Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKelembagaan dalam pembangunan infrastruktur c.q. Light Rail Transit (LRT) perlu mendapatkan perhatian khusus karena skema kelembagaan yang tepat dapat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi skema kelembagaan yang pernah digunakan apabila diterapkan pada LRT, menyusun berbagai skenario skema kelembagaan LRT yang efisien dari sisi biaya, informasi dan pengambilan keputusan serta menyusun kerangka konsep kelembagaan LRT berbasis DSS. Metode analisa yang digunakan adalah Decision Support System untuk mengetahui pengelolaan skema kelembagaan optimal. Hasil penelitian ini adalah kerangka konsep kelembagaan yang memberikan efisiensi dari sisi biaya, informasi dan pengambilan keputusan.

---

ABSTRACTInstitutional framework in infrastructure c.q. Light Rail Transit (LRT) development has significant role that affect successness level of infrastructure management. This paper intention primarily are to obtain efficiency level if various institutional frameworks that widely applied around the globe were used in LRT, to design institutional framework alternatives considering efficiency in terms of cost, information and decision making. Last but not least, is to design LRT?s conceptual framework based on Decision Support System (DSS). Analytical method used is DSS which is very helpful in providing recommendation. The conclusion is conceptual framework that gave efficiency in terms of cost, information and decision making."

"ABSTRAKPemerintahan Indonesia dalam kepemimpinan Joko Widodo memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Dimana menaikkan dana desa dari Rp.20,7 trililun pada tahun 2015 menjadi Rp.46,9 triliun pada tahun 2016, dan perencanaan pada tahun 2017 menjadi Rp.81,1 triliun, oleh sebab itu seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat di perdesaan dibutuhkan kajian mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan infrastruktur sebagai evaluasi untuk pembangunan yang akan dilakukan, sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak pembangunan infrastruktur di perdesaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Pengambilan data menggunakan teknik convience sampling dengan wawancara terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Fokus penelitian adalah mengetahui perbedaan dampak yang yang ditimbulkan dari pembangunan infrastruktur berdasarkan 2 kategori, kategori pertama adalah berdasarkan 3 zona geografis yaitu area perbantasan jalan Pantura, bukit dan pesisir. Kategori kedua berdasarkan lama warga bertempat tinggal di desa, yaitu lebih dari 10 tahun dan kurang dari 10 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, kategori zona geografis, terdapat perbedaan dampak pada aspek sosial, sedangkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pendidikan tidak terdapat perbedaan dampak dan kategori lama warga menempati desa, tidak ada perbedaan dampak yang ditimbulkan pembangunan infrastruktur dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

---

ABSTRACTIndonesian goverment in the leadership of Joko Widodo positioned the village as the main focus of development. Which increase village fund from Rp.20.7 trillion in 2015 to Rp.46.9 trillion at 2016, and planning in 2017 to Rp.81.1 trillion, therefore in line with the increasing infrastructure development in rural areas, a review of the impact of infrastructure development as an evaluation for the development which will be held, thus it will give big contribution for people. This study aims to analyze the impact of infrastructure development in rural Batang regency, Central Java on social, economic, educational, health and environmental aspects. Data collection using conventional sampling technique with structured interview. The research method used is quantitative. The focus of this research is to know the difference of the impact of infrastructure development based on 2 categories, the first category is based on 3 geographical zone that is the area of Pantura, hill and coast. The second category is based on how long the resident occupy the village, which more than 10 years and less than 10 years. Based on the research results, geographic zone category, there are different impacts on social aspect, whereas economic, education, health and education aspect there is no difference of impact and based on how long people occupy the village category, there is no difference of impact of infrastructure development from social aspect, economic, health, education and the environment. "

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"Pembangunan infrastruktur dan pemukiman di daerah Kupang Barat yang maju membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang struktur bawah permukaan tanah dan potensi keberadaan cavity (rongga) untuk menghindari erosi dan amblesan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cavity di bawah permukaan tanah di daerah Kupang Barat. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode Ground Penetrating Radar (GPR) untuk memberikan informasi struktur bawah permukaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang aman, dan mencegah amblesan tanah dan erosi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 12 lintasan dengan panjang bentangan 24-33 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat cavity pada kedalaman 0.62-2.5 meter di bawah permukaan tanah. Informasi tentang struktur bawah permukaan dan keberadaan cavity ini sangat penting untuk desain pondasi yang aman dan meminimalkan risiko erosi di daerah Kupang Barat.

