Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Afridha Nur Fadhilla

Tinjauan hukum islam dan pasal 97 kompilasi hukum islam mengenai pembagian harta bersama : analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 34 Pdt.G/2009 PTA Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010 = The review of islamic law and article 97 of compilation of islamic law in joint assets division analysis of the judgement No. 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo No. 34 Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan Mahkamah Agung No. 266K/AG/2010

" Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan No.229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo. Putusan No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan No.266 K/AG/2010, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni 3⁄4 dan 1⁄4 bagian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44823

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadia Shabira Putri

Tinjauan hukum mengenai pembagian harta bersama dalam hal terjadi perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam: analisis putusan Pengadilan Agama Bengkalis no. 0282/pdt.g/2015/pa.bkls) = Legal review regarding the joint assets division in case of divorce according to law no 1 of 1974 and compilation of Islamic law: analysis of the Bengkalis religious court judgment no 0282 pdt g 2015 pa bkls

" Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkalis No. 0282/Pdt.G/2015/PA. Bkls, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1/3 bagian untuk istri dan 2/3 bagian untuk suami. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S63748

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ellyzabeth Tanaya

Akibat hukum pembuatan kesepakatan pembagian harta bersama yang isinya merugikan salah satu pihak: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1553 K/PDT/2017 = Legal consequences of joint assets distribution agreement whose contents adverse one of the parties: study on decision number 1553 K/PDT/2017

" Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Febriza Mirza

Tinjauan yuridis mengenai pembagian harta perkawinan akibat perceraian pada masyarakat Minangkabau (studi kasus putusan Pengadilan Agama Padang No. 0288/Pdt. G/2013/PA.Pdg) = Judical review about the division of property divorce marriage due to Minangkabau society (case studies religious judical decisions the No. 0288/Pdt.G/2013/PA.Pdg)

" Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi tujuan dari perkawinan tidak selalu terlaksana sehingga mengakibatkan perceraian. Perceraian berdampak pada harta kekayaan masingmasing suami istri, harta kekayaan yang didapat dari hasil pencaharian suami istri dalam perkawinan akan menjadi harta bersama (harta suarang). Pembagian harta bersama akibat perceraian menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, adalah ditentukan menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44397

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hesti Kurnia Dewi

Pembuatan akta jual beli atas tanah yang obyeknya masih dalam proses peradilan (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 111/PDT/2017/PT.PLG) = The making of deed of sale and purchase of land which object is in trial process (A Case Study on High Court Judgement of Palembang Number 111/Pdt/2017/PT.Plg)

" Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami yang diperoleh karena hadiah atau warisan menjadi penguasaan masing-masing. Berakhirnya harta bersama hanya karena putusnya perkawinan. Obyek jual beli tanah saat suami istri dalam proses gugatan cerai di pengadilan agama yang dijual dengan dasar Akta Pembagian Harta Bersama tetap membutuhkan persetujuan pasangan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan pengetahuan dibidang hukum. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54288

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tika Anandayu Medasmara

Tinjauan yuridis terhadap kekuatan akta notariil atas akta pernyataan pembagian harta bersama antara suami istri dalam perspektif wanprestasi = Judicial review of the strength of a notarial deed on deed of declaration division of joint property between husband and wife in the perspective of tort / Tika Anandayu Medasmara

" ABSTRAK
Perjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat dari para pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian, adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan. Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, force majeure dan penyelesaian ... "

2016

T46460

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Caesara Depitriani

Pembuktian objek yang menjadi sengketa hukum harta bersama setelah terjadinya perceraian: Analisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 961/Pdt.G/2019/PA.Jmb = Evidence of objects that become legal disputes of collective property after divorce: Analysis of Jambi Religious Court Decision Number 961/Pdt.G/2019/PA.Jmb

" Mengenai pembagian harta dari adanya perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif karena adanya proses perceraian. Faktor dari pihak suami maupun istri akan mempermasalahkan prihal harta gono-gini atau dikenal dengan harta bersana pada saat masih berstatus kawin. Karena selama masa ikatan perkawinan banyak pihak suami istri berfokus untuk mengumpulkan harta tersebut, dalam artian memenuhi kebutuhan yang akan datang, namun apabila telah terjadinya perceraian maka suami istri itu pula yang akan mempermasalahkan harta yang telah dikumpulkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian