Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Demand for health insurance alone increases thus leading to competition between insurance companies that sell these products. This causes any company compete to provide the best services for its customers. Services provided, among others, an extensive provider network and the Administration claim quickly and accurately.The increase in demand for use of health insurance encourages it needs TPA (Third Party Administrators) who is in charge of providing administrative services to participants, especially the administration of claims.Claims administration section has a considerable role for the reputation of an insurance company. Timely claims payment and ease in use warranty (benefit) is one of the milestones of the existence of a third-party insurance company.This research was descriptive in nature, carried out in January-March 2015 at the Department of financial claims and PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Data retrieval is done by personnel with in-depth interviews of Department financial and claims, using secondary data can support the research. The research results obtained from portrayal of delay of payment claims provider PT Tritunggal Mandiri Solusindo caused a lack of human resources, the application of job desc that have yet to comply, incomplete file claims of the hospital, the computer system and the performance is still lacking, the availability of cash deposits that have not been adekuat.With regard to these problems, the authors deliver some things that may be able to minimize the occurrence of late payment a claim that is monitoring the implementation of the Department's response to the claims, job desc should correspond to whatever he does, the system applies the overtime or the addition of employees from the human resources, computer and system performance improved, socialize returns to the hospital related to file claims, and make a standard operational procedures to control the availability of a deposit.

---

Permintaan akan asuransi kesehatan sendiri semakin meningkat sehingga menimbulkan kompetesi antarperusahaan asuransi yang menjual produk ini. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Pelayanan yang diberikan, antara lain jaringan provider yang luas dan administrasi klaim yang cepat dan akurat.Peningkatan peminatan terhadap penggunaan asuransi kesehatan mendorong diperlukannya TPA (Third Party Administrator) yang bertugas memberikan administrasi pelayanan kepada peserta, terutama administrasi klaim.Bagian administrasi klaim memiliki peranan yang cukup besar bagi reputasi sebuah perusahaan asuransi. Pembayaran klaim yang tepat waktu dan kemudahan dalam menggunakan jaminan (benefit) merupaka salah satu tolak ukur keberadaan suatu perusahaan pihak ketiga asuransi.Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan pada bulan Januari – Maret 2015 pada departemen klaim dan keuangan PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan personil departemen klaim dan keuangan, menggunakan data sekunder yang dapat menunjang penelitian. Dari hasil penelitian didapatlah gambaran keterlambatan pembayaran klaim provider di PT Tritunggal Mandiri Solusindo yang disebabkan kurangnya SDM, penerapan job desc yang belum sesuai, ketidaklengkapan berkas klaim dari pihak RS, performa system dan komputer yang masih kurang, ketersediaan uang deposit yang belum adekuat.Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat memperkecil terjadinya keterlambatan pembayaran klaim yaitu memonitor terhadap departemen klaim, penerapan job desc harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, menerapkan sistem lembur atau penambahan pegawai dari sisi SDM, performa komputer dan system ditingkatkan, mensosialisasikan kembali kepada pihak RS terkait dengan berkas klaim, dan membuat suatu SOP untuk pengendalian ketersediaan uang deposit."

"

Analisis Pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria Di Rumah Sakit Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC) di Rumah Sakit (RS) dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP), outcome klinis serta pembayaran klaim. Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januar-31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan CP peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu sebanyak 939 Ibu melahirkan SC proporsinya sebesar 43.1% masih menunjukkan pemanfaatan yang kurang baik. Pemanfaatan CP terkait penyimpanan dokumen Clinical Pathway ibu melahirkan SC peserta JKN sebanyak 71.8% tidak tersimpan di Rekam Medis, 72.6% tidak lengkap pengisiannya dan 64.6% kondisi klinis Ibu melahirkan SC tidak sesuai dengan PPK RS. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan CP yang kurang baik sebesar 76.8%, kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi skor pemanfaatan CP baik. Jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan CP (p<0.05). Pemanfaatan CP ibu melahirkan SC peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002). Outcome Klinis ibu melahirkan SC menunjukkan sebesar 67.5% bermasalah antara lain terkait LOS yang tidak sesuai Panduan Praktek Klinis (PPK) RS, Ibu memiliki komplikasi klinis paska SC atau kondisi bayi saat dilahirkan tidak normal. Pemanfaatan CP berhubungan secara signifikan dengan pembayaran klaim (p=0.000). Pembayaran klaim ibu melahirkan SC peserta JKN bermasalah sebesar 39.3% terkait jangka waktu pembayaran klaim dari BPJSK ke pihak RS. Pembayaran klaim yang tidak bermasalah pada pemanfaatan CP yang kurang baik lebih banyak. Monitoring dan evaluasi yang komprehensif pada pemanfaatan CP, outcome klinis dan proses pembayaran klaim sebagai kendali mutu pelayanan ibu melahirkan SC dalam JKN oleh RS, Organisasi Profesi dan Pemerintah. Pemerintah harus membuat payung hukum yang bersifat operasional pada pemanfaatan CP Ibu melahirkan SC di RS dalam program JKN, sehingga kendali mutu dan kendali biaya pelayanan ibu melahirkan SC menjadi efektif dan efisien. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran perlu segera diterbitkan dan disosialisikan ke Rumah Sakit. Kata kunci: SC, Sosial-ekonomi dan Klinis, Pemanfaatan Clinical Pathway, Outcome Klinis, Klaim Pembayaran

