Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Magang ini membahas mengenai prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan ini secara spesifik menyajikan informasi mengenai penyusunan dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK, yaitu sebagian dari Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen excel. Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari pengumpulan data selama kerja praktik pada Biro Keuangan BPK. Evaluasi terhadap prosedur pelaporan SPT PPh Pasal 21 pada BPK RI dilakukan dengan membandingkan penyusunan Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Badan Pemeriksa Keuangan, serta membandingkan penyusunan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa penyusunan dokumen Daftar Rincian Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku, dan penyusunan dokumen Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dokumen untuk keperluan Bahan Penyusunan SPT Masa PPh 21 pada BPK telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

---

This internship Report discusses the procedure for reporting Income Tax Return (SPT) Article 21 at the Supreme Audit Agency (BPK). This report specifically presents information regarding the preparation of documents for the purposes of preparation of SPT Period PPh 21 at the BPK, namely part of the Detailed List of Article 21 Withholding Income Tax and Proof of Withholding Income Tax Article 21 in the form of an excel document. The data used in this report comes from data collection during practical work at the BPK Finance Bureau. Evaluation of the SPT PPh Article 21 reporting procedure at BPK RI is carried out by comparing the preparation of the Detailed List of Article 21 Income Tax Withholding with the Regulation of the Secretary General of the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia Number 27 of 2018 concerning Standard Operating Procedures (POS) for Reporting Periodic Income Tax Returns Article 21 on The Supreme Audit Agency, as well as comparing the preparation of the Withholding Proof of Income Tax Article 21 with the Regulation of the Director General of Taxes Number 14 of 2013 concerning the Form, Content, and Procedure for Filling and Submission of Income Tax Returns Article 21 and/or Article 26 and the Form of Evidence of Income Tax Withholding Article 21 and/or Article 26. Based on the results of the evaluation, it was found that the preparation of the Detailed List of Article 21 Withholding Tax documents was in accordance with the applicable standard operating procedures, and the preparation of the Article 21 Withholding Proof of Income Tax documents was in accordance with the applicable regulations. Thus, it can be concluded that the documents for the purposes of preparation of the SPT Period PPh 21 at the BPK are in accordance with applicable procedures and regulations."

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."

"[ABSTRAKLaporan ini berisi tentang proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sertaanalisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi denganmengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang melakukan pekerjaan di Indonesia.Proses pendaftaran NPWP dilakukan sebagai salah satu pemenuhan kewajibansebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilandijelaskan dengan menggunakan kasus dalam berbagai kondisi ekspatriat, yaituadanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang berasal dari dalam dan luarnegeri, penghasilan bunga serta kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri.Selain itu dijelaskan pula pencatatan akuntansi terkait pembayaran gaji danpenyetoran PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses registrasi NPWP dan perhitungan serta pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. , This report explain the tax ID registration process, and treatment of income taxcalculation and reporting for Japanese expatriate works in Indonesia. The tax IDregistration process is one of the fulfillment of obligations as an Indonesian taxresidence. Income tax calculation are explained by several conditions, such asemployment income paid from Indonesia and Japan, interest income from Japansource, and treatment for tax credit of income tax withheld in Japan. Moreover, thisreport explain the accounting treatment related to the payment of salaries andremittance of article 21 income tax by the company. The results of this report showsthat the tax ID registration process, and income tax calculation and reporting process have complied with Indonesian Tax regulations. ]"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan dan pelaporan pajak penghasilan PT ABC yang terdiri dari PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final PP 23/2018. Evaluasi dilakukan untuk melihat kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam laporan ini, digunakan data perpajakan dan laporan keuangan PT ABC selama tahun 2019 dimulai dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelalaian dalam pemotongan pajak penghasilan sehingga disarankan untuk lebih memperhatikan transaksi-transaksi yang berpotensi dikenai pajak penghasilan.

---

ABSTRACT

This internship report discuss about the evaluation of income tax treatment and filing of PT ABC, which are include tax article 4 point 2, tax article 21, tax article 23, and final tax based on PP 23/2018. The objective of this evaluation is to assess the tax compliance of PT ABC to tax regulations applied in Indonesia. This study use taxation data of PT ABC on year 2019 from January until August. From this study result, it is concluded that there are some negligence on tax cutting so that it is recommended to give more attention to the transactions those potentially charged for income tax."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi sistem online dalam pelaporan pajak restoran khususnya diwilayah Bodetabek, dimana peneliti melakukan studi kasus pada salah satu wajib pajak restoran yaitu PT C. Kebijakan sistem online dibuat untuk memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pelaporan pajak dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PT C melakukan kesalahan dalam memasukan nilai omset pajak restoran untuk toko PT C diwilayah Bodetabek sehingga perlu dilakukan pembetulan e-SPTPD yang telah dilaporkan, namun sistem online yang selama ini berjalan belum sepenuhnya memberi kemudahan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya yang akan melakukan pembetulan karena sistem online tidak dilengkapi dengan fitur e-SPTPD pembetulan, sehingga wajib pajak yang akan melakukan pembetulan harus tetap melaporkan pembetulan secara manual.

