Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Umat Islam Indonesia pada umumnya tengah mengalami perubahan (transformasi), khususnya NU sebagai organisasi keagamaan Islam. (jami'yah diniyah islamiyah) yang anggotanya cukup banyak, mencapai sekitar 15 juta dan cabang-cabangnya tersebar luas di seluruh Nusantara. Perubahan ini disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi yang ada, sehingga NU ditantang harus mampu merubah format lamanya dalam memandang kehidupan politik dengan format baru, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi yang ada yang akan menjamin keberadaan NU itu sendiri. Dengan demikian, maka akan timbul kemungkinan adanya kebudayaan. politik baru pada kalangan warga NU baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sepanjang kehidupannya dari mulai dilahirkan yaitu pada tanggal 31 Januari 1926 (16 Rajab 1344 H) di Surabaya Jawa Timur oleh Hadratus Syeikh Hasyim Asya'ri dan KH Abdul.Wahab Hasbullah sampai sekarang NU mengalami pasang surut dalam kehidupan politik, partisipasi mereka dalam politik berubah-ubah, sesuai dengan pernbahan pandangan mereka dalam menanggapi kehidupan politik. NU didirikan bermula sebagai organisasi sosial non politik, non kooperasi yang ketat dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai jawaban atau reaksi dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaa'h terhadap gerakan pembaharuan Islam yang tumbuh di Saudi Arabia yang menamakan dirinya Wahabi yang selanjutnya menjalar ke Indonesia melalui Muhamadiyah, Al Irsyad dan Persis. Kemudian pada tahun 1942-1945 NU dipaksa untuk bekerja sama dengan Pemerintah Jepang melalul wadah MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) yang merupakan satu-satunya badan yang menghimpun aspirasi umat Islam di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama dan kelaskaran (bersenjata). Setelah tahun 1945 MIAI berubah menjadi Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) dimana NU dalam Masyumi ini memperoleh status keanggotaan istimewa. Aspirasi politik NU seluruhnya diwakilkan melalui Masyumi. Karena dalam tubuh Masyumi terjadi keretakan, maka NU keluar dari Masyumi dan pada tahun 1952 NU berdiri sendiri sebagai partai politik dan secara langsung bebas berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan atas nama sendiri sampai tahun 1973. NU menyusun program perjuangan sendiri yaitu ingin menegakkan syaria't Islam secara konsekuwen. NU berusaha mewujudkan suatu negara kesatuan berdasarkan Islam yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan memeluk agama, dan kebebasan mempunyai serta mengembangkan pikiran dan paham yang tidak merugikan. Haluan perjuangan NU adalah perdamaian, bentuk negara yang diinginkan adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. "

"ABSTRAKTeknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru, seperti Web 2.0 dan media sosial membuat perbedaan dalam praktik partisipasi politik di kalangan individu muda. Penelitian ini memperkenalkan Actor-Network Theory (ANT) sebagai sebuah kerangka untuk menganalisis hubungan antara TIK baru dan perubahan praktik pada partisipasi politik pemuda, secara khusus dalam fenomena adopsi Twitter. Peneliti beragumen bahwa ANT menawarkan sebuah perspektif baru dalam studi media dan politik serta praktik mediasi, sebab ANT menaruh fokus pada aktor heterogen, yakni manusia, konstruksi simbolis, dan elemen materi termasuk teknologi, setara dengan elemen penting lain sebagai bahan analisis. Penelitian ini menawarkan contoh empiris mengenai berbagai cara Twitter menjadi elemen spesifik pada aktor-jaringan. Argumen lain ialah, ketika melibatkan materialitas-teknologi-dalam analisis partisipasi politik, peneliti harus menghindari pengkhususan 'efek' Twitter. Teknolog Twitter harus diperlakukan secara analitis sebagai aktan dalam sebuah jaringan terintegrasi dengan aktan lain.

---

ABSTRACTNew information and communication technologies (ICTs) such as Web 2.0 and social media have altered the practices of political participation amongst youth. This article introduces Actor-Network Theory (ANT) as a framework for analyzing the relation between new ICTs and changing practices in youth political participation related with the adoption of Twitter in particular. It argues that ANT offers an exciting new perspective on 'holistic' studies of media and politics, and mediation practices, because it calls for a focus on heterogeneous actors: people, ideals, symbolic constructions, and material elements are seen as equally important elements to analyze. The article offers empirical examples of how ICTs have become elements of speci!c actor-networks, and argues that, at this point, the new aspect of them is their seamlessness. It is argued that while including materiality-technology-in analyses of journalism practices we should refrain from essentializing the 'effects' of ICT. Rather, technology should be treated analytically as an actant tightly integrated in networks with other actants, without being assigned particular forces or consequences."

