Hasil Pencarian

Ditemukan 223 dokumen yang sesuai dengan query

Anggreni Gozali

Pelanggaran Jabatan Notaris Karena Notaris Tidak Mencocokan Surat Aslinya Ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010

" Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29262

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran pasal 25 II(C) ordonansi bea menurut Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 1985 dan Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 1991

" ... "

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992

S9920

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lubis, Yanuar Adil Martua

Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin dan tata cara sidang disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

" Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S22100

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fina Atikah

Pelanggaran iklan rokok melalui media ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (Studi kasus: Putusan Mahkamah Agung No. 1494K/Pdt/2004)

" Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap iklan pada umumnya dan khususnya rokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Djarum Kudus dkk, dan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap PT. Djarum Kudus dkk dalam kasus pelanggaran iklan rokok di media. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaku usaha periklanan harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai periklanan, sehingga tidak lagi terjadi pelanggaranpelanggaran di bidang periklanan; pemerintah, khususnya menteri teknis terkait, lebih ... "

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2010

S22541

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Fariza Dzatalim

Kejahatan negara: kajian kriminologis mengenai pelanggaran ham oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil, dalam penanganan konflik vertikal di Papua (studi kasus Abepura, 7 Desember 2000)

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S6481

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Anisa Fajriana Oktasari

Tuturan tindak pelanggaran dalam retorika polisi lalu lintas di kota pamekasan

" Dewasa ini retorika diartikan sebagai seni berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Penelitian ini mengenai linguistik analisis bahasa dan mencakup retorika. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Berretorika juga harus dapat dipertanggung jawabkan disertai pemilihan kata dan nada bicara yang sesuai dengan tujuan, ruang, waktu, situasi, dan siapa lawan bicara yang dihadapi. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif ... "

Serang: Kantor Bahasa Banten, 2018

400 BEBASAN 5:1 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Novita Ariesta Affandari

Pelanggaran kumulatif kode etik profesi dan jabatan notaris atas akta yang dibuatnya. Studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris No. 04/B/MJ.PPN/VI/2014 = Cumulative violations code of ethics and professional notary deed. Case study notary central supervisory council decision No. 04/B/MJ.PPN/VI/2014

" Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44554

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dengsi Kristina

Pengaruh pengawasan dan pembinaan notaris terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta + Effect of supervision and development of notary violation occurs frequently in Jakarta

" Tesis ini membahas mengenai Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris terhadap Pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta. Sesuai Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Bab I pada Ketentuan Umum, pasal 1 poin 6 disebutkan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Di dalam tesis ini penulis melakukan penelitian di 5 (lima) wilayah Kotamadya Majelis Pengawas Daerah Notaris di DKI Jakarta yaitu dengan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21845

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Firmaini Soangkoepon

Tinjauan singkat mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa

" ABSTRAK
Masalah Pokok. Adapun yang menjadi mesalah pokok dalam skripsi ini adalah mengenai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Misalnya, apakah negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, dapatkah negara atau penguasa dipertanggung-jawabkan atas perbuatan rnelanggar hukum tersebut dan sejeuh mana pertenggungan-jawab penguasa tersebut Jika kita tinjau dari yurisprudensi di negeri Belanda mengenai perbuatan melanggar hukum, dapatlah kita menarik kesimpulan bahwa negara atau penguasa dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi hal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Warsiyatno

Analisis terhadap kasus perkara gugatan Muhamad Daivi melawan Pemerintah RI CQ Departeman Luar Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum

" ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ ga.,

Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang- Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas sena - rusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasuk anggota yang dihadapi.

Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisis suatu ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian