Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Indeks pembangunan manusia masih menjadi tolok ukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam kemampuan dasar manusia, dimensi tersebut meliputi: indikator umur yang panjang, pencapaian pendidikan, dan standar hidup yang layak, tetapi dalam indikator standar hidup yang layak, indeks pembangunan manusia hanya memperhitungkan pendapatan nasional bruto dan tidak mencerminkan keadilan bagi penyandang disabilitas. Sehingga, kritik dalam indeks tersebut ada pada data yang buruk, indikator yang salah, dan spesifikasi yang salah. Penyandang disabilitas selalu dianggap tidak mampu menggunakan seperangkat “fungsi” terkait kapabilitasnya sebagai manusia dalam mengoptimalkan kesejahteraan. Artikel ini menggunakan pendekatan kapabilitas untuk membahas kerangka kesejahteraan penyandang disabilitas, yakni untuk mengusulkan pergantian utilitas dengan kapabilitas sebagai objek nilai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan metode studi pustaka dan refleksi kritis untuk mengumpulkan, menyajikan, dan mendapatkan sumber. Tujuannya adalah untuk mengkritik indikator dari indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks penilaian pembangunan manusia harus melibatkan konsep pendekatan kapabilitas yang menyeluruh agar para penyandang disabilitas juga mampu menggunakan fungsi dan kemampuan mereka terhadap sumber daya yang mereka miliki dan mengusulkan kerangka kerja baru untuk implikasi kebijakan yang diterapkan melalui pembangunan inklusif.

---

The human development index is still a benchmark for a country's average brand in basic human capabilities, these dimensions include long and healthy life, knowledge, and a decent standard of living, but in indicators of a decent standard of living, the human development index only takes into account income national gross and does not reflect justice for persons with disabilities. Thus, the criticism of the index is on bad data, wrong indicators, and wrong specifications. People with disabilities are always considered unable to use a set of "functions" related to their capabilities as humans in optimizing their welfare. This article uses a capabilities approach to discuss the well-being framework for persons with disabilities, namely to suggest replacing utility with capabilities as objects of value. To answer these problems, this article uses literature study and critical reflection methods to collect, present, and obtain sources. The aim is to highlight the indicators of the human development index. Therefore, this study concludes that the human development assessment index must involve the concept of a comprehensive capability approach so that people with disabilities are also able to use their functions and abilities with the resources they have and propose a new framework to imply policies implemented through inclusive development."

"ABSTRAKTesis ini membahas modal sosial dan kekerasan kolektif geng nongkrong anak muda di permukiman kumuh perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus pada geng nongkrong Kota Paris dan Caplin di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, penelitian ini menemukan bahwa geng nongkrong dan kekerasan kolektif merupakan modal sosial geng nongkrong di permukiman kumuh. Kenyataan ini disebabkan oleh persoalan struktur dan kultur sosial masyarakat di permukiman kumuh Johar Baru. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah dan organisasi kemasyarakatan (LSM/NGO) perlu merancang sebuah kebijakan pembangunan inklusif dimana ada sebuah intervensi sosial terhadap sebuah komunitas atau masyarakat, khususnya kelompok anak muda.

---

ABSTRACT

This thesis discusses social capital and collective violent street gangs in the urban slums. By using the method of qualitative research through case study approach in the Kota Paris and Caplin street gangs in District Johar Baru, the study found that the street gang and collective violence is social capital street gang in a slum. This fact is due to the problems of social structure and culture of the people in the slums, Johar Baru. Therefore, this study recommends that the government and civil society organizations need to design a policy of inclusive development where there is a social intervention to a community or society, especially the young people."