Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dyah Ayu Andini Permata Sari
Implementasi pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten (Studi terhadap peraturan menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik) = Implementation of electronic mortgage services at Tangerang City, region, Banten Province (Study on the regulation of the minister of agrarian affairs and spatial planning/national land agency number 5 of 2020 concerning electronically integrated mortgage services).
" Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhyna Putri Aisyah
Penyalahgunaan wewenang kepala adat desa tontalete minahasa utara dalam pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah: Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017 = Authority abuse of tontalete village north minahasa custom head in land ownership information letter forgery: Case study of Supreme Court of Indonesia Number 847 K/PID/2017.
" Penelitian ini membahas hak ulayat atau beschikkingsrecht serta kaitannya dengan kewenangan Kepala Adat atau Hukum Tua Adat dalam urusan pertanahan. Diketahui bahwa Hukum Tua Adat Desa Tontalete diputuskan bersalah karena tindak pidana pemalsuan surat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 847 K/PID/2017. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan penelitian yakni: a) Bagaimana aturan pendaftaran dan peralihan tanah komunal serta aturan hak pengelolaannya; b) Bagaimana tanggung jawab dan kewenangan kepala adat di Minahasa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Priski Athaya Fatimah
Pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli (Studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 898K/PID/2018) = Falsification of signatures in the sale and purchase deed (Case study: Decision of the supreme court of The Republic of Indonesia number 898K/PID/2018).
" Setiap orang membutuhkan alat bukti mengenai suatu hak dan peristiwa yang terjadi. Dalam praktik, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat yang oleh peraturan pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti yang sempurna, lengkap dan mengikat, sehingga kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui kebenarannya. Akta autentik berisikan keterangan-keterangan dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik. Masalah timbul ketika isi dari akta tersebut ternyata tidak sesuai dengan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library