Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eka Wirda Jannah Astyatika
"Kegiatan industri di Kota Tangerang berkembang di sepanjang jalan utama. Kota Tangerang memiliki empat zona industri, yaitu Daan Mogot, Manis, Pabuaran Tumpeng dan Pasirjaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan karakteristik pada tiap zona industri tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial dan analisis deskriptifkomparatif.
Hasil menunjukan terdapat perbedaan karakteristik pada Zona Industri Manis dan Pasirjaya yang memiliki karakteristik pemanfaatan tanah, aksesibilitas, luas, jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, jumlah jenis industri, kepadatan industri serta rasio penanaman modal yang relatif tinggi. Sedangkan pada Zona Industri daan Mogot dan Pabuaran Tumpeng memiliki karakteristik dengan nilai variabel yang relatif lebih rendah."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2010
S34218
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fatika Rahma Sanjaya
"ABSTRACT
Indonesia adalah negara agraris dengan masyarakat agraris memproduksi dan memelihara tanaman dan lahan pertanian. Wilayah Gunung Patuha di Jawa Barat dianggap sebagai daerah yang cocok untuk pertanian. Wilayah Gunung Patuha juga dikenal sebagai Wilayah Agropolitan Ciwidey yang memiliki potensi luas lahan pertanian yang pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya perhatian terhadap kesuburan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan Kawasan Tanah yang Dibudidayakan (WTU). Kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologis di dalam tanah. Faktor fisik meliputi tekstur tanah, kapasitas retensi air, dan kerapatan curah. Faktor biologis termasuk mikroorganisme dan Karbon Organik Tanah (SOC). Sementara itu, faktor kimia termasuk pH tanah dan Kapasitas Pertukaran Kation (KTK). Untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah, pengambilan sampel tanah diperlukan. Kemudian hasilnya dilakukan tes laboratorium sehingga kandungan SOC dalam tanah diketahui dengan metode Walkley-Black dan untuk pemetaan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah Gunung Patuha memiliki tingkat kesuburan tanah sedang dan tinggi. Distribusi dominan tingkat kesuburan tanah di WTU Limited II terletak di bagian selatan Kecamatan Pasirjambu. Meskipun WTU Limited II tidak ditujukan untuk pertanian, ia memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih dominan karena menanam tanaman tahunan seperti perkebunan dan agroforestri. Agroforestri dan perkebunan sebagai tanaman tahunan lebih mampu mempertahankan kesuburan tanah daripada tanaman padi / sekunder dan hortikultura sebagai tanaman musiman, oleh karena itu tingkat kesuburan tanah yang tinggi dari Wilayah Gunung Patuha ada di WTU Limited II

ABSTRACT
Indonesia is an agrarian country with an agrarian society producing and maintaining crops and agricultural land. The Mount Patuha region in West Java is considered an area suitable for agriculture. The Gunung Patuha area is also known as the Ciwidey Agropolitan Region which has wide potential for agricultural land, which is still not optimally utilized due to lack of attention to soil fertility. Therefore, this study aims to identify the level of soil fertility based on the Cultivated Land Area (WTU). Soil fertility is influenced by physical, chemical, and biological factors in the soil. Physical factors include soil texture, water retention capacity, and bulk density. Biological factors include microorganisms and Soil Organic Carbon (SOC). Meanwhile, chemical factors include soil pH and Cation Exchange Capacity (CEC). To identify soil fertility, soil sampling is needed. Then the results are carried out laboratory tests so that the SOC content in the soil is known by the Walkley-Black method and for mapping using the Principal Component Analysis (PCA) and Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR) methods. The results showed that the Mount Patuha Region had moderate and high soil fertility. The dominant distribution of soil fertility in WTU Limited II is located in the southern part of Pasirjambu District. Although WTU Limited II is not intended for agriculture, it has a more dominant level of soil fertility because it grows annual crops such as plantations and agroforestry. Agroforestry and plantations as annual crops are better able to maintain soil fertility than rice / secondary crops and horticulture as seasonal crops, therefore the high soil fertility rate of the Mount Patuha Region is in WTU Limited II"
2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Theresia Chandrakirana Pramadyastari Kusumomaharani
"Penilitian ini menganalisis mengenai implikasi hukum Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan di KPBPB Batam, serta keberlakuan Sertipikat Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Dikaitkan dengan kewenangan pemegang Hak Pengelolaan (BP Batam) dalam pembatalan perjanjian terkait. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal dengan yang dianalisis secara kualitatif. Didukung dengan data primer yang dihasilkan dari wawancara serta data sekunder lainnya. Ditemukan permalasahan hukum dalam Putusan PTUN Tanjung Pinang Nomor: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Putusan PT TUN Medan Nomor: 52/B/2021/PT.TUN-MDN seperti status tanah yang diperjanjikan antara BP Batam (Pemegang Hak Pengelolaan) dan PT ECD (penerima alokasi lahan) belum bersertipikat Hak Pengelolaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim tingkat I (PTUN Tanjung Pinang) dan Hakim tingkat banding (PT TUN Medan) juga berbeda terkait aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Perjanjian oleh BP Batam (objek sengketa). Perjanjian pemanfaatan tanah seharusnya wajib dibuat atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pengelolaan sehingga dasar pemberian hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan menjadi jelas statusnya. Apabila dilakukan pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan, harus didahului dengan perjanjian pemanfaatan tanah. Keberlakuan SHGB di atas Hak Pengelolaan sangat bergantung pada pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian pemanfaatan tanahnya, yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

