Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Arman Salam
"
Kurangnya partisipasi publik dalam pemilihan umum secara langsung, khususnya dalam Pilkada, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI secara langsung di tahun 2012 dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari internal voters (pemilih) itu sendiri atau bahkan faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi publik. Faktor-faktor inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ?Analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi publik sebagai pemilih (voters) pada pilkada ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35132
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Chasanah Waty
"
[ABSTRAK
Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana realisasi partisipasi publik dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor, serta bagaimana potensi pengawasan sipil dalam konteks pemolisian komunitas yang dilaksanakan di wilayah Kota Bogor.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah FKPM yang terdapat di wilayah Kota Bogor terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemolisian komunitas. Oleh karena itu yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua ...
"
2011
T44108
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ari Khusrini
"
E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka, observasi pada portal e-legislasi, dan wawancara. Hasil penelitian yaitu, kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN belum optimal, disebabkan oleh: (i) ketidaksiapan lingkungan sosial; ...
"
2019
T54278
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Audi Gusti Baihaqie
"
Partisipasi masyarakat, konsep ini hadir untuk menjamin hak masyarakat untuk berpendapat terhadap segala aktivitas yang melibatkan lingkungan mereka. Namun, hak ini seringkali dicampakan oleh pemerintah dengan salah satu alasannya membatasi kemajuan pembangunan dan investasi, seperti yang terlihat di era ini. Gagasan demokrasi lingkungan atau Ekokrasi berusaha mengakomodir hak masyarakat atas lingkungan hidup. Hal ini karena tak cukup hanya meletakkan demokrasi sebagai penyelesaian masalah belaka, perlu adanya demokrasi yang peduli dan berwawasan lingkungan sehingga tidak meletakkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Akmal Salim Ruhana
"
Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih ...
"
Jakarta: Kementerian Agama, 2019
297 JPKG 42:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sibuea, Hotma Muliana
"
ABSTRAK
Permasalahan yang melatar-belakangi penelitian ini adalah branding perusahaan
bisnis ke bisnis (B2B) yang selama ini kurang memenuhi apa yang dipedulikan
publik dari brand B2B, seperti kejujuran dan dialog terbuka, serta keahlian dan
kepemimpinan perusahaan di bidangnya.
Penelitian ini dilakukan di PT Sucofindo, sebuah perusahaan B2B di bidang jasa
pemastian, yang bertujuan menganalisis bagaimana mekanisme pelibatan publik
dapat membentuk asosiasi brand korporasi.
Menggunakan teori-teori organisasi dan publik, serta konsep-konsep pelibatan
publik, public relations, dan corporate branding, penelitian dengan pendekatan
kualitatif deskriptif ini meyimpulkan pelibatan publik ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T39325
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aufa Auladi
"
ABSTRAK
Sebagai negara yang berdasarkan hukum demokrasi, partisipasi masyarakat di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Untuk Selain itu, Indonesia telah menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis dalam konstitusi. Sayangnya, orang yang masih berbicara menentang atau mengkritik tentang masalah publik sering diintimidasi dan dibungkam melalui jalur hukum, terutama di masalah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan atau pelaporan kriminal terhadap orang-orang yang berpartisipasi dalam partisipasi publik.
Membungkam melalui ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arafah Dira Prameswari
"
Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) merupakan gugatan atau laporan yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat, seperti korporasi, pejabat publik, pelaku bisnis terkemuka dengan tujuan untuk menghentikan dan menggagalkan partisipasi publik yang dilakukan individu atau organisasi non-pemerintah, salah satu sasaran dari SLAPPadalah aktivis lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang penerapan Anti-SLAPP sebagai pencegahan dari SLAPP di dalam Undang-Undang, Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi pelaksanaan Anti-SLAPP di Indonesia masih belum sesuai dengan norma dari Anti-SLAPP yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Vina Natalia
"
Penelitian ini ditulis untuk dapat menjawab mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (PMK 91/2020) atas perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu 2/2022). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Di samping itu, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
