Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya memenuhi kebutuhan lokal, proses perencanaan pembangunan wilyah harus memiliki kesesuaian dengan karakteristik wilayah setempat. hal ini berarti bahwa perencanaan pembangunan nasional tidak dapat diterapkan begitu saja di tingkat wilayah. Untuk itu perencanaan pembangunan wilayah memerlukan upaya identifikasi isu-isu pembangunan yang spesifik sesuai dengan karakteristik setempat. Atas dasar alasan tersebut studi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi isu pembangunan wilayan di Propinsi Bengkulu melalui penerapan pendekatan geografi regional yaitu ditinjau dari aspek 'regional setting' dan aspek 'regional attribute'"

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"ABSTRAKKesenjangan wilayah di Indonesia dipandang relatif masih cukup tinggi, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa kota maupun antara kota kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Pada dasarnya kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara akibat kecemburuan masyarakat terutama yang berasal dari daerah dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya bertujuan agar daerah terdorong untuk kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melakukan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing daerah. Bila hal ini dapat dilakukan, maka proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat lebih ditingkatkan dan secara bersamaan ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat pula dikurangi."

"Kondisi sektor manufaktur di indonesia masih jauh dari harapan karena sedang mengalami fenomena gejala deindustrialisasi. Untuk menggenjot kinerja sektor manufaktur, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengembangan Kawasan Industri. Secara teoritis, kawasan industri merupakan bentuk umum dari aglomerasi industri. Penelitian ini ingin menganalisis dampak aglomerasi industri dan regional karakteristik terhadap PDRB di 33 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika spasial, penelitian ini mampu melihat fenomena aglomerasi dalam aspek kewilayahan. Hasil dari penelitian ini adalah pada observasi penelitian di seluruh Indonesia, pengaruh variabel aglomerasi berupa spesialisasi lebih memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap PDRB daripada variabel diversity. Akan tetapi, apabila observasi penelitian khusus Pulau Jawa maka pengaruh variabel aglomerasi berupa diversity lebih berdampak positif signifikan dari pada spesialisasi. Lebih lanjut, tidak ditemukannya efek limpahan yang signifikan dari variabel aglomerasi terhadap PDRB provinsi tetangga. Untuk variabel karakteristik regional dapat disimpulkan bahwa hanya variabel populasi dan pelabuhan yang berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB secara konsisten.  Sedangkan, untuk variabel human capital dan capital expenditure tingkat signifikansinya dipengaruhi oleh letak geografis observasi antara Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa aktivitas ekonomi di Luar Pulau Jawa perlu ditingkatkan sebagai upaya distribusi ekonomi.

---

The condition of  manufacturing sector in Indonesia is still far from expectations. It has experienced the phenomenon of deindustrialization. To boost the performance manufacturing sector, the Government of Indonesia has implemented a policy in the form of industrial estates. Theoretically, industrial estates are a general form of industrial agglomeration. This study wants to analyze the impact of industrial agglomeration and regional characteristics on GRDP in 33 provinces in Indonesia. By using spatial econometric analysis, this research is able to see the phenomenon of agglomeration in regional aspects. The results of this study are shown that with observation throughout Indonesia, the influence of agglomeration in the form of specialization has a more significant positive affect on GRDP than the diversity. However, with the observation in Java Island, the inffluence of aglomeration in the form of diversity has a more significant positive impact on GRDP than specialization. Furthermore, there was no significant spillover effect of the agglomeration variable on the GRDP of neighboring provinces. Meanwhile, the significance level of human capital and capital expenditure variables is influenced by the geographical location of observations, between Java and non-Java islands. This gives the conclusion that economic activity outside Java needs to be increased as an effort to distribute the economy."

"Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga tahun 2010, 57% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan Bali. Program Transmigrasi adalah salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Data menunjukan bahwa pelaksanaan program Transmigrasi tidak diimbangi dengan mitigasi dampak lingkungan sebagaimana ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tren daya dukung lingkungan di Kawasan Transmigrasi Salimbatu (KTSb), Provinsi Kalimantan Utara beserta prediksinya pada tahun 2032. Metode riset yang digunakan adalah kombinasi antara metode analisis spasial, analisis statistik, pemodelan system dynamics dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 daya dukung lingkungan KTSb masih berada pada ambang batas aman, namun telah menunjukkan adanya tanda-tanda tekanan lingkungan yang dengan indikator daya dukung lingkungan yang semakin mendekati titik optimal dan diprediksi akan melampaui daya dukungnya setelah tahun 2021.

---

The Central Bureau of Statistics noted that up to 2010, 57% of Indonesia's population was on the islands of Java and Bali. The Transmigration Program is one of the strategies to overcome this imbalance in population distribution. Data shows that the implementation of the Transmigration program is not balanced with mitigating environmental impacts as required. This research was conducted to get an overview of the trend of environmental carrying capacity in the Salimbatu Transmigration Area (KTSb), North Kalimantan Province and its predictions in 2032. The research method used is a combination of spatial analysis methods, statistical analysis, dynamic system modeling and in-depth interviews. The results show that although in 2020 the environmental carrying capacity of KTSb is still at the safe threshold, it has shown signs of environmental pressure with indicators of environmental carrying capacity that are getting closer to the optimal point and are predicted to exceed their carrying capacity after 2021."

"Berdasarkan pada tingkat perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, Kabupaten Muna dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal, sehingga diperlukan berbagai stategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan daerahnya. Penelitian ini menggunakan metode Location Quotient (LQ) untuk menganalisis potensi sektor basis dan non basis daerah serta kemampuan kompetitifnya dibandingkan dengan daerah diatasnya. Selanjutnya dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menganalisis strategi dan kebijakan dalam rangka pengembangan pembangunan wilayah di Kabupaten Muna.Sruktur perekonomian Kabupaten Muna selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh tiga sektor utama dan juga merupakan sektor basis daerah yakni sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa. Sektor ekonomi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 18,23 persen, sedangkan sektor ekonomi yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang tumbuh sebesar 4,78 persen.Berdasarkan tipologi, wilayahnya Kabupaten Muna memiliki satu sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dan ada dua sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu pertanian dan jasa-jasa serta ada lima sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan komunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Melalui analisis AHP dilakukan analisis mengenai strategi dan kebijakan pengembangan pembangunan wilayah, maka pembenahan dari aspek kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas pertama, selanjutnya dari sisi pemasaran daerah pada prioritas kedua serta penyediaan infrastruktur fisik menjadi perioritas berikutnya.Dengan teridentifikasinya potensi sektor-sektor basis daerah yang mampu memberikan nilai kontribusi bagi sebagian besar masyarakat dan pemerintah serta upaya perbaikan dari berbagai kriteria strategi dan kebijakan terhadap pengembangan pembangunan wilayah terutama dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini perioritas pendidikan dan pelatihan, maka keinginan untuk menciptakan percepatan pengembangan pembangunan wilayah akan menjadi kenyataan.Pemerintah Kabupaten Muna diharapkan mengagendakan secara sinergis sekaligus melaksanakannya, sehingga kebijakan pembangunannya tepat sasaran juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan struktur perekonomian daerah, sehingga akan bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat muna itu sendiri.