---

ABSTRACT

This research talk about the evaluation of online system in restaurant tax reporting in Bodetabek region, where the researcher conducted a case study on one of the restaurant taxpayers namely PT C. Online system policy is made to facilitate taxpayers to implement tax reporting obligations in order to optimize local tax revenues. The research using a method based on technical research qualitative data and field studies undertaken in an interview. The conclusion of this research is PT C made a mistake in entering the value of restaurant tax turnover in Bodetabek area so it needs to be done rectification, however the online system that has been running not yet fully meet the needs of taxpayers, especially those who will do the rectification because the online system is not equipped with e SPTPD rectification feature, so that taxpayers who will do the correction must report the rectification manually. "

"Salah satu sarana pelaporan pajak yang diterapkan di Kota Bandung yaitu adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pelaporan pajak secara online melalui e-SATRiA (Electronic Self Assessment Tax Reporting Application). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak secara online di Kota Bandung melalui e-SATRiA serta analisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menggunakan teori Grindle secara umum telah memenuhi indikator yang terdiri dari 2 (dua) dimensi yaitu isi dan konteks kebijakan. Adapun indikator dari isi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle terdiri dari 6 (enam) yaitu (1) Kepentingan Kelompok Sasaran, (2) Tipe Manfaat, (3) Derajat Perubahan yang Diinginkan, (4) Letak Pengambilan Keperluan, (5) Pelaksanaan Program, (6) Sumber Daya yang Dilibatkan. Sedangkan konteks kebijakan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Dilibatkan, (2) Karakteristik Lembaga Penguasa, dan (3) Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap. Namun masih terdapat salah satu indikator yang belum terpenuhi yakni derajat perubahan yang diharapkan dilihat dari sisi jumlah pengguna e-SATRiA. Dalam penelitian ini juga dijabarkan mengenai analisis faktor pendukung dan penghambat yang berasal dari pihak-pihak internal maupun eksternal.

---

One of the tax reporting tool that is applied in Bandung is the convenience provided by the government in terms of online tax reporting through e-SATRiA (Electronic Self Assessment Tax Reporting Application). This study aims to analyze the implementation of online tax reporting in Bandung through e-SATRiA and analysis of supporting and inhibiting factors. This research uses a post-positivist approach, descriptive type. The results of this study indicate that policy implementation using Grindle consist of 6 (six), namely (1) Interests Affected, (2) Type of Benefits, (3) Extent of Change Envisioned, (4) Site of Decision Making, (5) Program Implementors, (6) Resources Commited. While the policy context consists of 3 (three) indicators, (1) Power, Interests and Strategies of Actors Involved, (2) Institution and Regime Characteristics, and (3) Compliance and Responsiveness. But there is still one indicator that has not been met, namely the degree of change expected from the standpoint of the number of e-SATRiA users. In this study also elaborated on the analysis of supporting and inhibiting factors originating from internal and external parties."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi pelaporan pajak penghasilan SPT Masa PPh 21 dan 23 pada SPT Masa Rumah Sakit DES periode Maret 2022. Rumah Sakit DES merupakan rumah sakit umum yang pada mulanya berfokus pada pelayanan ibu dan anak. Hasil evaluasi akan membandingkan kesesuaian antara praktik pelaporan SPT Masa dengan dasar hukum yang berlaku seperti Peraturan Menteri Keuangan. Evaluasi dilakukan pada subjek pajak, objek pajak, pembayaran SPT, hingga pelaporan SPT Masa. Dari hasil evaluasi, pelaporan pajak penghasilan SPT Masa yang dilakukan oleh Rumah Sakit DES telah sesuai dengan dasar hukum dan teori yang berlaku. Selain membahas pelaporan SPT Masa pada pajak penghasilan Rumah Sakit DES, laporan magang ini juga membahas refleksi diri dari pengalaman yang didapat selama menjalankan magang.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of income tax reporting on periodic tax return DES Hospital for the March 2022 period. DES Hospital is a public hospital that initially focused on mother and child services. The results of the evaluation will compare the conformity between the reporting practices of the Periodic SPT with the applicable legal basis such as the Ministry of Finance Regulation. Evaluation is carried out on tax subjects, tax objects, payment of tax returns, to reporting of mass tax returns. From the evaluation results, the reporting of the Periodic Tax Return by DES Hospital is following the legal basis and applicable theory. In addition to discussing the reporting of the Periodic Tax Return on DES Hospital income tax, this internship report also discusses self-reflection from the experiences gained during the internship."