This research analyzes the legal implications of the Management Rights Land Use Agreement at KPBPB Batam, includes the application of Building Use Rights Certificate on Management Rights land. Linked to the authority of the Management Rights holder (BP Batam) to terminate related agreements. The research method used is doctrinal research with qualitative analysis. Supported by primary data resulting from interviews and other secondary data. It was found that there were legal problems on Tanjung Pinang State Administration Verdict Number: 9/G/2020/PTUN.TPI jo. Medan State Administration High Court Verdict Number: 52/B/2021/PT.TUN-MDN such as the status of the land agreed between BP Batam (Holder of Management Rights) and PT ECD (recipient of land allocation) has not been certified with Management Rights. The legal considerations of the first level judge (PTUN Tanjung Pinang) and the appellate level judge (PT TUN Medan) are also different regarding the procedural aspects of the issuance of a Decree on Cancellation of the Land Use Agreement by BP Batam (the object of the dispute). Land use agreements should be made on land that has been certified as Management Rights. Therefore, the basis for granting land rights over Management Rights becomes clear. If a Building Use Rights is granted over a Management Rights, it must be preceded by a land use agreement. The validity of the Building Use Rights Certificate over the Management Rights is very dependent on the implementation of the rights and obligations of the land use agreement, which arise from the provisions of statutory regulations."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Joko Kristanto
"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T3551
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Setiawaty
"Tanah organik berupa humus dan gambut dapat digunakan untuk menyerap ion logam dalam larutan dengan membentuK senyawa kompleks komponen yang diduga perperan dalam penyerapan ion logam tersebut adalah lignin dan senyawaan numat. Dalam penelitian ini d1selidiki serapan humus gambut Sumatra dan gambut Kalimantan terhadap ion logam dalam larutan untuk mengetahui serapan optimum bahan tersebut terhadap ion logam Cd dan Pb di dalam larutan dilakukan variasi waktu serapan konsentrasi awal dan pH larutan Kadar serapan banan terhadap ion logam dihitung dari selisih konsentrasi ion logam sebelum dan sesudah penyerapan yang diukur dengan SSA Selain itu diteliti pula pengaruh perlakuan dengan campuran Benzena-Metanol dan pencucian dengan larutan 0 1 N dCl terhadap serapannya."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1990
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Luntungan, Joyce J.A.
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36407
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kanya Saskia Sagita Aryanti
"ABSTRAK
Tesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan
komersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah dan
pengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundangan
yang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan status
tanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukan
pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait dengan
pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dan
nyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanisme
yang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk
kepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanah
wakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupun
melalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agar
Pemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur
secara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersial
sebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanah
wakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti dengan
pengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf serta
mekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodir
kepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya
(singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

ABSTRACT
The focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practices
for commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf nature
and with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exception
to the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailing
regulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land for
commercial purposes. This research is juridical normative with the descriptive
analytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to the
utilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in a
specific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can be
conducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are the
exchange/change of status or the utilization of waqf land either through the lease
mechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. The
researcher suggests that the Government may compile a regulation that
specifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land for
commercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of the
waqf land for commercial purposes practices which followed up by the
arrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf land
and on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of the
entrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’s
control)."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38740
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library