Hasil Pencarian

Ditemukan 88 dokumen yang sesuai dengan query

Damsuki Sembada

Peranan komputer dalam pembinaan pegawai negeri sipil khususnya pada pemerintah DKI Jakarta

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1983

S16826

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Penerapan PP No.10 tahun 1983 dalam kaitannya dengan disiplin PNS di lingkungan BKKBN (suatu tinjauan di BKKBN DKI Jakarta dan BKKBN Propinsi Jawa Barat)

Universitas Indonesia, 1987

S25366

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil: lengkap dengan peraturan-peraturan pelaksanaan th. 1980

Jakarta: Alda-B.P. Dharma Bakti, 1980

344.01 IND h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nainggolan, H.

Pembinaan pegawai negeri sipil / H. Nainggolan

Jakarta: 1984

350.6 NAI p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

K. Wantjik Saleh

PP No.3 Tahun 1980 tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil dan PP No.32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980

352.15 WAN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wahyu Abdilah

Prosedur dan implementasi pemesiunan pegawai negeri sipil tepat pada waktunya (studi kasus di propinsi DKI Jakarta)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25491

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Latifah

Prosedur perceraian dan akibatnya yang dilakukan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S21458

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Rina R. Novianti

Penerapan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil terhadap proses perceraian pegawai negeri sipil (analisis terhadap putusan pengadilan agama Depok nomor 341/Pdt.G/2009/P.A.Dpk.)

" Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21737

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Cholidi Umar

Prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di Indonesia.

" Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, yang dilaksanakan dengan Surat Edaran Administrasi Kepegawaian Negeri Nomor 08/SE/1983, tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam belum begitu memasyarakat baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang beragama Islam, maupun oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu belum secara konsekwen dipatuhi dan dilaksanakan dalam pelcksanaan baik izin perkawinan kedua Ipoligarai) marpm dalam pelaksanaan perceraian antara Pegawai Negeri Sipil Republik In donesia ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

R. Budi Juli Harsono

Suatu tinjauan terhadap pelaksanaan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seragen, Jawa Tengah.

" Untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat khususnya dalam kehidupan berkeluarga, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegavvai Negeri Sipil. Disampihg Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk Pegawai . Negeri Sipil dalam melaksanakan Perkawinan atau perceraian berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dimana dalam pelaksanaannya menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian