Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas paracrisis yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran kepada mitra kerja. Dalam situasi ini, WIKA dihadapkan pada serangkaian keluhan dan protes dari vendor dan subkontraktor melalui komentar media sosial, terutama Instagram. Dengan menerapkan pendekatan Situational Crisis Communication Theory dan Image Restoration Theory, penelitian ini menganalisis dampak paracrisis terhadap reputasi perusahaan serta strategi hubungan masyarakat dalam mengelola media sosial dan hubungan dengan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WIKA mengatasi paracrisis dengan menerapkan strategi reformasi untuk mengkomunikasikan prosedur pengaduan melalui media sosial dan merespons isu-isu secara responsif. Selain itu, dukungan positif dari media turut berkontribusi secara signifikan untuk meminimalisir dampak negatif pada reputasi perusahaan. WIKA juga telah melakukan dua tahap Image Restoration Theory, yakni simple denial dan reducing the offensiveness. Keberhasilan WIKA dalam mengelola paracrisis ini menekankan pentingnya transparansi dan responsif terhadap masalah yang muncul, serta menjalin hubungan positif dengan media sebagai bagian integral dari strategi hubungan masyarakat.

---

This study discusses the paracrisis faced by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), especially related to payment delays to business partners. In this situation, WIKA faced a series of complaints and protests from vendors and subcontractors through social media comments, particularly on Instagram. By applying the Situational Crisis Communication Theory and Image Restoration Theory, this research analyzes the impact of the paracrisis on the company's reputation and public relations strategies in managing social media and relationships with the media. The results indicate that WIKA addressed the paracrisis by applying a reformative strategy to communicate complaint procedures through social media and respond to issues responsively. Additionally, positive support from the media significantly contributed to minimizing negative impacts on the company's reputation. WIKA also implemented two stages of the Image Restoration Theory, namely simple denial and reducing offensiveness. The success of WIKA in managing this paracrisis emphasizes the importance of transparency and responsiveness to emerging issues, as well as building positive relationships with the media as an integral part of public relations strategy."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan mengeksplorasi manajemen paracrisis terkait kebijakan pembatasan orang asing masuk ke Indonesia oleh Humas Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) di Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist deskriptif eksploratif. Metode penelitian dilakukan dengan mixed-methods melalui analisis isi media sosial (Instagram) dan wawancara mendalam dengan Humas Ditjen Imigrasi dan pemangku kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi pola paracrisis, penilaian paracrisis, dan respons paracrisis. Hasil penelitian menemukan bahwa pola paracrisis yang terjadi merupakan venting dan challenge. Dalam penelitian ini, Humas Ditjen Imigrasi menilai bahwa terdapat power, legitimacy dan urgency dari pemangku kepentingan yang menimbulkan paracrisis di Instagram. Dalam merespons paracrisis, Humas Ditjen Imigrasi sudah memberikan respons sesuai revisi dari Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Humas Ditjen Imigrasi mengimplementasikan respons revision dan reform dimana Humas Ditjen Imigrasi mendorong dan menjembatani beberapa tuntutan dari masyarakat dalam bentuk perubahan pada kebijakan publik selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa responsitivas dan sensitifitas dari organisasi dibutuhkan untuk menangani sebuah paracrisis. Temuan lainnya, Humas Ditjen Imigrasi menggunakan strategi komunikasi berupa variasi konten, pemanfaatan Key Opinion Leader (KOL) dan penguatan komunikasi internal selama penanganan paracrisis. Secara keseluruhan, Humas Ditjen Imigrasi sudah menjalankan manajemen paracrisis dengan baik.

