Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak memuat syarat maka tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Akan tetapi, hibah dapat diberlakukan suatu kebatalan jika ada cacat yuridis yang mengakibatkan perbuatan hukumnya menjadi tidak berlaku. Permasalahan dalam tesis ini adalah status hukum akta hibah yang memuat syarat dan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu status hukum akta hibah yang memuat syarat adalah batal demi hukum sehingga kembali pada keadaan semula atau berlaku surut (ex tunc). Hal ini karena hibah yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang maka tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal. PPAT yang membuat Akta Hibah harus bertanggungjawab karena secara materiil akta tersebut bertentangan dengan undang-undang.

---

Grants regarding immovable objects such as land must be stated in the form of a deed made by an authorized official and registered for the transfer of rights. PPAT has the authority to make a grant deed as evidence that legally states that a legal grant act has been carried out regarding a land right. A grant is a voluntary gift made free of charge and does not contain conditions, so it cannot be revoked or withdrawn. However, a grant can be canceled if a juridical defect causes the legal action to become invalid. The problem with this thesis is the legal status of the grant deed, which contains the terms and responsibilities PPAT had to the deed he had made. This study uses a normative juridical research method with explanatory and prescriptive research types. The type of data used in this research is secondary data, which is analyzed qualitatively. The results obtained are the legal status of the grant deed, which contains the condition that it is null and void so that it returns to its original state or applies retroactively (ex tunc). This is because the grant made is contrary to the law, so it does not meet the objective requirements of the agreement's validity according to Article 1320 of the Civil Code, which is a legal cause. The PPAT who made the Deed of Grant must be responsible because materially, the deed is contrary to the law."

"Pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dapat diajukan oleh kurator melalui gugatan actio pauliana. Pembatalan ini tentu mengakibatkan kerugian terhadap pihak pembeli yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pembatalan akta jual beli akibat gugatan actio pauliana dengan mengangkat simulasi kasus kepailitan PT JBT. Dalam hal ini, masalah yang dikaji berkenaan dengan kedudukan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sebelum putusan pailit akibat gugatan actio pauliana dan akibat hukum terhadap pihak pembeli atas dibatalkannya akta jual beli tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitan doktrinal. Tipologi penelitian adalah eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai penunjang data sekunder dalam penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil tulisan menunjukkan bahwa kedudukan akta jual beli yang dibatalkan melalui gugatan actio pauliana yang semula merupakan akta autentik menjadi akta yang tidak sah. Dalam kasus yang disimulasikan, perbuatan hukum debitor dinyatakan batal oleh pengadilan melalui gugatan actio pauliana akibat adanya kecacatan hukum dan kehendak oleh subjek pemilik hak atas tanah, sehingga memenuhi syarat-syarat actio pauliana. Akibat hukum dibatalkannya jual beli adalah akta tidak memiliki kekuatan hukum. Objek jual beli dimasukkan menjadi boedel pailit. Terhadap pihak pembeli, maka Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan perlindungan hukum preventif kepada hak pihak ketiga, sehingga berhak mendapatkan pengembalian atas harga yang telah dibayarkan dan tampil menjadi kreditor konkuren untuk kekurangannya.

---

The cancellation of a sale and purchase deed made by a PPAT (Land Deed Official) can be initiated by a curator through a lawsuit for actio pauliana. This cancellation certainly causes harm to the buyer involved. This study focuses on the cancellation of the sale and purchase deed due to an actio pauliana lawsuit by presenting a case simulation of the bankruptcy of PT JBT. The issues examined relate to the status of the sale and purchase deed made by the PPAT before the bankruptcy decision due to the actio pauliana lawsuit, and the legal consequences for the buyer after the cancellation of the sale and purchase deed. This research uses a doctrinal research method. The research typology is explanatory. The type of data used is secondary data, collected through literature study. The study also employs interviews to support the secondary data in the research. The data obtained are analyzed qualitatively. The results show that the status of the sale and purchase deed that was canceled through the actio pauliana lawsuit, which was originally an authentic deed, becomes an invalid deed. In the simulated case, the legal act of the debtor is declared void by the court through an actio pauliana lawsuit due to a legal defect and lack of consent from the subject who owns the land rights, thus fulfilling the requirements for an actio pauliana. The legal consequence of the cancellation of the sale and purchase is that the deed no longer has legal force. The object of the sale is included in the bankruptcy estate. Regarding the buyer, Article 49 paragraph (3) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides preventive legal protection for the rights of third parties, thus entitling the buyer to a refund of the amount paid and granting them the status of a concurrent creditor for any shortfall."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban danperlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan pihak ketiga dapat membatalkan akta jual beli tanah; dan implikasi hukum pembatalan Akta PPAT berkaitan dengan Putusan Nomor 14/PDT.G/2017/PN.CMS. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa Akta PPAT sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap karena berlaku sebagai alat bukti yang sah, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dapat memberikan kepastian hukummemberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang menjadi dasar pendaftaran perubahan hak atas tanah dengan tujuan menciptakan ketertiban administrasi pertanahan. Keterlibatan pihak ketiga pada jual beli tanah dapat menjadi penyebab batalnya akta PPAT,karena menimbulkan kesepakatan atas kesadaran yang tidak mutlak. Implikasi hukum dari pembatalan akta jual beli yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebakan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak, hak atas tanah dipulihkan sebagaimana perjanjian itu tidak pernah terjadi. Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan sebagai sarana edukasi masyarakat serta diharapkan Peran PPAT untuk melakukan upaya pencegahan sengketa dengan memberi penjelasan mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.

---

ABSTRACTThis study discusses the cancellation of Land sale and purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled promises to pay compensation for the sale and purchase of land rights. The issues raised in this study are concerning the legal strength of the PPAT Deed in order to achieve certainty, order and legal protection for the parties; third party involvement may cancel the land sale and purchase deed; and the legal implications of canceling the PPAT deed relating to Decision Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS. The research method used is normative law, analytical descriptive, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitativeapproach. The result of the analysis is that the Deed prepared by the PPAT is an authentic deed and has a complete evidentiary power because it acts as a valid proof, through the deed made by the PPAT that can provide legal certainty so that it can provide legal protection to the parties that are the basis registration of changes in land rights with the aim of creating land administration order. The involvement of third parties in the sale and purchase of land can be lead to the cancellation of the PPAT deed, because the agreement was made based on non-absolute awareness. The legal implications of canceling the sale and purchase deed canceled by the judge's decision caused the loss of binding power of the deed against the parties, the right to land was restored as the agreement had never taken place. The Land Office (Kantor Pertanahan) should provide counseling as a public education and it is hoped the role of PPAT to prevent disputes by explaining the rights and obligations arising from legal actions committed by the parties."