Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang strategis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika yang merupakan usaha dalam pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba,hal ini dapat diperoleh dari informasi yang diberikan oleh pecandu narkoba pada institusi penerima wajib lapor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembangunan sistem informasi pecandu narkotika dengan mengeksplorasi faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam pembangunan sistem informasi pecandu di BNN dan menganalisis prioritas strategi dalam menghadapi permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif denganmetode analisis AHP (Analytic Hierarchy Process). Berdasarkan hasil analisis AHP, prioritas faktor penghambat atau kendala yang ditemukan dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah kriteria sumber daya manusia, kemudian arogansi antar instansi terkait, diikuti dengan stigma pecandu dan yang terakhir adalah anggaran/dana. Aktor yang berperan dalam pembentukan atau pembangunan sistem informasi pecandu narkotika adalah Badan Narkotika Nasional, diikuti dengan instansi terkait, dan faktor yang terakhir adalah pecandu narkotika. Perekrutan sdm yang ahli dan handal dalam pembangunan sistem informasi pecandu narkotika di BNN ini bukan berarti menyatakan bahwa strategi yang pertamadiperlukan dan strategi yang lain tidak diperlukan, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan strategi yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh strategi secara simultan mengalami kendala. Bagaimanapun, pelaksanaan seluruh strategi secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yang lebih optimal.

---

This thesis discusses the development of strategic information system drug addict who is a business in illicit drug trafficking network disconnection, this can be obtained from the information provided by drug addicts at the recipient institution shall report. The goal of this study is to analyze development of strategic information system, explore the inhibiting factors or obstacles encountered in the development of information system in National Narcotics Board and analyze strategic priorty in dealing with problems that found in the implementation process. This study used a quantitative approach with Analytic Hierarchy Process (AHP) methode.

Based on AHP analysis, the priorityof inhibiting factors or constraints that are found in the construction of information systems is a drug addict human resource criteria, then arrogance among related institution, followed by stigma addicts and the last one is the budget. The actor who plays a role in the implementation of information systems development is a drug addict is a drug addict addict National Narcotics Board, followed by agencies, drug addicts.

Recruitmenr of human resourcers expert and reliable in drug addicts? information system developing strategic in BNN doesn?t mean that one strategy is more important than the other. It is only as a guidance to determine which strategy to do first when simultaneous implementation can not be done. However, implementation of all strategies simultaneously will make a better achievement."

"Penyalahgunaan narkotika yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan berganti-ganti mitra seksual merupakan perilaku berisiko. Masalah yang diakibatkan penyalahgunaan narkotika sangat kompleks, seperti masalah sosial dan kesehatan. Kecenderungan pengguna narkotika melakukan perilaku seksual dini dan tidak aman semakin memperparah kondisi kualitas hidup pecandu dan tentunya berdampak besar pada kelangsungan hidup di masa depan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui determinan perilaku seksual berisiko di kalangan pengguna narkotika. Metode penelitian adalah potong lintang menggunakan data sekunder kajian rekam medis di instalasi Medical Psychiatric Evaluation di rumah sakit ketergantungan obat (RSKO) Jakarta tahun 2013. Populasi penelitian adalah pasien ketergantungan narkotika yang dirawat inap di RSKO Cibubur selama tahun 2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat inap berjumlah 74 responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil penelitian membuktikan bahwa mayoritas responden telah melakukan perilaku seksual berisiko, yaitu sebesar 82,4% dengan usia pertama kali berhubungan seksual ≤ 17 tahun sebesar 78,4%. Usia pertama kali berhubungan seksual ≤ 17 tahun merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku seksual berisiko di kalangan pecandu narkotika. Model akhir analisis multivariat menunjukkan bahwa pengguna narkotika yang telah melakukan hubungan seksual ≤ 17 tahun berpeluang 6,74 kali (CI = 1,84 ? 24,73) untuk melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan dengan pengguna narkotika > 17 tahun.

