qualitatively. The research result reveals that the action taken by the Parties was unlawful act, therefore, the grant is not lawful and not in accordance with the provisions of Article 1688 of the Civil Code. The consideration of the Judge using the clause of Article 1667 of the Civil Code is not correct, because realistically the object exists but it becomes the bank loan guarantee. For objects that are being pledged as collateral, Conveyancer’s Deed cannot be made, because a deed that is being pledged must be free from dependents and disputes. Then the responsibility of Conveyancer Mr. HYAA, S.H, against Commitment of Grant that he made is a responsibility based on civil and criminal liability. For civil liability, Conveyancer Mr. HYAA, S.H, must compensate for the losses incurred as a result of the deed he made, while criminally responsible, because the deed is based on fake documents, then based on Article 263 in conjunction with Article 264 of the Criminal Code is subject to criminal sanctions, namely imprisonment for a maximum of 6 years and a maximum imprisonment of 8 years."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenaihibah berdasarkan teori dan KUHPerdata yang kemudian diterapakan dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1818 K/Pdt/2008 mengenai Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris dari Pemberi Hibah. Hal ini bertujuan agar hibah dapat dilakukan dengan tata cara yang tepat, sehingga tidak merugikanahli waris sebagai akibat pemberian hibah dikemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kepada ahli waris sebaiknya diberitahukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya hibah, serta pelaksanaan hibah memperhatikan Legitieme Portie setiap ahli waris. Sehingga dengan terlanggarnya Legitieme Portie setiap ahli waris akibat pemberian hibah, maka ahli waris dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah tersebut kepada pengadilan.

---

This thesis discusses the particulars of the grant either based on the theory or by the Civil Code system, which is then applied in the case study of the decision of the Supreme Court Decision No. 1818 K/Pdt/2008 regarding Cancellation Deed of Grant by Heirs Grant Giver. It is intended that the grant can be done in the right manner, so as not to harm the heirs as a result of the grant in the future. This research is the normative juridical approach is descriptive and analytical.

Results of the study suggested that the heirs should be informed in advance before implementation of the grant, as well as the implementation of the grant notice Legitieme portie any heirs. So with any violation of the provisions of Legitieme portie grant, the heirs may apply for cancellation of the grant to the court."

"Pemberian hibah merupakan salah satu cara pengalihan hak atas benda milik pemberi hibah kepada orang lain berdasarkan kehendaknya sendiri. Guna menjamin kepastian hukum maka pemberian hibah dimuat ke dalam akta yang yang dibuat oleh notaris/PPAT. Pada kenyataannya pemberian hibah dapat memunculkan sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS .jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 559/PDT/2019/PT MDN. Sengketa tersebut terjadi karena pemberi hibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hak membatalkan akta hibah oleh pemberi hibah yang jatuh miskin dan akibat hukum terhadap objek hibah akibat pembatalan hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, namun apabila memenuhi hal-hal tertentu yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, maka hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah melalui gugatan ke pengadilan. Di antaranya adalah ketika penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada penghibah ketika penghibah tersebut jatuh miskin. Terkait kriteria jatuh miskin itu sendiri, dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh cara pandang lokal. Begitu pula tentang pemberian nafkah. Selain itu, analisis dalam penelitian ini juga menemukan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan pemberian hibah menjadi batal demi hukum, selanjutnya harta hibah yang telah diberikan kembali pada keadaan semula atau menjadi milik dari pemberi hibah secara keseluruhan dalam keadaan bersih dari segala beban yang melekat atas benda tersebut.

---

Giving a grant is one way of transferring the rights to the object belonging to the grantor to another person based on his own will. In order to guarantee legal certainty, the granting of the grant is included in a deed made by a notary/PPAT. In reality, grants can create disputes, as found in the Pematang Siantar District Court Decision Number 33/Pdt.G/2019/PN PMS .jo Medan High Court Decision Number 559/PDT/2019/PT MDN. The dispute occurred because the grantor fell into poverty while the grantee refused to provide him with a living. Therefore, the problems raised in this study are related to the right to cancel the grant deed by the grantor who is poor and the legal consequences of the object of the grant due to the cancellation of the grant. The research method used is normative juridical. The data collection is done through document study (library). The secondary data obtained in this study were then analyzed qualitatively. The results obtained from this study state that although a grant cannot be canceled or withdrawn, if it fulfills certain things stipulated in Article 1688 of the Civil Code, the grant can be canceled by the grantor through a lawsuit to the court. One of them is when the grantee refuses to provide living assistance to the donor when the donor falls into poverty. Regarding the criteria for falling into poverty itself, in practice it is strongly influenced by local perspectives. The same goes for providing a living. In addition, the analysis in this study also found that court decisions with permanent legal force resulted in the granting being null and void, then the grant assets that had been given back to their original state or became the property of the grantor as a whole in a clean state from all burdens incurred. attached to the object."

