Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Andira Budiutami
"
Dewasa ini masyarakat menaruh perhatian yang lebih kepada kebijakan dan tingkah laku pejabat publik terlebih dalam masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Notaris sebagai pejabat publik tentunya tidak lepas dari perhatian masyarakat dalam hal permasalahan KKN. Pada saat ini terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yang dianggap melibatkan Notaris. Hal tersebut menyebabkan proses kriminalisasi terhadap profesi Notaris tersebut. Proses Kriminalisasi terhadap Notaris itu sendiri pastinya dianggap sangat merugikan Notaris bila ia telah menjalankan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T45222
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bobby Tisna Amidjaja
"
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T30012
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Edwar
"
Abstrak
Notaris adalah pejabat umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 20014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1. Dan untuk itu ketika notaris melaksanakan tugas nya selaku pembuat akta notaris terlibat adanya perbuatan melawan hukum maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa Untuk kepentingan ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2019
340 JHP 49:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Lidwina Dian Pratiwi
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi para pihak akta otentik memberikan bukti yang sempurna ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19527
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Olivia Yanuari Huslan
"
Tesis ini membahas mengenai seorang Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja tanpa mengajukan permohonan cuti ke Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Badung. Permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan jabatan dan pengawasan bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tersebut. Dalam persiapan penulisan tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54176
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dinda Putiandalita
"
ABSTRAK
Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai ...
"
2019
T51806
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dara Mentari Dradjat
"
Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35677
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anis Fitriani
"
Tesis ini dilatarbelakangi adanya Notaris yang dilaporkan telah memalsukan kehadiran salah satu pihak dalam Berita Acara oleh salah satu pihak dan menuduh notaris telah memalsukan berita acara rapat. Pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan tuduhannya terhadap akta yang dibuat oleh Notaris dan oleh karenanya notaris melaporkan balik pihak tersebut dengan tuduhan telah melakukan pencemaran nama baik dengan malakukan fitnah kepada pejabat saat melaksanakan tugas jabatannya dan atas pengaduan palsu kepada penguasa.
Tesis ini akan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49410
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meggy Tri Buana Tunggal Sari
"
Penempatan Notaris di Indonesia merupakan hal utama dalam dunia kenotarisan, hal ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan profesi Notaris dalam mengemban jabatannya sebagai pejabat umum, dimana penempatan Notaris adalah berdasakan formasi yang tersedia disetiap wilayah. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dalam penulisan Tesis ini. Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan dalam pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2004 (UUJN), yaitu : kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29248
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Elsa Halida Saputri
"
Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
