Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Nanda Puja Rezky
"
Salah satu usaha Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan penerimaan adalah dengan mengembangkan sistem BPHTB secara elektronik atau disebut dengan e-BPHTB. Meskipun layanan e-BPHTB di DKI Jakarta sudah mulai diluncurkan pada akhir tahun 2019, ternyata belum mampu memenuhi target penerimaan yang ditetapkan. Menjelang akhir tahun tepatnya pada bulan Oktober 2020, realisasi BPHTB di DKI Jakarta baru mencapai Rp2,77 triliun atau sekitar 45,06% dari target penerimaan BPHTB. Pemerintah meminta Bapenda DKI Jakarta untuk ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Syarah Siti Supriyanti
"
Volatilitas belanja rill pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari ketidakpastian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat memperburuk perekonomian kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal khususnya dari sisi penerimaan kemampuan fiskal terhadap tingkat volatilitas belanja rill pemerintah pada 230 kabupaten/kota di Indonesia. Kami membandingkan data sebelum dan sesudah implementasi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pemberian kewenangan pajak properti kepada kabupaten/kota. Hasil regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal maka cenderung menurunkan ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50251
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Luthfi Rafif
"
Skripsi ini membahas mengenai strategi optimalisasi PBB P2 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi optimalisasi PBB P2 dan gambaran mengenai kendala yang menghambat strategi tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik menurut teori evaluasi kebijakan William Dunn. Kendala yang ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65670
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Holmes
"
Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan ini mengurangi potensi penerimaan DKI Jakarta dan disaat yang bersamaan realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target pada dua tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan pembebasan PBB-P2 serta hal-hal apa saja yang melatarbelakangi kebijakan ini diciptakan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil peneilitian ini diketahui bahwa formulasi Pergub ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S64027
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ilma Theana
"
ABSTRAK
Rendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di Provinsi
Sumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJP
Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategi
dalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di Provinsi
Sumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan
paradigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah
wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang
digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalah
ekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib ...
"
2016
S64557
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adrie Suteja
"
Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan penerimaan BPHTB karena masih adanya transaksi yang harganya dibawah harga pasar, dimana ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Adrie Suteja
"
Penelitian ini membahas implementasi pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah di Kota Bukitinggi dan upaya yang dilakukan DPKAD Kota Bukittinggi untuk mengatasi permasalahan terkait pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan penerimaan BPHTB. Pokok permasalahan adalah penerimaan BPHTB di Kota Bukittinggi sempat mengalami penurunan saat baru dikelola oleh pemerintah daerah dibanding saat dikelola pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan penerimaan BPHTB karena masih adanya transaksi yang harganya dibawah harga pasar, dimana ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66234
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ria Rizki Zulfah
"
Harga properti tinggi yang ditawarkan oleh developer membuat masyarakat keberatan dan berdampak pada permintaan properti yang menurun. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Formulasi Kebijakan Penurunan Tarif PPh atas Pengalihan Tanah dan Bangunan yang diatur dalam PP 34 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah perlu menurunkan tarif PPh atas pengalihan tanah dan bangunan yang ditanggung developer agar harga properti tidak tinggi. Selain ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68338
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ismail Muharam
"
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S66846
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Atika Ritmelina Marhani
"
Rendahnya realisasi penerimaan pajak terkait penerimaan pajak dari pengalihan hak kepemilikan bangunan pada bisnis jual beli real estate di wilayah kerja KPP Pratama Cibinong disebabkan karena banyak terjadi penyelundupan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh berbagai pihak khususnya Wajib Pajak Properti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi serta menganalisis implementasi strategi yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibinong dalam meningkatkan penerimaan pajak dari bisnis jual beli real estate. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library