"ABSTRAKSalah satu sebab perpindahan hak menurut hukum islam adalah dengan hibah. Penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya dapat dinyatakan dengan Pembatalan Hibah. Di dalam hukum islam tidak mengatur ketentuan mengenai pembatalan hibah dari orang tua terhadap anaknya, namun yang diatur adalah ketentuan mengenai penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya. Penulis berpendapat bahwa pembatalan hibah merupakan bentuk dari perbuatan penarikan kembali hibah orang tua terhadap anaknya sebagaimana diatur ketentuannya dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam tesis ini penulis membahas mengenai hibah berupa tanah berikut bangunan yang diberikan oleh Rusdy Bobsaid kepada anaknya yang bernama Abdul Basith. Hibah tersebut dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (empat) tahun kemudian Rusdy Bobsaid mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik yang dalam gugatannya ia meminta untuk dibatalkannya akta hibah tersebut karena ia mengatakan bahwa anaknya bukan penerima hibah yang sahkarena usianya masih dibawah umur kala itu dan adanya kesalahan penulisan nomor Sertipikat di dalam akta tersebut sehingga menyebabkan akta menjadi cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Agama dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah dan Jika seorang PPAT melakukan pelanggaran terkait kewenangannya maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memberikan surat teguran kepada PPAT yang bersangkutan.

---

ABSTRACTOne reason for the transfer of rights according to islamic law is with grants. Withdrawal of parent grants to their children can be stated with Grant Cancellation. Islamic law does not regulate the provisions regarding the cancellation of grants from parents to their children, but what is regulated is the provisions regarding withdrawal of parent grants to their children. The author believes that the cancellation of the grant is a form of withdrawal of parents' grants to their children as stipulated in the provisions of Islamic law and Compilation of Islamic Law. In this thesis the author discusses the grants in the form of land and buildings given by Rusdy Bobsaid to his son named Abdul Basith. The grant was made by Notary/PPAT Kamiliah Bahasuan. 4 (four) yearslater Rusdy Bobsaid filed a lawsuit to the Gresik Religious Court, which in his lawsuit he asked for the cancellation of the grant deed because he said that his son was not a legitimate recipient of the grant due to his underage age and there was an error writing of the certificate number in the deed thus causes the deed to become legally flawed.This study uses normative juridical research methods with descriptive analytical research types and analyzed qualitatively. The results of the research show that the legal consequences arising from the grant property being requested for cancellation at the Religious Court with the decision to cancel the grant that has legal force make theownership of the said grant property return to the grantor and if the PPAT violates the authority then the action can be done is giving a warning letter to the PPAT concerned."

"Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta autentik oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan berupa akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Syarat objektif tidak terpenuhi pada akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kesepakatan Bersama dan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa objek hibah bukan milik pemberi hibah. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibatalkan dan akibat hukum atas akta hibah yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder atau bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data disajikan secara preskriptif. Hasil analisis adalah pembatalan akta PPAT oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan bukan karena kelalaian dan kesalahan dari PPAT, melainkan karena kelalaian dan kesalahan dari para pihak dalam perjanjian sehingga pada kasus ini PPAT tidak memiliki tanggung jawab baik dalam perdata, maupun administrasi terhadap pembatalan akta hibah tersebut. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat objektif, maka akta hibah yang dibuat oleh PPAT batal demi hukum, perjanjian tersebut tidak berkekuatan hukum tetap dan dianggap tidak pernah ada suatu perikatan.