---

Based on the level of development of regional development in Indonesia, Muna categorized as one of the districts lagging behind, necessitating a variety of strategies and policies in order to develop regional development. This study uses a method Location Quotient (LQ) to analyze the potential of the base and non base region as well as its competitive ability compared with the area above it. Furthermore, the method of Analytic Hierarchy Process (AHP) to analyze the strategies and policies in the framework of regional development at Muna.Structure regency economics Muna during the last five years been dominated by three main sectors and is also a sector basis ie the area of agriculture, trade, hotels and restaurants and services sector. Economic sector is the most high-growth mining and quarrying sector grew 18.23 percent, while the lowest sectors of the economy is growing agricultural sector grew by 4.78 percent.Based on the typology, Muna area has a high potential economic sectors to develop the trade, hotels and restaurants and there are two sectors with the potential to develop the agriculture and services and there are five sectors which need to be further developed the manufacturing sector , electricity gas and water supply, construction, transport and communications and finance, leasing and corporate services.Through the AHP analysis conducted an analysis of strategies and regional development policies, the improvement of the quality aspects of human resources, especially education and training to be the first priority, then from the marketing side of the area on the second priority and the provision of physical infrastructure into the next priorities.With the identification of potential regional base of sectors that can provide most of the value of contributing to society and the government and improvement efforts of various criteria and policy strategies for regional development especially in terms of improving the quality of human resources in this case the realms of education and training, the desire to create the acceleration of regional development will become a reality.Muna government is expected to be synergistic as well as implement the agenda, so that the targeted development policies also create conditions conducive to the growth of regional economic structure, so that would lead to the advancement and welfare of the people themselves Muna."

"ABSTRAKPembangunan adalah upaya membangun masyarakat secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Pembangunan dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: 1 pembangunan fisik mdash;yang bersifat infrastruktur atau prasarana, seperti bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik, pemasaran barang dan jasa mdash;dan 2 pembangunan non-fisik dapat juga disebut pembangunan manusia. Dalam penelitian ini, karakteristik wilayah digunakan sebagai pengaruh terhadap pembangunan fisik dan non-fisik dan terbagi atas wilayah urban dan wilayah non-urban. Pembangunan fisik dalam hal ini adalah infrastruktur listrik. Pembangunan manusia adalah kondisi kesehatan dan pendidikan. Untuk melihat infrastruktur listrik digunakan rasio elektrifikasi, sedangkan kondisi kesehatan dan pendidikan dilihat berdasarkan indeks kesehatan dan pendidikan. Indeks kesehatan dibangun atas dasar model determinan kesehatan yang terdiri atas kesehatan perorangan, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, dan sistem pelayanan kesehatan, sedangkan indeks pendidikan berdasarkan rasio murid ndash; sekolah atau kepadatan sekolah dan perbandingan siswa antar jenjang pendidikan. Penelitian ini menggunakan unit analisis kecamatan dan dilakukan dengan metode analisis spasial Overlay dan Query serta analisis statistik Chi Square. Dari hasil analisis spasial dan statistik didapatkan bahwa tidak terdapat suatu pola tertentu terhadap kondisi kesehatan dan kondisi pendidikan. Selain itu, didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara rasio elektrifikasi dan karakteristik wilayah dengan kondisi kesehatan, namun terdapat hubungan antara rasio elektrifikasi dan karakteristik wilayah dengan kondisi pendidikan.

---

ABSTRACTDevelopment is an effort to build a community inan organized and sustainable way with using all the potential resources, such as natural resources or human resources. Development can be divided into two types 1 physical development infrastructure, such as physical buildings or institutions that have production, logistics, goods and services and 2 non physical development or human development. In this research, regional characteristics are used as an influence to physical and non physical development and divided into urban and non urban areas. Physical development is the electricity infrastructure. Human development is the condition of health and education. Electrification ratio is used to see the electrical infrastructure, while health and education conditions are seen based on health and education index. The health index is built on a health determinant model consisting of individual health, family health, public health, and health care systems, while the education index is based on student school ratios or school density and student to school comparisons. This research used the subdistrict as an analysis unit and done by Overlay and Query spatial analysis method and Chi Square statistical analysis method. From the results of spatial and statistical analysis, there is found that no particular pattern of health conditions and educational conditions. In addition, it is found that there is no relation between electrification ratio and regional characteristic with health condition, but there is relation between electrification ratio and regional characteristic with education condition."