---

Analysis of Sectio Caesarea Clinical Pathway Utilization in Hospital Under National Health Insurance This study aims to analyze the relationship between socioeconomic and clinical factors of women giving birth to Sectio Caesaria (SC) in Hospitals (RS) with the utilization of Clinical Pathway (CP), clinical outcomes and claim payment. Cross Sectional design study in the 1155 unit of analysis of medical records of women giving birth to SC for the period January 1 to December 31, 2018 in 3 hospitals. The results showed that the utilization of CP for mothers giving birth to SC (939) participants of the National Health Insurance (JKN) from the 3 research study hospitals, the proportion of 43.1%, still showed poor utilization. Utilization of CP related to document keeping of mother who gave birth SC to JKN participants as much as 71.8% were not kept in the Medical Record, 72.6% were incomplete filling and 64.6% of clinical conditions of mother who gave birth to SC were not in accordance with PPK RS. Regional Government Hospital has the highest proportion of poor CP utilization scores of 76.8%, followed by RSP (36.8%). RSNP shows the proportion of good CP utilization scores. Type of hospital (p = 0.000), nursing class (p = 0.014) and type of referral (p = 0.008), type of SC (p = 0.005), maternal age (p = 0.053), parity (p = 0.016), ANC history (p = 0.000), Pelvic Conditions (p = 0.000), placental conditions (p = 0.001), comorbidities (p = 0,000) and history of SC (p = 0,000) showed significant correlation with CP utilization (p <0.05). Utilization of CP for mothers giving birth to SC JKN participants showed a significant relationship with clinical outcome (p = 0.002). Clinical Outcomes of mothers giving birth to SC showed that 67.5% had problems, among others related to LOS that was not in accordance with the Clinical Practice Guidelines (PPK) of the Hospital. CP utilization was significantly related to claim payment (p = 0,000). Claim Payment of mothers with SC under JKN participants was 39.3% related to the period of payment of claims from BPJSK to the hospital. The utilization of CP which were under score mean seems not having administration problem and paid by JKN earlier and without any problem. Comprehensive monitoring and evaluation of the utilization of CP , clinical outcomes and the process of claim as a quality control service for SC mothers in JKN by hospitals, professional organizations and the government. The government must make an operational legal policy on the utilization of CP for women giving birth to SC in hospitals under the JKN program, so that quality control and cost control of maternal care services for SC become effective and efficient. National Guidelines for Medical Services need to be immediately published and disseminated to hospitals. Keywords: SC, Socio-economic and Clinical, Clinical Pathway Utilization, Clinical Outcome, Payment Claims

"

"Terjadinya keadaan sulit dapat menyebabkan perubahan terhadap keseimbangan dalam sebuah kontrak sehingga mengakibatkan kesulitan bagi debitur dalam melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Kesulitan ini juga terjadi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Berdasarkan Putusan No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB dinyatakan wanprestasi atas kegagalannya dalam melakukan pembayaran kepada seorang pemegang polis. Hakim menghukum PT AJB untuk melakukan pembayaran kepada pemegang polis tersebut. Namun dikarenakan izin usaha PT AJB telah dicabut, pembayaran tidak boleh dilakukan oleh pihak PT AJB. Seharusnya tim likuidasi PT AJB yang melakukan pembayaran tersebut, namun bertahun-tahun sejak dicabutnya izin usaha PT AJB, belum dibentuk tim likuidasi. Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung dengan alasan finansial perusahaan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah konsekuensi hukum dari kegagalan PT AJB dalam membayar klaim tertanggung adalah dijatuhkannya sanksi administratif terhadap PT AJB serta dapat digugatnya PT AJB atas dasar wanprestasi. Sementara peran OJK dalam menyikapi putusan pengadilan yang menghukum perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya untuk melakukan pembayaran kepada tertanggung adalah OJK harus membentuk tim likuidasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU Perasuransian dan OJK berwenang menetapkan kebijakan di bidang perasuransian yang bertujuan menjaga stabilitas industri asuransi dan meringankan perusahaan asuransi yang terdampak bencana berdasarkan Pasal 54A ayat (1) POJK No. 5 Tahun 2023.

---

The occurrence of hardship can cause changes to the balance of a contract, resulting in difficulties for the debtor in carrying out his contractual obligations. This difficulty also occurred in the case of PT Asuransi Jiwa Bakrie (PT AJB). Based on Decision No. 21/Pdt.G.S/2022/PN.JKT SEL, PT AJB was declared to have failed to make payments to a policyholder. The judge sentenced PT AJB to make payments to the policyholder. However, because PT AJB's business license has been revoked, payment may not be made by PT AJB. PT AJB's liquidation team should have made the payment, but many years since PT AJB's business license was revoked, a liquidation team has not been formed. This thesis discusses the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims for financial reasons and the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured. The research method used in this thesis is a normative-juridical research by analyzing laws and regulations. The result of this study is that the legal consequences of PT AJB's failure to pay the insured's claims are the imposition of administrative sanctions against PT AJB and a lawsuit by said policyholder. While the role of OJK in responding to court decisions that punish insurance companies whose business licenses have been revoked to make payments to the insured is that OJK must form a liquidation team based on Article 42 (2) of the Insurance Law and OJK has the authority to establish policies in the insurance sector aimed at maintaining the stability of the insurance industry and relieve insurance companies affected by disasters based on Article 54A (1) POJK No. 5 Year 2023."