Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFokus dari penelitian ini adalah menjelaskan penerapan asas universal jurisdiction oleh Negara untuk memberantas pembajakan di laut (piracy). Dalam hukum internasional, terutama United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa kejahatan pembajakan di laut terjadi di wilayah laut lepas dan diluar yurisdiksi Negara manapun. Berbeda dengan armed robbery yang terjadi di laut teritorial. Oleh karena itu untuk melawan pembajakan di laut Negara harus menerapkan yurisdiksinya di wilayah laut lepas dan menerapkan asas universal jurisdiction.ABSTRACTFocus of this research is explaining the implementation of universal jurisdiction principle by states to combat piracy. International law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any States. It differs with armed robbery which is happened inside territorial waters. Therefore it is necessary for States to implement their jurisdiction on the high seas and implement universal jurisdiction principle."

"ABSTRAKPeristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalamkawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnyajumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggapmengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawankejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalamrangka menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut, sehingga jumlahnyadapat ditekan secara signifikan. Salah satu upayanya adalah memberikankewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasukiperairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di lautdalam kawasan Teluk Aden.

---

AbstractThe piracy phenomenon conducted by Somali pirates in the Gulf of Aden hasraised international concerns due to the increasing numbers of piracy incidents inthe area, deeming to have become a threat towards international peace andsecurity. In order to suppress the crime of piracy, the United Nations SecurityCouncil has issued numerous resolutions encompassing efforts by theinternational community in suppressing and prosecuting piracy, therefore it canabate the occurring incidents. Granting universal jurisdiction towards States is onemethod, where the States are permitted to enter Somali territorial waters tosuppress maritime piracy in the Gulf of Aden."

"Fokus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

---

Focus of the research is explaining regional cooperation which conducted by littoral states to combat piracy and armed robbery. Piracy is an old time crime. International law, particularly UNCLOS 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any states. However, in modern times, a new form of piracy appeared. New form of piracy that so called armed robbery occurred in internal water, teritorial water, contigous zone of state, for instance piracy in Malacca Strait. Meanwhile, in South China Sea itself contention still exist to determine whether piracy that occurred in South China Sea can be classified as piracy within scope of UNCLOS 1982 or not. Moreover, Location of Malacca Strait and South China Sea which adjacent to littoral states raised a question with regard to jurisdiction to solve this problem. Effort from single state is not sufficient to combat piracy in the area it goes beyond vast of the sea required littoral states to cooperate to combat piracy and armed robbery in South China Sea and Malacca Strait."