Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditinjau dari masalah dan hambatan yang ada, konsep wanatani dalam pengelolaan pertanian di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang NTT belum berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah mengajukan konsep dan model wanatani untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan pada ekosistem semi arid. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ditinjau dari fungsi ekologi yang meliputi vegetasi, kesuburan tanah, iklim mikro, erosi, dan kesesuaian lahan wanatani belum optimal dan belum berkelanjutan untuk mendukung produktivitas dan konservasi lahan. Fungsi ekonomi yaitu produktivitas wanatani sudah optimal, namun kurangnya dukungan kelembagaan dan fungsi sosial menyebabkan pengelolaan pertanian belum optimal dan belum berkelanjutan. Simulasi model memperlihatkan integrasi fungsi ekologi, sosial, dan ekonomi wanatani di ekosistem semi arid dapat meningkatkan konservasi dan produktivitas lahan.

---

Observed from the existing problems and obstacles, the agroforestry concept in the agricultural management in Amarasi District, Kupang Regency NTT, is not yet sustainable. The research objectives are to propose the agroforestry concept and model for the sustainable agricultural management in the semi arid ecosystem. The research result shows that observed from the ecological function including vegetation, land fertility, micro climate, erotion, and agroforestry land suitability is not yet optimal and not yet sustainable to support the productivity and conservation of agroforestry land. The agroforestry productivity economic function is already optimal, but the lack of institutional support and social function causes the agricultural management to be not yet optimal and not yet sustainable. The model simulation shows the integration of the ecological, social, and economic functions of agroforestry in the semi arid ecosystem can increase the land conservation and productivity."

"Indonesia adalah negara yang pernah menempatkan reforma agraria sebagai agenda bangsauntuk menata agraria pedesaan melalui pelaksanaan UUPA 1960. Namun, Reforma Agrariatidak berlanjut seiring naiknya kekuasaan Orba. Pada 1980-an tumbuh kembali gerakanmasyarakat pedesaan yang diakibatkan oleh konflik agraria dan perampasan tanah. Gerakantersebut tumbuh bersama kalangan aktivis mahasiswa yang kelak menjadi pelopor gerakanreforma agraria dan sebagian juga menjadi scholar activist. Posta Soeharto, kesempatanpolitik membuat gerakan sosial mampu mendesakkan agena reforma agraria melaluipembaruan hukum agraria. Pada perkembangan selanjutnya, pada masa pemerintahah SBY(2004-2014) hingga era Jokowi (2014-2019) aktivis memiliki kesempatan menjadiInstitutional Activist yang bekerja dalam kekuasaan negara. Pada saat bersamaan, wacanadan agenda reforma agraria dan pembangunan pedesaan juga diadopsi oleh lembaga BankDunia yang berpengaruh besar kepada K/L di Indonesia. Tesis ini membahas tentang perananinstitusional aktivis dan gerakan sosial dalam kebijakan Perpres 86/2018 tentang ReformaAgraria dan kontestasi gagasan antar aktor dalam perumusan kebijakan tersebut. Temuanpenelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan institusional aktivis ditentukan olehkemampuan mereka memanfaatkan arena (institusi), reputasi secholar activist dan dinamikaantar aktor baik yang beradan di dalam dan di luar kekuasaan pada perumusan menimbulkandinamika di kalangan aktivis dan gerakan sosial dalam mendorong perubahan kebijakan dankepiawaian dalam memanfatkan peluang politik yang tersedia.

---

Indonesia is a country that once put agrarian reform as the nation's agenda to reform ruralbased

agrarian structure through the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law

(BAL). However, these efforts did not continue as the New Order's power rose. In the

1980s, the wakening of rural-based social movement caused by agrarian conflicts and

land grabbing. The movement grew along with student activists who later became

pioneers in the agrarian reform movement and some also became scholar activists. After

the fall of Soeharto era, political opportunity made social movements able to push for

agrarian reform agenda through the reform of agrarian law. Later on, during the SBY era

(2004-2014) until the Joko Widodo era (2014-2019), activists had the opportunity to

become institutional activists who worked in state power. At the same time, the discourse

and the agenda of agrarian reform and rural development were also adopted by the World

Bank institutions which had a strong influence on the ministries and or state’s institution

in Indonesia. This thesis discusses the policy formulation that contested each other in the

formulation of agrarian reform policy in Indonesia until the birth of the Presidential

Decree No.86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA). The contestation continued after

the endorsement. This situation leads to dynamics among activists and social movements

in encouraging a policy change on agrarian reform until the birth of the decree, including

on how the movement took advantage in regards to legal opportunity of the Perpres RA

at the national level to the village level"