---

This thesis discusses the cancellation of an authentic deed by the South Jakarta Religious Court in the form of a grant deed made by PPAT. Objective requirements are not met in the deed of grant made by PPAT. This is evidenced by the Deed of Collective Agreement and Determination of the South Jakarta Religious Court which explains that the object of the grant does not belong to the grantor. The problems examined in this study are the PPAT's responsibility for the canceled grant deed and the legal consequences of the canceled grant deed by the South Jakarta Religious Court Decision. To answer these problems, normative legal research methods are used by using secondary data or library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis is presented prescriptively. The result of the analysis is that the cancellation of the PPAT deed by the South Jakarta Religious Court was not due to the negligence and fault of the PPAT, but because of the negligence and error of the parties in the agreement so that in this case PPAT has no responsibility both in civil and administrative matters for the cancellation of the grant deed. The legal consequences of not fulfilling the objective requirements, the grant deed made by the PPAT is null and void, the agreement has no permanent legal force and is considered to have never been an engagement."

"ABSTRAKTesis ini membahas pembatalan hibah orangtua kepada anak kandung menuruthukum Islam dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011. Pokok masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah hibah yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun hibah menurut hukum Islam? dan Bagaimanakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 643 K/AG/2011 menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Suatu hibah akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat hibah menurut hukum Islam. Hibah yang dilakukan apabila tidak memenuhi rukun dan syarat hibah itu tidak sah dan batal demi hukum, tetapi akibat hukum pembatalan baru berlaku setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

---

ABSTRACTThis thesis discusses the cancellation of the parent?s grants to biological children according to Islamic law by analyzing the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K / AG / 2011. Issues that will be discussed is How a gran that be done not based on the condition and principle of Islamic law?.How is the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 643 K/AG/2011 according to Islamic law and Islamic Law Compilation (KHI)? The method used in this research is normative research method by prescriptive research typology. A grant will be valid when it qualify based on the condition and principle of Islamic law. A grant that be done not based on the condition and principle of Islamic law does not valid by the law, but legal impact of new defeasance will be effective after court?s decision of power law declared fixed"

"Secara hukum, hibah tidak dapat ditarik kembali akan tetapi ada beberapa pengecualian, dapat ditarik kembali dan dapat dihapuskan oleh penghibah, dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan hibah terhadap barang yang telah dihibahkan harus dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat. Namun bagaimana apabila barang yang dihibahkan tidak berada di dalam kekuasaan penerima hibah. Penelitian dilakukan dengan penelitian hukum eksplanatori yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada, guna mempertegas hipotesa untuk memperkuat teori yang ada. Penulisan tulisan ini pendekatan undang-undang, dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum terkait. Status kepemilikan daripada objek tanah tetap berada di dalam kekuasaan pembeli hal ini juga mengingat asas pembeli beritikad baik dilindungi oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan penuntutan ganti rugi maka alternatif yang dapat diambil adalah ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang, dengan mengingat asas pembeli beritikad baik dan poin utama penuntutan adalah oleh karena tidak dinafkahinya pemberi hibah. penerima hibah yang telah menjual objek hibah tersebut tidak mengembalikan objeknya melainkan harga. Peralihan dialihkan dengan jual beli maka kita merujuk kepada ketentuan pembeli beritikad baik yang mana dilindungi oleh hukum, maka pengembalian keadaan pada keadaan semula sulit untuk dilakukan. Alternatif yang dapat dituntut pemberi hibah adalah ganti rugi secara materiil. Penerima hibah merupakan penjual dari objek memiliki kewajiban untuk mengembalikan harga dari objek kepada pemberi hibah sesuai dengan harga pada saat gugatan dimasukkan.