---

Infrastructure and residential development in the developed West Kupang area requires a thorough understanding of the subsurface structure of the land and the potential existence of cavities to avoid soil erosion and subsidence. This research aims to identify cavities below the ground surface in the West Kupang area. This research will be carried out using the Ground Penetrating Radar (GPR) method to provide information on subsurface structures to support safe infrastructure and residential development, and prevent land subsidence and erosion. The research was carried out using 12 tracks with a stretch length of 24-33 meters. The research results show that there is a cavity at a depth of 0.62-2.5 meters below the ground surface. Information about subsurface structures and the existence of cavities is very important for safe foundation design and minimizing the risk of erosion in the West Kupang area."

"Infrastruktur mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dianggap paling penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan adalah infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketersediaan infrastruktur jalan dan listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Berdasarkan hasil regresi ekonometrika data panel dapat diketahui elastisitas infrastruktur jalan maupun infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Dengan dilakukan perhitungan sumber pertumbuhan dapat diketahui pula kontribusi masing-masing infrastruktur dan juga total faktor produktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dalam periode 1994-2008.

---

Infrastructure has important role for economic growth. Infrastructure considered being the most important in Kalimantan are road and electricity. This research attempts to know the influence on availability of road and electricity to economic growth in Kalimantan. Based on result of panel data econometrical regression, elasticity of either road or electricity can be calculated. By growth accounting, contribution of each infrastructure and also total factor productivity for economic growth in Kalimantan for period of 1994-2008 can also be calculated."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja determinan dari Foreign Direct Investment (FDI) dan bagaimana pengaruh infrastruktur akses ICT, yang merupakan bagian dari ekonomi digital, terhadap FDI di ASEAN. Untuk mengukur pembangunan infrastruktur akses ICT, digunakan sub-indeks akses ICT, bagian dari ICT Development Index (IDI). Model regresi yang digunakan adalah model fixed effect. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, Gross Domestic Product (GDP) dan juga persentase sumber daya alam terhadap GDP, merupakan variabel yang berpengaruh signifikan untuk menjadi determinan dari FDI. Sementara itu, akses ICT memiliki koefisien positif namun tidak signifikan sebagai determinan FDI.

---

ABSTRACTThis research aims to observe the determinants of Foreign Direct Investment (FDI) and how, ICT access infrastructure, which is part of digital economy, affecting FDI in ASEAN. To measure the development of ICT access infrastructure, access sub-index, part of ICT Development Index (IDI), is being used. Regression model used for this research is fixed effect model. The result shows that Gross Domestic Product (GDP) and share of natural resources to GDP, are two variables that significant as determinants for FDI. Meanwhile, ICT access has positive coefficient, but not significant as a determinant of FDI."

"ABSTRAKPembangunan infrastruktur di sebuah negara dapat mendorong terjadinya urbanisasi, industrialisasi, pemerataan pendapatan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, permbangunan infrastruktur juga dapat menimbulkan permasalahan baik secara sosial maupun ekologis. Skripsi ini akan melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya permasalahan-permasalahan tersebut dengan menggunakan teori James Scott mengenai elemen yang menyebabkan munculnya permasalahan pada usaha perbaikan manusia pada abad dua puluh dengan fokus studi pada pembangunan infrastruktur bendungan besar Belo Monte Dam di Brazil. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka, temuan dari skripsi ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan sosial dan ekologis pada pembangunan Belo Monte Dam disebabkan karena faktor dari administratif yang memerintah, ideologi modernisme tinggi, rezim otoriter dan fragmentasi masyarakat sipil.