"This internship report aims to evaluate the Withholding Procedure of Income TaxArticle 21 in PT. TUV. The process that are evaluated is the identity verification and correction, and data entry for Income Tax Article 21 Withholding Procedure. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of Income Tax Article 21 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method use in this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result show that the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure but there is an obstacle in the process as PT. TUV still use paper-based document. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period, describing personal experiences, and lesson learned in the context of real work environment.

---

Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. TUV. Proses yang dievaluasi adalah verifikasi dan koreksi identitas serta input data Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21. Evaluasi dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Standar Prosedur yang dimiliki perusahaan. Metode yang digunakan dalamlaporan ini adalah dengan membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktik nyata yang dilakukan selama magang. Hasil evaluasi menunjukkanbahwa proses Pemotongan telah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur namun terdapat kendala dalam prosesnya karena PT. TUV masih menggunakan dokumen berbasis kertas. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang, menggambarkan pengalaman pribadi, dan pembelajaran dalam konteks lingkungan kerja nyata."

"Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2005 meluncurkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dan real time berbasiskan Internet yang disebut e-filing. Dalam perjalanannya hingga saat ini e-filing kurang populer dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menggunakannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah sistem e-fiing dapat diterima oleh Wajib Pajak dan bagaimana perilaku penerimaannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance (Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penerimaan Wajib Pajak terhadap e-filing adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahaan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, kesukarelaan menggunakan dan norma subyektif. Faktor-faktor lain seperti persepsi kemampuan mengontrol, persepsi resiko, pengalaman menggunakan dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap niat perilaku untuk menggunakan e-filing. Mayoritas responden menyatakan bahwa e-filing dapat diterima sebagai sistem pelaporan pajak secara online dan real time.

---

Online and real time internet base tax returns, it is called e-filing, have been launched since 2005 by Indonesia Directorate General of Taxes in order to improve quality of services to taxpayers. On it`s journey until present, e-filing is unpopular seen from the amount of it`s users. This research has main aims that are to analyze whether e-filing can be accepted by Indonesian taxpayers and to know how behavior Intentions to use e-filing and what factors can influence its. Structural Equation Modelling variance base (partial least square) with SmartPLS software version 2.0 has been used in this research.

The result shows that perceived usefulness, perceived easy of use, attitude toward using, voluntariness of using and subjective norm are factors can influence taxpayers behavior intentions in using e-filing. Other factors such as perceived behavioral control, perceived risk, experience of using e-filing and gender do not influence to behavioral intentions in using e-filing. Most of respondents are able to use and easily accept e-filing as online and real time system of tax return."

"ABSTRAKDiterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.Kata Kunci : Implementasi online system, E-SPTPD Depok , Administrasi PerpajakanABSTRAK Nama : Asrina Eka PutriProgram Studi : Ilmu Administrasi FiskalJudul : Analisis Implementasi Pelaporan Pajak Daerah secara Online Melalui Aplikasi E-SPTPD di Kota Depok Diterapkannya pelaporan pajak online di Kota Depok atas jenis pajak parkir, pajak hiburan, pajak hotel/rumah kos, dan pajak restoran secara serentak di Kota Depok merupakan salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah dalam pemungutan pajak. Dalam Implementasi pelaporan pajak online ini ternyata masih terdapat beberapa kendala karena masih tergolong kebijakan baru di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelaporan pajak daerah secara online di Kota Depok serta menemukan kendala-kendala dalam implementasinya. Pendekatan penelitian ini kuantitatif, jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelaporan pajak online di Kota Depok ini telah memenuhi kriteria implementasi Van Meter Van Horn serta telah memenuhi prinsip perpajakan Fritz Neumark. Beberapa kendala teknis dan non teknis menjadi penghambat suksesnya kebijakan ini.

---

ABSTRACTImplementation of reporting online tax in Depok on the type of parking tax, entertainment tax, hotel tax house and restaurant taxes simultaneously in Depok is one of the convenience provided by the government in tax collection. there are still some problems in its application because it is still relatively new policy in Depok, This study purpose to analyze the implementation of online tax reporting in Depok and analyze find the problems in implementation. This research approach is quantitative, descriptive type. The results of this study are implementation online system of reporting local tax in Depok have suitable criteria theory of policy implementation by Van Meter Van Horn and in accordance with the principle of taxation Fritz Neumark. Some technical and non technical issues become an obstacle to the success of this policy.Keyword Implementation of online system, E SPTPD Depok, tax administration."