---

By law, grants are irrevocable but there are some exceptions, withdrawable and can be written off by the granter, in Article 1688 of the Civil Code. The cancellation of the grant on the goods that have been granted must be returned to the granter in a clean state of the inherent burdens. But what if the goods granted are not within the power of the grantee. Research is carried out with explanatory law research that is explanatory and aims to test a theory or hypothesis to strengthen or reject existing research theories or hypotheses, in order to reinforce hypotheses to strengthen existing theories. The writing of this paper approaches legislation, by examining all laws and regulations related to related legal issues. The ownership status of the land object remains within the buyer's power this is also considering the principle of a good faith buyer is protected by law. Based on this possibility of indemnity prosecution, the alternative that can be taken is compensation for losses in the form of money, keeping in mind the principle of a good faith buyer and the main point of prosecution is because of the non-endurance of the grant giver. The grantee who has sold the grant object does not return the object but the price. The transition is diverted by buying and selling then we refer to the provisions of good faith buyers which are protected by law, then the return of circumstances in the original state is difficult to do. The alternative that grantees can demand is material indemnity. The grantee is the seller of the object having an obligation to return the price of the object to the grantor in accordance with the price at the time the lawsuit is entered."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan pendaftaran tanah atas objek tanah yang telah dihibahkan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah secara sepihak oleh pemberi hibah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah dan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sebagai hasil penelitian dalam tesis ini dapat diketahui bahwa akibat hukum terhadap akta hibah yang dibatalkan secara sepihak oleh pemberi hibah yaitu tidak berakibat batal terhadap isi perjanjian yang dituangkan dalam akta hibah tersebut, karena selama dan sepanjang akta autentik tidak dibatalkan atau dimintakan pembatalan, maka akta tetap sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Terkait dengan keabsahan pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang telah dialihkan dengan diterbitkannya akta hibah, maka terhadap pendaftaran tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena adanya cacat hukum administratif yang dilakukan dalam proses pendaftaran tanah dan bila Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengetahui adanya peralihan hak melalui Akta Hibah Nomor 1417/BE/1997 tanggal 12 September 1997, maka konsekuensi terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 326 dapat dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam daerah hukumnya.

---

This thesis discusses the validity of land registration for land objects that have been granted in connection with the cancellation of the grant deed unilateral by the grantor. The problem in this study is the legal consequences of the canceled deed unilateral by the grantor and  the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of the grant deed. The writing of this thesis uses a normative juridical method with secondary data as the data source. The data which used in this analysis is descriptive analytical through a qualitative approach. As a result of the research in this thesis, it can be seen that the legal consequences of unilaterally canceled grant deeds that there is no cancellation of the contents of the agreement as outlined in the grant deed, because as long as the authentic deed is not canceled or requested for cancellation, then the deed will still be valid as a law for the parricipants made it. Related to the validity of land registration for the object of land that has been transferred by the issuance of a grant deed, then the land registration can be declared invalid because of an administrative legal defect in the land registration process and if the Bandung Regency National Land Agency is aware of the transfer of rights through the Grant Deed Number 1417 / BE / 1997 on 12 September 1997, then the consequences for the issuance of Property Rights Certificate Number 326 can be requested for cancellation at the State Administrative Court in its jurisdiction."

"ABSTRAKHukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, karena masih berlaku beberapasitem hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukumwaris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke pluralistikan ini terbukti dari belum adanya pengaturan khusus yang bersifat nasional mengenai sistem hukum kewarisan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda-beda untuk menentukan pembagian warisan. Begitu pula dengan aturan mengenai hibah di Indonesia. Saat ini di Indonesia, pengaturan hukum yang mengatur hibah berlaku lebih dari satu sistem hukum, yaitu diatur baik menurut hukum islam, hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun hukum adat. Tesis ini akan membahas tentang hak waris anak angkat dan istri menurut hukum waris di Indonesia dan status hukum atas warisan yang menjadi objek hibah yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari hari pembahasan ditemukan bahwa hibahnya tidak sah karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk membuat hibah tersebut.

---

ABSTRACTInheritance law in Indonesia is pluralistic, because they apply some system ofinheritance law, namely customary inheritance law, inheritance law and theIslamic law of inheritance according to the Book of the Law of Civil Law. Thisdiversity is proven because there are no special arrangement which is nationalheritage of the legal system in Indonesia, which resulted in the Indonesian people using legal rules different to determine the division of inheritance. Similary, the rules on grants in Indonesia. Currently in Indonesia, the legal rules governing the grant applies more than one legal system, which is governed both by Islamic Law, civil law based on the Book of the Law of Civil Law, as well as Customary Law. This thesis will discuss the inheritance rights of an adopted child and the wife of the heir according to inheritance law in Indonesia and the legal status of heritage is the object of the grant is canceled. The method used in this research is normative with descriptive type with secondary data obtained from the literature. The result og the research, it was found that the grant does is illegitimate, because the grant was made by the subject that unauthorized."