---

Narcotic abuse having premarital sexual intercourse and multiple sexual partners is risky behavior. Problems caused by narcotic abuse are very complex, such as social and health problems. Tendency of narcotic users committing early and unsafe sexual intercourse worsen condition of the addict?s quality of life and definitely has a big impact on life survival in the future. This study aimed to determine determinants of risky sexual behavior among narcotic users. The method was cross sectional study using secondary data of medical record assessment at Medical Psychiatric Evaluation installation in Jakarta hospital for drug addicts in 2013. The study population was narcotic-addicted patients hospitalized at Cibubur Hospital for Drug Addicts within 2013. Sample of this study was all hospitalized patients amounted to 74 respondents. Data analysis used was univariate, bivariate and multivariate analysis. Results proved that most respondents had committed risky sexual behaviors worth 82.4% in which the age of first intercourse ≤ 17 years old worth 78.4%. The age of first intercourse ≤ 17 years old was the most influential variable to risky sexual behavior among narcotic addicts. The final model of multivariate analysis showed that narcotic users who committed sexual intercourse ≤ 17 years had 6.74 times opportunity (CI = 1.84 ? 24.73) to commit risky sexual behavior than > 17 yearold narcotic users."

"Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan hakim tentang rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam teori pemidanaan. Hal ini penting untuk menjawab sebenarnya dimana posisi rehabilitasi jika dibandingkan dengan teori pemidanaan. Dalam menemukan jawabannya, penulis menganalisis tujuh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didapat secara acak yang dakwaannya berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Selain menganalisis putusan, penulis juga melakukan wawancara untuk mendukung data-data sekunder yang penulis temukan dan pergunakan. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa seorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi. Selanjutnya, bagi sebagian besar hakim itu sendiri, rehabilitasi bagi Terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dipandang sebagai sanksi dalam golongan tindakan.

---

The Author discusess about judge viewpoint on rehabilitation of drug addicts which proven as drug addicts which convicted narcotics crime using punishment theory. This discustion will appear the position of rehabilitation in punishment theory. For finding the answer, the author analyses seven decisions which have been binding which is gotten at random which the indictment use article 127 paragraph (1) Narcotics Act. In addition, analyzing the decision, the authors also conducted interviews to support secondary data. Through these methods, the authors obtain a conclusion that a drug addict who became basically have the obligation to carry out the rehabilitation. Furthermore, for most of the judges themselves, rehabilitation for defendant proven a drug addict who was convicted of narcotics crime is seen as a punishment in action."

"Pecandu Narkotika yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika berdasarkan hasil asesmen harus diberi tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi dapat dilakukan secara sukarela atau secara wajib, sesuai dengan kondisi Pecandu Narkotika yang melaporkan diri/dilaporkan oleh keluarganya atau yang ditangkap/tertangkap tangan. Rehabilitasi dapat dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan diadakan rangkaian Asesmen Terpadu Narkotika. Tindakan tersebut sebagai wujud dari upaya depenalisasi perkara Pecandu Narkotika. Namun, terhadapnya masih terdapat permasalahan dari aspek perundang-undangan yang menaunginya, serta aspek implementasinya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dilengkapi dengan wawancara narasumber. Hasil penelitian mengungkap bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum ideal memberikan keadilan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terlibat peredaran narkotika. Fungsi dari IPWL dan pelaksanaan proses Asesmen Terpadu Narkotika tidak berjalan optimal. Padahal keduanya merupakan hal yang penting dalam memberikan upaya depenalisasi bagi perkara Pecandu Narkotika berupa rehabilitasi. Oleh karena itu, payung hukum harus dibenahi agar keadilan dapat tercapai. Fungsi serta peran IPWL dan proses Asesmen Terpadu Narkotika harus diperkuat, sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Narcotics addict involving in the drug or narcotics trafficking based on the results of the assessment must be treated with rehabilitation measures. Rehabilitation can be carried out either by voluntarily or compulsorily, according to the condition of the Narcotics Addict whether reporting himself and or is reported by family or those who are caught. Rehabilitation can be carried out at the Report Obligatory Recipient Institution (IPWL) by holding a series of Integrated Narcotics Assessment. This action is a form of efforts to depenalize Narcotics Addict case. However, there are still some problems regarding to the aspect of legislation that covers it, as well as aspects of its implementation.This research is a normative juridical study by examining statutory regulations, literature study, and thus completed with interviewing sources. The results reveal that prevailing laws and regulations are still not ideal to provide justice for Narcotics addicts who are not involved in narcotics or drug trafficking. The function of the IPWL and the implementation of the Integrated Narcotics Assessment process have not run optimally. Though, both are important things in providing depenalization efforts for the Narcotics Addict case in the form of rehabilitation. Therefore, the legal law must be addressed in order to achieved justice. The functions and roles of IPWL and the Integrated Narcotics Assessment process must be strengthened to emable them run properly."