---

This study aims to describe and explore paracrisis management related to the policy of restricting foreigners from entering Indonesia by Public Relations (PR) of Directorate General of Immigration (DGI) on Instagram. This study uses an exploratory descriptive post-positivist approach. The research method was carried out using mixed-methods through analysis of social media content and in-depth interviews. This study identified paracrisis clusters, paracrisis assessment, and paracrisis responses. The results found that paracrisis clusters that occurred was venting and challenge. PR of DGI assessed that there was power, legitimacy and urgency from stakeholders that caused paracrisis on Instagram. In responding to the paracrisis, PR of DGI has responded according to the revision of Situational Crisis Communication Theory (SCCT). PR of DGI decides using revision and reform response in which PR encourages and facilitates several demands from community in the form of changes to subsequent public policies. In addition, the results of the study found that responsiveness and sensitivity was needed to deal with a paracrisis. Another finding is that the PR of the DGI uses a communication strategy in the form of content variation, utilization of Key Opinion Leader and strengthening of internal communication during the handling of paracrisis. Overall, PR of the DGI has carried out paracrisis management well."

"Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung (PMK 89/2023). Para stakeholders tersebut menuntut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membatalkan peraturan tersebut. Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh Kemenkeu nampak berhasil. Namun, perlu dilakukan analisis manajemen komunikasi krisis berdasarkan Situational Communication Crisis Theory sebagai bentuk evaluasi atas manajemen komunikasi krisis yang dilakukan Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivistik dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari wawancara mendalam terhadap informan internal Kemenkeu dan narasumber ahli dari konsultan PR Agency. Sumber informasi juga diperoleh dari studi pustaka yaitu dokumen internal Kemenkeu, pemberitaan media, konten di media sosial, serta hasil analisis aplikasi analisis media dan media sosial. Krisis yang terjadi di Kemenkeu tersebut merupakan parakrisis khususnya tantangan dari para pemangku kepentingan terhadap terbitnya PMK 89/2023 yang menjadikan APBN sebagai jaminan atas utang proyek KCJB. Krisis tersebut masih parakrisis ini belum mengarah ke krisis operasional karena tidak sampai mengganggu peresmian dan operasional KCJB. Kemenkeu melakukan refutation sebagai bentuk strategi respon lebih dari satu kali untuk meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa yang dilakukan Kemenkeu Kemenkeu efektif dalam mengelola krisis ditandai dengan melandainya sentimen negatif baik di media arus utama maupun media sosial. Selain itu, beberapa temuan hasil evaluasi antara lain pedoman komunikasi krisis belum lengkap, perlunya koordinasi dengan stakeholders eksternal dalam menjalankan program komunikasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, mitigasi pencegahan krisis tidak dilaksanakan, strategi respon kurang disertai manfaat, dan kanal media yang dipilih masih kurang.

---

Issuance of Minister of Finance Regulation Number 89 of 2023 concerning Procedures for Implementing Government Guarantees to Accelerate the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta and Bandung (PMK 89/2023). These stakeholders are demanding that the Ministry of Finance (Kemenkeu) cancel this regulation. The crisis communication management carried out by the Ministry of Finance appears to be successful. However, it is necessary to carry out an analysis of crisis communication management based on Situational Communication Crisis Theory as a form of evaluation of crisis communication management carried out by the Ministry of Finance. This research uses a post-positivistic paradigm with a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data was obtained from in-depth interviews with internal informants from the Ministry of Finance and expert sources from PR Agency consultants. Sources of information were also obtained from literature studies, namely internal documents from the Ministry of Finance, media reports, content on social media, as well as the results of analysis of media and social media analysis applications. The crisis that occurred at the Ministry of Finance is a paracrisis, especially the challenge from stakeholders regarding the issuance of PMK 89/2023 which makes the APBN as collateral for the KCJB project debt. This crisis is still a paracrisis and has not yet led to an operational crisis because it has not disrupted the inauguration and operations of the KCJB. The Ministry of Finance carried out refutation as a form of response strategy more than once to convince stakeholders that what the Ministry of Finance was doing was effective in managing the crisis, marked by a decline in negative sentiment in both mainstream media and social media. Apart from that, several findings from the evaluation include that crisis communication guidelines are not yet complete, there is a need for coordination with external stakeholders in carrying out the communication program for the Jakarta Bandung High Speed ​​Train project, crisis prevention mitigation is not implemented, the response strategy is not accompanied by benefits, and the media channels chosen are still inadequate."