---

ABSTRAKDevelopment of infrastructure in a country can encourage urbanization, industrialization, income distribution and contribute to economic development. However, infrastructure development can also cause both social and ecological problems. This thesis will look at the factors that led to the emergence of these problems by using James Scott 39 s Theory of the Elements that led to the emergence of problems in state rsquo s attempts to improve human condition in the twentieth century, which focus on the construction of Belo Monte Dam in Brazil. By using qualitative method through literature study, the findings show that the factors causing the emergence of social and ecological problems in the development of Belo Monte Dam are the factors of government administration, high modernism ideology, authoritarian regime and civil society fragmentation."

"ABSTRACTInfrastruktur pedesaan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pertanian, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan desa. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan dapat dicapai secara optimal yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa statistik deskriptif dengan pengambilan data melalui survey, studi kasus, dan analisa arsip. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan berupa harta benda, dimana faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan adalah faktor usia dan jenis pekerjaan. Dari hasil penelitian, adanya keterlibatan masyarakat tersebut dapat mendukung pembangunan infrastruktur pedesaan yang berkelanjutan, hal ini ditunjukkan dengan semakin baik nya aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

---

ABSTRACTRural infrastructure is very influential on agricultural growth, economic development, and village poverty alleviation. Development of sustainable rural infrastructure can be achieved optimally by involving the village community. This study aims to identify community involvement in sustainable rural infrastructure development. The research method used is descriptive statistical analysis with data collection through survey, case study, and archival analysis. Furthermore, the results of the research show the form of community involvement in rural infrastructure development in the form of property, where factors that influence the community to participate in rural infrastructure development are the factors of age and type of work. From the results of the study, the involvement of the community can support the development of sustainable rural infrastructure, as indicated by better economic, environmental, and social aspects. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampaisejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikanmelalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapatsecara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dantujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-UndangDasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasukpengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyatbanyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya olehsegenap rakyat Indonesia secara menyeluruh danmerata.Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisisdata yang bersifat deskriptif analisis. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salahsatu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentangbagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan,khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapatmenjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligusdistribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan rodaperekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataanpembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnyadapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuktercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demikesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalamimplementasinya, kebijakan pembangunan infrastrukturjalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatanyang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) danpembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak sertamerta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol.Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masihmendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaanlahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapatmenenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabiladitinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannyapembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanyajalur transportasi dan distribusi, mengakibatkankurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomianguna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosanguna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalantol.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze on how far a policycan be implemented effectively through the provisions ofthe laws and regulations in accordance with its initialobjectives and purposes. As instructed in the 1945Constitutions of the Republic of Indonesia related to theeconomy/ including the administration and utilization forthe interest of the people, its result and benefit mustbe enjoyed by the entire Indonesian people in general andequally. This research uses the normative research methodby collecting, processing and analyzing the data thathave analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004regarding Road is one of the policy implementationformats in the administration of the road infrastructureconstruction particularly toll road that is expected,among others, will allow the opening of thetransportation as well as the distribution path that canactivate the economic wheels in creating the evendistribution of the development and its result in turnwill improve the economic growth for achieving the betterstandard of living for the people in Indonesia as well asthe evenly distributed prosperity and justice. In theimplementation of the policies in the toll roadencountered many problems and hindrances which are noteasily eliminated. The existence of PT Jasa Marga(Persero) and the establishment of Toll Road RegulatingBoard (BP JT) do not automatically make it easier foraccelerating the construction of the toll road. Theparticipation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) orPrivate-Owned Enterprises encountered also significantproblem. The land procurement factor and the decision ofthe toll tariff, that makes the investors loss theirinterest in constructing the toll road if it is seen fromthe business feasibility point of view. In thiscondition, the delay in the construction of the toll roadinfrastructure resulted in the delay in evenlydistribution of the transportation and distribution pathwhich at the end prevent the equal movement of theeconomic activities in supporting the economic growth inIndonesia. In this matter, the government is expected tocreate a breakthrough to stimulate the investment sectorin the organization of toll road."