"Tesis ini membahas satu entitas sosial masyarakat hukum adat Baduy dalam perspektif Undang-Undang Pemilu. Masyarakat hukum adat Baduy memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, salah satu yang kentara ialah partisipasi politik dalam proses elektoral seperti pemilihan umum, di mana masyarakat adat Baduy memilih para kandidat yang berlaga dalam arena politik. Namun, masyarakat adat Baduy memiliki prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam konteks politik elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan metode wawancara sebagai pengumpulan data untuk memperoleh temuan penelitian baru. Hasil penelitian mengafirmasi bahwa partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam pemilihan umum seringkali mengalami fluktuasi. Hal ini ditengarai karena masyarakat adat Baduy memiliki ciri khasnya sebagai satu entitas sosial, termasuk dalam hal Pikukuh yang diyakini menjadi prinsip utama masyarakat hukum adat Baduy. Di satu sisi, masyarakat adat Baduy harus menentukan pilihan politik sebagai warga negara Indonesia, sedangkan di sisi yang lain, masyarakat adat Baduy melakukan prinsip Pikukuh yang selama ini sudah menjadi rutinitas yang ditanggalkan oleh para leluhurnya, terlebih saat ada acara bersamaan antara pemilihan umum dan ritual keadatan masyarakat adat Baduy. Kemudian, dalam proses politik yang sedang bergulir, masyarakat adat Baduy juga melarang para kandidat untuk melakukan aktivitas kampanye politik, karena dinilai akan menciptakan fragmentasi sosial di lingkungan masyarakat adat Baduy. Dalam konteks ini, masyarakat adat Baduy memegang prinsip milu kanu meunang (lunang) dalam proses pemilihan umum tersebut. Keterlibatan masyarakat adat Baduy dalam memilih dan tidak memilih saat pelaksanaan pemilihan umum juga tidak bisa dijustifikasi bahwa masyarkat adat Baduy bersikap netral, melainkan hak masyarakat adat Baduy, terlebih tidak ada pemberian sanksi kepada para pemilih pada umumnya maupun masyarakat adat Baduy yang tidak memilih, termasuk dalam prinsip Pikukuh adat Baduy.

---

This thesis discusses a social entity of the Baduy customary law community from the perspective of the Election Law. The Baduy customary law community has different characteristics from society in general, one of which is obvious is political participation in electoral processes such as general elections, where the Baduy customary community chooses candidates who compete in the political arena. However, the Baduy customary community has the principle of milu kanu meunang (lunang) in the context of electoral politics. This study uses a qualitative descriptive approach using a case approach and interview methods as data collection to obtain new research findings. The results of the study affirm that the political participation of the Baduy customary community in general elections often fluctuates. This is suspected because the Baduy customary community has its own characteristics as a social entity, including in terms of Pikukuh which is believed to be the main principle of the Baduy customary law community. On the one hand, the Baduy indigenous people must determine political choices as Indonesian citizens, while on the other hand, the Baduy indigenous people carry out the Pikukuh principle which has become a routine abandoned by their ancestors, especially when there is a simultaneous event between the general election and the Baduy indigenous people's traditional rituals. Then, in the ongoing political process, the Baduy indigenous people also prohibit candidates from carrying out political campaign activities, because it is considered that it will create social fragmentation in the Baduy indigenous community environment. In this context, the Baduy indigenous people uphold the milu kanu meunang (lunang) principle in the general election process. The involvement of the Baduy indigenous people in choosing and not choosing during the general election cannot be justified that the Baduy indigenous people are neutral, but rather the right of the Baduy indigenous people, especially since there are no sanctions given to voters in general or the Baduy indigenous people who do not vote, including in the Baduy customary Pikukuh principle."

"ABSTRAKPembangunan politik merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Pembangunan Nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan, dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan dengan membangun bidang-bidang pembangunan diselaraskan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. Pembangunan Nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, sesuai dengan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Pembangunan Nasional menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, yaitu dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Selama Orde Baru berkuasa, pemerintah telah melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 6 kali mulai dari tahun:1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu yang berlangsung secara berkala tersebut masingmasing organisasi politik peserta pemilu memperoleh dukungan pemilih yang bervariasi. Dukungan yang bervariasi itu tidak hanya karena pemilu itu diikutibanyak partai, tetapi juga karena masing-masing organisasi politik mempunyai pendukung yang bermacammacam. masyarakat Indonesia yang majemuk dari segi sosial, budaya, ekonomi dan agama, menyebabkan anggotaanggota dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara LUBER, JURDIL atau tidak sama sekali.Kegiatan memilih pada Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam hal penyaluran aspirasinya, yaitu melalui memilih atau tidak memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga legislatif.

---

"