Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian di latar belakangi oleh kenyataan bahwa penyediaan dana logistik farmasi relatif tinggi yang mencapai 40% anggaran rumah sakit, sehingga diperlukan tindakan efisiensi. Temuan di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari menunjukkan bahwa perencanaan obat khususnya antibiotika tidak akurat sehingga menyebabkan pemakaian obat tidak sesuai dengan perencanaan obat.Tujuan Penelitian ini adalah untuk melakukan analisis perencanaan kebutuhan antibiotika di Instalasi Farmasi RSUD Palembang Bari, kota Palembang dan memperoleh informasi lebih jauh tentang hal- hal yang melatar belakangi proses perencanaan ini.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan analisa kualitatif. Data dan informasi mengenai proses perencanaan kebutuhan obat diperoleh dengan cara indepth interview, data sekunder.Hasil panelitian rnenunjukkan bahwa proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum sesuai antara perencanaan RSUD Palembang Bari dengan pemakaiannya karena perencanaan obat masih mengalami hambatan khususnya sisi input seperti SDM, dana, metode, material yang digunakan.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor input terutama faktor SDM, metode, organisasi, kebijakan, material, yang diberlakukan maupun proses perencanaan antibiotika di RSUD Palembang Bari belum memenuhi kebutuhan antibiotika di RSUD Palembang Bari. Untuk meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat antibiotika di RSUD Palembang Bari dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan kota Palembang selaku unit pengadaan agar dilakukan supervisi yang berkesinambungan dan pelatihan SDM yang membuat perencanaan kebutuhan logistik farmasi, menyusun kebijakan internal antara lain dengan standarisasi terapi dan formularium, menyusun dan menetapkan uraian tugas yang jelas, menyusun standar prosedur operasional tentang perencanaan kebutuhan obat di ruangan dan instalasi. Selain itu direktur rumah sakit perlu mengusulkan kebutuhan tenaga untuk instalasi farmasi serta melakukan benchmarking ke RSUD lain yang setara sehingga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Palembang Bari yang prima akan dapat dicapai.

---

This research is based on the facts that the supplies of logistic fund in pharmaceutical is quite high achieved 40 % of the hospital budget, so therefore need to be efficient. This findings in pharmacy installation of RSUD Palembang Bari showed that the medicine planning particularly for antibiotic is not accurate, and therefore caused the differential between medicine used and medicine planning.

The purpose of this research is to do such a planning need analysis for antibiotic in the pharmacy installation of RSUD Palembang Bari, the city of Palembang and to get the information more in details about everything which have supported the process of this planning. This observation is also a qualitative case study. Data and information about the planning needs process for medicine which has taken through the indepth interview and secondary data.

The result of this research showed that the process of the antibiotic planning in RSUD Palembang Bari has not been appropriate compared with the medicine used because of medicine planning still having some gaps especially in the side input like human resources, budget, methods, as well as material used.

From this research, can be concluded that between the harmony and the sufficient factor particularly in human resources, methods, organization, policy and procedure, material, which have not been valid yet as well as the planning process for antibiotic in RSUD Palembang Bari still not achieved antibiotics at RSUD Palembang Bari. To increase the accuracy in medicine planning needs for antibiotic in RSUD Palembang Bari, it is suggested through the Head of Regional Public Health, as a procurement unit will be able to do the regular supervision and arrange such a training for human resources who will be doing the pharmacy logistic planning, setting up the policy and procedure internally i.e. therapy standardization and formularium, prepare the clear job description, and setting up the standard operational procedure about the medicine planning needs in the room as well as installation. Besides, the hospital director needs to propose the additional staff for the pharmacy installation and also doing the benchmarking to another hospital which has the same standard for quality and services to make the RSUD Palembang Bari become the number one hospital as we expected."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemerintahan daerah di Sumatera Selatan yang terjadi pada tahun 1948 sampai dengan 1957. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari administrasi kenegaraan. Sebagai bagian dari administrasi negara Indonesia maka terdapat sistem desentralisasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Dalam rentang waktu sejak Negara Indonesia merdeka hingga tahun 1957 telah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai pembagian wewenang kepada daerah dan berkaitan dengan pemerintahan di daerah, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1945, Undang-undang No.22 tahun 1948 dan Undang-undang No.1 tahun 1957. masing-masingUndang-undang tersebut merupakan penyempurnaan dari Undang-undang yang telah dikeluarkan sebelumnya. Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahan di daerahnya. Pemberian desentralisasi tersebut bertujuan agar pemerintah daerah mampu mengelola kekayaan sumber daya yang terdapat didaerahnya secara maksimal dan demi kepentingan pembangunan di daerah. Penyelengaraan pemerintahan secara desentralisasi di Indonesia telah berlangsung lama. Pengenalan sistem desentralisasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di daerah Pulau Jawa melalui Desentralisasi Wet 1903. Kebijakan desentralisasi sangat penting untuk dilaksanakan agar tidak terjadi ketidakadilan yang menciptakan jurang pemisah yang luas antara daerah dan pusat, dan bisa memberikan rasa aman sehingga tidak menciptakan bahaya disintegrasi di dalam keamanan nasional. Setiap undang-undang tersebut memiliki perbedaan dalam substansi, isi dan latar belakang peristiwa yang menyebabkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Meskipun memiliki perbedaan substansi isi namun Pemerintah Pusat telah melakukan usaha untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan kondisi yang berlaku di daerah masing-masing. undang-undang tersebut memiliki tujuan yang baik untuk mengatur pemerintahan di daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan yang timbul dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga timbul berbagai protes melalui sebuah gerakan yang mewakili kekecewaan daerah terhadap pusat. Secara umum, di Sumatera protes terhadap Pemerintahan Pusat diwalili oleh kelompok militer yang membentuk dewan-dewan yang berasal dari kesatuan militer, seperti Dewan Gajah, Dewan Banteng, Dewan Garuda. Di Sumatera Selatan timbul Dewan Garuda, sama halnya dengan Dewan Banteng dan Dewan Gajah yang memiliki keinginan agar Pemerintah Pusat tidak hanya memperhatikan kepentingan pembangunan di Pulau Jawa saja, melainkan juga daerah-daerah di luar Jawa. Karena wilayah Sumatera Selatan memiliki kekayaan alam yang kaya dan telah memberikan sumbangan yang besar terhadap kas negara. Namun kondisi pembangunan di wilayahnya tertinggal jauh. Hal ini lah yang menjadi tuntutan dari daerah kepada Pemerintah Pusat tidak ada."